27 Mei 2008
Produksi Minyak Terus Anjlok - JK Salahkan Mega

Jakarta, RM. Wakil Presiden JusufKalla menilai merosotnya produksi minyak dan gas saat ini disebabkan buruknya manajemen energi di era Presiden BJ Habibie hingga Presiden Megawati Soekarnoputri. Kalla menuding rezim yang memerintah lima hingga sepuluh tahun lalu gagal mengeksekusi kebijakan yang mendorong produksi migas.Kalla menuturkan hal tersebut ketika membuka Rakernas II Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia(HIPP1) di Kantor Wakil Presiden. Bila rezim yang berkuasa saat itu membuat kebijakan yang proinvestasi migas,krisis energi saat ini tidak perlu terjadi."Sepuluh tahun lalu, semua serba dikritik. Dengan alasan lingkungan,mau ambil minyak di hutan tidak boleh, pajak investasi juga tinggi. Pa-dahal, mau cari minyak di mana lagi kalau tidak di hutan." katanya.

Mantan Menko Kesra ini menuturkan,ketika harga minyak mentah dunia merangkak naik di pertengahan pemerintahan Megawati, pemerintah tidak bisa menghindar dari kebijakan tidak populis menaikkan harga BBM. Ketika mendekati pemilu, opsi menaikkan harga BBM tidak diambil dan sebagai gantinya pemerintah mulai menjual aset BUMN untuk menutup bolongnya anggaran.

"Dulu itu kerja kita (pemerintah) hanya mengeluh, sehingga peningkatan produksi sulit dicapai. Saya waktu itu Menko Kesra, bisa ngomong apa soal peningkatan produksi minyak," tutur Kalla.

Karena pembukaan ladang migas baru sulit, mahal dan birokrasinya berbelit, maka tidak banyak ladang migasbaru yang dieksplorasi dan dieksploi-tasi. Akibat hanya mengandalkan sumur minyak yang sudah ada, produksi minyak turun dari 1,3 juta barel per hari menjadi tinggal 927 ribu barel per hari saat ini. "Sekarang cari minyak di hutan gampang, pakai satu hektare, ganti dua hektare. Tapi butuh satu-dua tahun agar bisa berproduksi," katanya.

Sejak akhir tahun lalu, kata Kalla, pemerintah telah memberi insentif berupa pengurangan pajak investasi yang menunjang produksi migas. Selain itu, sumur-sumur tua juga dimaksimalkan produksinya, selain ditemukan sumber-sumber minyak baru seperti di Blok Cepu.

Selain kebijakan di sektor migas.Kalla juga menyalahkan kebijakan privatisasi BUMN di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, priva-tisasi BUMN di era Mega murni untuk menutup anggaran negara yang defisit. Namun, Kalla berdalih privatisasi BUMN yang dilakukan pemerintah saat ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

"Pemerintah dulu menerima langsung dana privatisasi. Saat ini dana privatisasi masuk langsung ke perusahaan.Pemerintah hanya dapat bagian dividen.Jadi jangan pakai asumsi sekarang untuk masa lalu," kata Kalla.

Terkait rencana privatisasi Krakatau Steel, Wapres menantang pengusahal okal menawar saham pemerintah di KS. Dia meminta pengusaha tidak hanya mengkritik rencana privatisasi perusahaan baja nasional ini ke mitra strategis asing.

"Saya tidak mau ada diskriminasi.Silakan pengusaha nasional yang mau investasi di Krakatau Steel untuk menawar. Kalau bisa meningkatkan pro-duksi baja dari 2,5 juta ton menjadi 7juta ton, saya terima tawaran itu," pungkasnya. jpnn

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 1

 Dilihat : 4152 kali