27 Mei 2008
Kalau Investor Berulah Kita Keluarkan Saja...

Pasca kenaikan harga BBM, Menneg BUMN menginstruksikan kepada seluruh BUMN untuk melakukan penghematan energi di semua lini. Padahal, pemerintah Juga berencana melego sejumlah BUMN kepada investor.

HAL tersebut dilakukan untuk efisiensi mengingat saat ini harga minyak dunia cenderung terus meningkat. Karena itu, pihaknya terus melakukan audit terhadap penggunaan energi pada semua Badan Usalia Milik Negara (BUMN ) agar penghematan terwujud dengan baik.

Mampu kali pertamina menaikkan produksi minyak nasional kita? Bagaimana dengan rencana pemerintah melakukan privatisasi sejumlah BUMN? Berikut penuturan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bagaimana pandangan Kementerian BUMN mengenai kebijakan Energi saat ini?

Itu kan kebijakan semua orang mengenai bagaimana kita melakukan penghematan energi yang kita miliki. Dengan kenaikan harga BBM sekarang ini tidak dapat kita hindari dan kita sama sekali belum tahu apakah BBM dunia akan bertahan seperti sekarang atau akan mengalami kenaikan lagi.

Maka dari itu. kita terus melakukan audit terhadap penggunaan energi pada semua BUMN, supaya penghematan dapat terwujud dengan baik. Lalu saya sudah memanggil perusahaan energi manajemen Indonesia dan kita akan panggil semua BUMN BUMN untuk melakukan penghematan energi di segala lini.

Produksi minyak nasional dikatakan mengalami pengurangan, bagaimana Anda melihat hal ini?

Mengenai produksi minyak, rencananya akan digenjot pada tahun ini dan diperkirakan menghasilkan 926 ribu barel. Pertamina sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai peningkatan.

Jadi perusahaan mana saja yang mendapatkan hasil besar?

Yang lebih besar hasilnya adalah Caltex dan yang lain-lainnya. Sebab, Pertamina kan dulu cuma sebagai regulator Maka dari itu, saya sudah minta pada Pertamina mengenai pencapaian target yang jelas, di antaranya dengan mengangkat direksi produksi yang baru dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan rencana penjualan sejumlah BUMN?

BUMN itu bukannya dijual tetapi dalam hal im kita melakukan program supaya BUMN itu berkembang. Misalnya saja, PT Perkebunan (PTP) mendapatkan barang dengan harga Rp 3 triliun.

Dengan Rp 3 triliun itu, PTP dapat menambah kebunnya sekitar 100 ribu hektar Tapi, kalau tanpa itu, semua PTP tidak akan bisa berkembang maka seluruh perkebunan kita itu diambil oleh asing karena tidak ada perluasan yang kita lakukan.

Bagaimana dengan kasus Krakatau Steel?

Kalau Krakatau Steel, kita jual itu juga uangnya bukan untuk negara melainkan untuk melakukan pengembangan usaha. Sebab, saat ini Krakatau Steel tidak memiliki cukup modal.

Kita menginginkan produksi Krakatau Steel meningkat dari 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton. Bagaimana kita mencapai target tersebut dengan minimnya dana yang kita miliki?

Makanya, kita mengundang investor dengan menjual sebagian sahamnya (Krakatau Steel) dan kita nggak usah khawatir kalau tujuan investor cukup strategis karena saham kita masih mayoritas. Kalau misalnya investor itu macam-macam, tinggal kita keluarkan saja mereka.

Jadi tidak ada satu pun BUMN yang akan dijual?

BUMN nggak bakal dijual, yang dijual itu adalah sahamnya saja dalam rangka restrukturisasi untuk memperkuat BUMN itu sendiri. Lain halnya kalau BUMN misalkan dijual, maka uangnya diambil untuk pemerintah dan dimasukkan ke dalam APBN.

Jadi tidak benar isu pemerintah berencana menjual beberapa BUMN kepada asing?

Banyak orang yang salah paham karena istilahnya hanya privatisasi. Sebab, privatisasi seolah-olah kita privatkan atau kita jual kepada investor tapi sebenarnya hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat BUMN itu sendiri.

Saat ini berapa BUMN yang rencananya bakal diprivatisasi?

Di DPR sudah diusulkan sebanyak 36 BUMN, tetapi tidak ada satu pun yang dijual untuk kepentingan negara.

Berapa persen saham yang akan dijual nantinya?

Banyak sekali, itu tergantung masing-masing BUMN. Ada yang 10 dan ada juga yang 20 persen. Namun pada umumnya, saham yang dijual itu bersifat minoritas.

Lalu pengawasan BUMN itu sendiri bagaimana dan apa yang akan dilakukan pemerintah?

Mengenai pengawasan itu, semua prosesnya lewat DPR, yakni dengan mengirim ke DPR dan DPR akan mendiskusikan berapa yang disetujui dan berapa yang ditolak. Hal itu sampai sekarang, masih dalam pembahasan DPR. EDY

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 3 

 

 Dilihat : 3114 kali