27 Mei 2008
Privatisasi Krakatau Bukan untuk Menutup Defisit

JAKARTA (Ml) Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN) bukan untuk menutup defisit anggaran seperti tahun lalu, melainkan untuk meningkatkan kemampuan BUMN untuk bersaing secara global.

"Jadi jangan pakai asumsi masa lalu untuk sekarang," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat membuka Rakernas II Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) di kantor Wapres, kemarin.

Menurut Kalla, pemerintahan sebelumnya melakukan privatisasi BUMN seperti Indosat demi menutup anggaran. "Waktu, itu, kalau tak dijual bagaimana menutup anggarannya," ujarnya.

Tujuan utama privatisasi saat ini bukan untuk menutup defisit anggaran, melainkan demi meningkatkan kemampuan BUMN tersebut.

Dia merujuk PT Krakatau Steel (KS) yang tidak juga mampu meningkatkan produksi dari 2,5 juta ton. Padahal kebutuhan baja nasional sudah 7 juta ton.

"Untuk KS, siapa saja boleh memasukkan penawaran. Kita akan melihat siapa yang mampu meningkatkan kemampuan KS," ujar Wapres.

Dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Sofyan Djalil menegaskan Krakatau Steel harus diprivatisasi tahun ini. Caranya, jelas Sofyan, bisa melalui strategic sales atau penawaran saham perdana (initial public offering /IPO).

Menurut dia, untuk sekadar meningkatkan produktivitas dan menyesuaikan hulu hilirnya, KS tidak membutuhkan dana terlalu besar, sekitar US$400 juta. Namun, bila KS ingin maju lebih baik lagi, diperlukan investasi setidaknya US$2 miliar.

Sofyan berpendapat semakin lama diabaikan, KS akan menjadi masalah. Pasalnya, kebutuhan baja Indonesia semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang KS memang untung karena harga baja sedang tinggi dan KS bisa membeli bahan baku dengan harga murah. Namun kita tidak tahu besok akan seperti apa," katanya.

Pihaknya akan mendukung opsi apa pun asal bisa memajukan KS. "Pokoknya semua opsi kita akan lakukan secara transparan." (Fud/Ant/E-1)

Sumber : Media Indonesia, Page : 13 

 Dilihat : 3017 kali