26 Mei 2008
JK Beri Sinyal, KS Butuh Strategic Patner

Jakarta - Bola panas rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS) masih terus bergulir. Kali ini giliran Wapres Jusuf Kalla (JK) yang angkat bicara. Menurut JK, pabrik baja terbesar Indonesia itu belum tentu akan meraup untung lagi kalau masih tidak punya industri hulu.

"Karena hulunya bisa dikuasai oleh yang besar-besar. Contohnya Mittal yang sudah beli semua kokas (bahan bakar industri logam) di Australia, mereka sudah investasi di Brasil. Bisa-bisa harga ini naik, KS tidak bisa produksi lagi. Jadi dibutuhkan strategic partner, saya tidak katakan dengan siapa," ujar JK dalam jumpa pers di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (23/5).

Meskipun demikian, JK mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan apapun mengenai aksi privatisasi BUMN baja KS. Apakah itu akan lewat opsi strategic sales maupun IPO belum diputuskan pemerintah. Hal tersebut disampaikan JK "Kita belum sepakat. Privatisasi kan bisa macam cara, bisa IPO, strategic partner, joint venture" ujarnya.

Kalla mengatakan sekarang masih dilakukan pemilihan atau beauty contest proses mana yang paling baik apakah IPO atau strategic sales.

"Kalau IPO bagaimana, dengan Mittal bagaimana, Bluescope Steel, Essar, kalau dengan Posco bagaimana. Jadi pilihannya banyak Kerjasama ini bermacam-macam, belum diputuskan. Pemerintah solid. Yang mempertanyakannya ada, direksi, komisaris, masyarakat," ujarnya.

Yang pasti menurut Kalla, KS perlu ditingkatkan kapasitasnya agar memenuhi kebutuhan nasional, menciptakan tenaga kerja yang banyak dan menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi.

"Intinya sederhana, kita punya kebutuhan baja 7 juta ton. Sekarang produksi 2,3 juta ton. Karena itu kita harus perbesar. Kita butuh teknologi dan modal. KS andalan kita. Dalam industri baja tidak bisa lagi hanya hilir. Harus hulu dan hilir, karena grup-grup besar dikuasai hulu dan hilir," ujarnya.

Kalla pun menyentil produksi KS yang selama 20 tahun hanya mampu menghasilkan baja sekitar 2,3 juta ton saja. "20 tahun produksi KS hanya 2,3 juta ton saja, tidak naik-naik. Dan untung baru tahun lalu saja, sebelumnya tidak. Untung karena harga baja tiba-tiba naik," ujarnya.

Untuk opsi pinjaman melalui perbankan, Kalla mengaku pesimistis kebutuhan pendanaan KS bisa ditutupi lewat pinjaman perbankan.

"Lalu untuk pinjam harus ada modal, tapi yang kita butuhkan 7 juta ton tambahan. Butuh 4,8 miliar dolar AS untuk kapasitas 2,2 juta ton. Kas KS hari ini untungnya kurang lebih Rp 800 miliar. Bagaimana mungkin pinjam kurang lebih Rp 40 triliun. Siapa yang mau kasih pinjam sebesar itu," ujarnya.

Kalla mengaku pernah meminta KS untuk berinvestasi membangun pabrik se-nilai sebesar 60 juta dolar AS di Kalsel namun sampai sekarang belum kesampaian juga. "Itu cuma 60 juta dolar AS, jadi kita juga harus mengetahui kemampuan kita. Semangat penting, tetapi tidak cukup hanya dengan semangat. Dibutuhkan juga pikiran, teknologi," ujarnya.

"IPO bisa saja tetapi dengan keadaan pasar begini. Tapi harganya berapa. Tapi kalau strategic partner ada premiumnya, selalu minimum 50 persen dari harga pasar. Kalau harga pasar 100, kalau Anda mau maka kasih 150. Jadi ada keuntungan. Jadi belum ada keputusan. Keputusan pemerintah harus naikkan produksi baja," pungkas Kalla

Demikian pernyataan Drajat Wibowo, anggota komisi XI DPR, dalam diskusi tentang privatisasi KS, di Jakarta, Rabu (21/5).

Sebelumnya, Drajad Wibowo, menilai opsi yang paling pas untuk privatisasi KS hanya satu, yaitu lewat mekanisme IPO. Menurut Drajad, alasan privatisasi KS lewat IPO, bukan mekanisme lain, bukan semata karena pabrik baja nasional itu butuh dana. Namun, pilihan IPO lebih karena kebutuhan bangsa ini untuk menciptakan budaya korporasi dan tranparansi di tubuh perusahaan-perusahan BUMN.

"Sebab, jika semata karena butuh dana, KS bisa mencarinya lewat pinjaman bank ataupun mekanisme starategic sales, seperti yang ditawarkan pemerintah" tegas Drajat, yang juga ekonom ini.

Di DPR sendiri, baik komisi VI atau XI, menurut Drajat, wacana privatisasi yang berkembang cuma satu pilihan, yaitu privaitasi KS harus lewat mekanisme IPO. Sekedar informasi, menurut UU, setiap keputusan tentang privatisasi BUMN memang harus mendapat persetujuan dari anggota dewan ini.

"Ya, cuma kita harus sadar, ini baru wacana bukan keputusan final. Apalagi pengalaman sudah membuktikan, dalam lima menit saja, keputusan di DPR dapat berubah," ujar Drajat, mewanti-wanti.

Sementara itu, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan akan mengundang Menteri Pertahanan serta Menteri Perindustrian untuk melakukan pembicaraan seputar kontroversi privatisasi KS yang menimbulkan pro dan kontra.

Menurut Sofyan pembicaraan ini perlu dilakukan karena persoalan ini melibatkan KS sebagai BUMN yang tentunya harus melibatkan banyak pihak sebagai stakeholder.

"Nanti akan kami lihat pilihan apa yang paling bagus," ujarnya, Jumat (23/5).

Dikatakannya, usulan Menhan untuk berbicara dengan Menneg BUMN dan Menperin merupakan usulan yang positif dan Sofyan tidak ada masalah dengan hal tersebut.

Menhan Juwono Sudarsono sebelumnya meminta semua kalangan waspada terhadap rencana investasi ArcelorMirtal, terkait dengan privatisasi KS.#

Sumber : Harian Ekonomi Neraca, Page : 2 

 Dilihat : 4016 kali