26 Mei 2008
Liberalisasi Semu Krakatau Steel

"the very nature of economics isrooted in nationalism... the aspirationsof the developing countries are morefor national independence and nationalselfrespect than just for bread toeat..." (loan Robinson, 1964)

Sungguh tepat ungkapan Joan Robinson, mendiang ekonom senior dari haluan Keynessian Cambridge, tentang filo­sofi dasar perekonomian satu bang­sa. Satu ungkapan yang bisa juga diartikan bahwa maju mundurnya perekonomian berpijak pada kadar nasionalisme suatu negara.

Atas dasar itu, Jepang dan Korea Selatan berhasil mengukuhkan diri sebagai negara yang memiliki per­ekonomian maju. Mereka bangsa yang memiliki nasionalisme dan rasa kebanggaan yang tinggi sebagai satu bangsa. Atas dasar itu pula, Hugo Chavez dielu-elukanoleh rakyatnya karena berani menasionalisasi in­dustri tambang di Venezuela.

Demikian pula di Bolivia, Eva Morales pun dibanggakan masyarakat­nya atas tindakan yang serupa. Seba­liknya, Di Thailand Perdana Menteri (PM) Thaksin jatuh karena menjual Shin Corp kepada Temasek Singa­pura. Demikian pula di Perancis, rak­yat berdemonstrasi menolak rencana Pepsi Cola dari Amerika Serikat (AS) yang ingin membeli Danone. Di AS perusahaan minyak China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) dibatalkan untuk membeli Union Oil Company of California (UNOCAL).


Dari pengalaman kontras ini, ter­lihat nyata kegagalan untuk memer­hatikan aspek nasionalisme dalam strategi kebijakan bisa berakibat fatal. Polemik privatisasi PT Kraka­tau Steel (KS) agaknya cukup menarik untuk disimak.

Pemerintah berencana mempri­vatisasi KS untuk beberapa alasan. Termasuk pengembangan kapasitas produksi, pasar, teknologi, serta pendanaan.

Saham KS direncanakan dilepas paling banyak 40 persen dengan har­ga 400-500 juta dolar AS atau Rp 3,74,6 triliun. Satu opsi yang me­ngerucut sebagai mekanisme pen­jualan adalah melalui strategic part­ner kepada pihak asing.

Melalui privatisasi ini, KS dihara­pkan mampu meningkatkan kapa­sitas produksi dari 2,5 juta ton men­jadi lima juta ton per tahun, memiliki kekuatan struktur finansial pen­dukung, menjamin pasar nasional maupun global, perluasan kapasitas, meningkatkan teknologi, dan aliansi sinergis dengan pemain global. Sayang, dasar kebijakan privatisasi KS sungguh patut dipertanyakan. Alasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, jika menyimak laporan keuangan KS, kondisi badan usaha milik negara (BUMN) ini cukup se­hat. Sampai April 2008, KS mereali­sasikan laba Rp 420 miliar, yang ber­arti sudah separuh dari target laba 2008 yang sebesar Rp 850 miliar da­lam kurun waktu empat bulan. KS juga memproyeksikan pendapatan Rp 19,6 triliun dan laba usaha Rp 1,59 triliun hingga akhir tahun ini.

Dengan kondisi ini, tidak akan sulit bagi KS mendapatkan dana dari perbankan, baik dalam maupun luar negeri. Tanpa perlu privatisasi atau pendanaan tambahan pun kon­disi keuangan KS memungkinkan untuk berkembang dengan pendanaan dari dalam.

Kedua, perencanaan peningkatan kapasitas produksi besi dan baja juga sudah dilakukan oleh KS, lama sebelum isu privatisasi bergulir. Da­lam laporan keuangan terakhir dise­butkan sesungguhnya telah diren­canakan dua tahap pengembangan kapasitas produksi hingga 2014. Melalui pengembangan ini, KS akan mampu mencukupi kebutuhan do­mestik atas besi dan baja, bahkan juga berpotensi untuk ekspansi ekspor.

Untuk itu, alasan pengembangan kapasitas dan pemenuhan konsum­si domestik yang diungkapkan pe­merintah sungguh tidak berdasar. Tersendatnya pengembangan kapa­sitas produksi PT KS selama ini se­sungguhnya lebih disebabkan an­jloknya konsumsi domestik setelah krisis, yang baru pulih pada perte­ngahan 2001, serta maraknya impor dari luar negeri akibat minimnya proteksi pemerintah.

Ketiga, dari sisi teknologi, argu­mentasi yang diungkapkan pendu­kung privatisasi juga tidak memadai. Implementasi teknologi pada pem­buatan besi dan baja tidaklah serumit sebagaimana yang dianggap orang. Begitu juga proses produksi PT KS sudah mendapat sertifikasi dari berbagai macam organisasi internasional, seperti ISO, JIS, dan Sertifikasi Plat Baja Lloyd.

Keempat, alasan aliansi strategis dengan pihak asing juga dapat dika­takan tidak sepenuhnya tepat. Aliansi strategis biasanya hanya di­lakukan untuk perusahaan yang su­dah di ambang kehancuran, dengan kondisi keuangan sangat tidak stabil atau menggunakan teknologi yang kadaluwarsa.

PT KS jauh dari hal tersebut. Dari pengalaman aliansi strategis yang dilakukan oleh BUMN dengan pihak asing, seperti PT Telkom, PT Indosat, PT Semen Gresik Group, yang ber­sinergi dengan Grup Temasek, terli­hat bahwa tidak terdapat pening­katan implementasi teknologi yang signifikan pada masing-masing per­usahaan ini. Bahkan, dari beberapa kasus keberadaan pihak asing justru merugikan konsumen domestik aki­bat pengenaan harga yang di luar kewajaran.

Dengan alasan-alasan ini, argu­men para penyokong privatisasi KS melalui strategic partner kurang bisa mendapatkan pembenaran. Jika me­lihat rekam jejak privatisasi aset-aset nasional selama ini, kita seha­rusnya bisa mengambil pelajaran.

Banyaknya BUMN yang dikuasai asing menyebabkan pihak asing menyetir roda perusahaan sesuai ke­pentingan dan kebutuhan. Bahkan, tidak jarang penguasaan ini menye­babkan kerugian pada masyarakat dan seretnya pengembangan BUMN.

Tanpa mekanisme privatisasi jenis apa pun, KS masih berjalan baik. Pemerintah seharusnya melindungi BUMN strategis ini, bukan justru mengobralnya kepada pihak asing.

Kalaupun harus diprivatisasi, ini­tial public offering (IPO) merupakan pilihan yang lebih baik ketimbang opsi yang mengerucut saat ini beru­pa strategic partner. Opsi melalui IPO akan lebih membangun keper­cayaan diri dan kebanggaan bangsa. Percayalah dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan dan memban­gun aset-aset nasional.

Sumber : Republika, Page : 6

 Dilihat : 3018 kali