27 Mei 2008
Anak Buah SBY Juga Pasang Badan - Opsi Privatisasi Krakatau Steel Ada Di Direksi

Jakarta, Probisnis RM.Penolakan demi penolakan opsi privatisasi PT Krakatau Steel (KS) yang tampaknya diarahkan pemerintah pada opsi Strategic Sales (SS) semakin bertubi-tubi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Jhonny Allen Marbun siap pasang badan jika opsi SS dipilih pemerintah. "Pertemuan Mittal dengan SBY beberapa waktu lalu, bukan berarti SBY mendukung Mittal masuk ke KS. Indepedensi BUMN harus dijaga," tegas Jonny kepada Probisnis usai Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menneg BUMN di gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, proses privatisasi PT KS lebih baik dilakukan melalui IPO. Jika kondisi pasar tidak memungkinan, lebih baik menunggu dari pada memilih opsi SS. "Fraksi Partai Demokrat menolak keras opsi SS dalam privatisasi KS. Keberadaan dalam negeri harus diutamakan," tegasnya.

Sedangkan Azam Azman Naia-wijana, anggota Komisi VI DPR lainnya menyatakan, jika pemerintah tetap ngotot memilih opsi SS, lebih baik privatisasi ditunda hingga usai Pemilu 2009.la juga melihat, ada yang mencoba memprovokasi rencana privatisasi ini dengan cara melemparkan isu SS. Karena itu. guna menjaga keuntuhan PT KS, privatisasi ini lebih baik ditunda hingga Pemilu nanti.

"Kami minta pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan persoalan ini," tandasnya.

Opsi Bukan Di Pemerintah

Anggota Komisi VI lainnya, Zulkilfi Halim juga meminta Menneg BUMN serta slakeliolJer lain untuk tidak mengintervensi terlalu dalam terhadap privatisasi PT KS. Putusan opsi ada di tangan direksi, bukan pemerintah.

"Direksi KS tidak perlu takut. Maju atau tidaknya BUMN ada di tangan direksi Pemerintah hanya membantu dan mengawasi kinerjaperusahaan," tegas Zulkilfi, kemarin.

Ia mengatakan, timbulnya kekisruhan di sejumlah BUMN kerap disebabkan intervensi pemerintah. Kewenangan direksi acap kali terbelenggu pemerintah. Alhasil, kinerja BUMN menjadi amburadul.

"Pola inilah yang harus direformasi. Kalau memang direksi tidak mampu dan tidak berani mengambil putusan, lebih mengundurkan diri saja. Ini yang harus diperhatikan pemerintah," tukasnya.

Di tempat yang sama. Wakil Ketua Komisi VI DPR. Muhidin juga menolak jika PT KS dianggap tidak produktif Ia meminta PT KS diberi waktu untuk meningkatkan produksinya."Berilah kesempatan KS memperbaiki sistem produksinya. Pilihan SS terlalu dini dan bisa memicu kericuhan." ujarnya.

Muhidin yang juga anggota tim privatisasi BUMN DPR akan mempelajari dimana kelemahan PT KS sehingga dianggap tidak mampu oleh pemerintah dalam meningkatkan produksinya.

"Saya pikir pemerintah tidak boleh arogan. Aspirasi masyarakat, SP dan direksi PT KS harus diperhatikan," kata Muhidin kepada probisnis di Jakarta, kemarin.

Apakah tim privatisasi DPR akan menolak opsi SS? Secara pribadi Muhidin tetap menolak. SS adalah pilihan terakhir.

Dari suara masyarakat Banten, TB Ace Hasan Sadzily yang juga fungsionaris DPP Partai Golkar menyatakan jika pemerintah melego PT KS ke pihak asing, maka sama saja tidak memiliki komitmen memelihara aset-aset nasional.

"Jika tetap menjual, sama saja pemerintah melawan keinginan masyarakat," kata Acc kepada Probisnis di Jakarta, kemarin.

Ace juga tak mengerti alasan pemerintah menjual PT KS karena persoalan lemahnya produksi dan manajemen yang amburadul.

"Nggak bisa dong karena alasan manajemen buruk lalu perusahaannya yang dijual. Kan bisa dibenahi, lni kan perusahaan penting. Bukankah industri baja punya kaitan dengan industri pertahanan kita," ujarnya.

Ace juga tidak bisa menjamin kalau PT KS jatuh ke asing bisa menjadi lebih baik. Dia curiga, kasus ini bisa mengulang pejualan saham PT Semen Gresik kepada Cemex, Meksiko pada 1998 yang akhirnya merugikan posisi Indonesia sebagai pemang saham mayoritas.

Sementara itu. Menneg BUMN Sofyan Djalil menyatakan, pihaknya belum bisa menentukan opsi SS atau IPO yang bakal dipilih.

"Kami masih mempelajari keinginan perusahaan asing yang berminat pada KS. Dan kita juga masih menunggu sejauh mana KS mampu meningkatkan produksinya. Itu yang kita kerjakan saat ini." kata Sofyan usai Raker dengan Komisi VI DPR, kemann.

Mengenai dugaan adanya kepentingan Pemilu dalam privatisasi PT KS, Sofyan menepis hal itu.

"Tidak ada kepentingan Pemilu disini. Privatisasi akan dilakukan secara terbuka. KPK bisa ikut mematau program ini," tandasnya. FIK/RCH

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 2946 kali