26 Mei 2008
Menimbang Privatisasi Krakatau Steel

Salah satu kelemahan tim ekonomi SBY-JK adalah kurangnya perhatian ter­hadap perusahaan dan industri sebagai kunci pe­mulihan ekonomi dan teknologi. Terlalu sering diskursus publik di bidang ekonomi disederha­nakan sebatas persoalan nilai tukar, isu-isu yang menyangkut perpajak­an, ketersediaan modal, dan berba­gai indikator makroekonomi lainnya.

Walaupun pemerintah berhasil mempertahankan dan memperbaiki kinerja ekonomi makro, ekonomi na­sional tetap ringkih terhadap gejolak eksternal. Di sisi pengembangan tek­nologi, persoalannya masih berku­tat primitif terhadap miskinnya kon­tribusi lembaga riset, kurangnya dana riset, serta kaburnya peneliti ke negara lain.

Akar masalah dalam memperku­at struktur industri tak pernah ter­sentuh dengan baik. Kebijakan me­nyangkut perusahaan dan industri terkesan tergopoh-gopoh,, tak punya gambaran besar dan tak memahami leverage point yang benar untuk memulai penataan.

Kebijakannya tak sistemik dan berjangka panjang. Contohnya da­lam memaknai kehadiran PT Kra­katau Steel (KS). KS yang semesti­nya menjadi aktor kunci dalam membangun daya saing industri na­sional, kalau tak hati-hati akan se­gera dikuasai asing. Bila ini terjadi, kita akan gigit jari dalam waktu sa­ngat panjang karena ketergantung­an, kehilangan kemandirian, dan mandul dalam berbagai inovasi tek­nologi.

Menguasai KS akan membuka ke­sempatan menguasai industri nasio­nal dan ekonomi nasional. Karena­nya, kebijakan tentang KS mestinya dimaknai dalam konteks ini dan di­sikapi pemerintah dengan sangat hati-hati.

Pemerintah harus berpikir ulang dengan keputusan akan menjual KS kepada peminatnya, yaitu Arcelor Mittal, Tata Steel, dan Blue Scope. Bisa jadi, bila keputusan ini diambil, pemerintah akan mengulangi kesala­han seperti pada episode privatisasi BUMN strategis sebelumnya.

Dulu BUMN dijual murah dan me­rugikan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas. Aset dinilai sangat rendah. Tengoklah apa yang terjadi dalam pelepasan JICT anak perusahaan Pelindo HI (1998), Semen Gresik (1998), dan Indosat (2002). BUMN yang diprivatisasikan ternyata mengalami lonjakan nilai aset yang kemudian dapat digunakan untuk meleverage pendapatan BUMN tersebut berkali-kali lipat.

Alasan penolakan

Menjual KS tak haram. Meskipun pada 2007 membukukan laba, kiner­janya belum terlalu solid. Pada 2006 merugi Rp 135 miliar.

Indonesia masih mengimpor baja sehingga memang membutuhkan in­vestasi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi baja nasional. Dari sinilah kemudian dapat dilihat KS membutuhkan suntikan modal, sementara industri baja membu­tuhkan investasi baru untuk menu­tupi kekurangan pasokan baja se­cara nasional.

Meski demikian, tak berarti harus mendivestasikan KS kepada perusa­haan asing. Kenapa? Pertama, kalau kita bicara strategi pengembangan industri, keberhasilan industri baja juga memiliki ketergantungan pada keberpihakan regulasi pemerintah terhadap industri baja domestik.

Di Cina misalnya, dalam rangka mengonsolidasikan industri bajanya, pemerintah memberikan insentif berupa transfers of ownership yang memungkinkan bagi produsen baja mengakuisisi fasilitas baru dan ekspansi produksi pada harga yang le­bih rendah atau bahkan tanpa biaya. Karena beragamnya insentif, tidak mengherankan harga baja Cina men­jadi lebih murah.

Di Indonesia, relatif murahnya harga baja Cina ini selain karena in­dustri baja di negara asal sarat de­ngan insentif, hambatan perdagang­an bagi masuknya produk baja luar negeri ke Indonesia juga relatif kecil. Penerapan standar mutu bagi pro­duk baja dari luar negeri melalui pe­nerapan SNI juga belum secara efek­tif. Mudahnya produk baja luar negeri masuk, industri baja domestik banyak yang bangkrut karena kalah bersaing dengan produk serupa dari negara lain, khususnya dari Cina.

Kedua, kedudukan KS dalam struktur industri baja nasional monopolistis karena statusnya sebagai pemegang pangsa pasar terbesar dalam pasar baja nasional. Masuk­nya perusahaan multinasional asing untuk mengakuisisi KS secara mayoritas berpotensi memindahkan monopoli pemerintah kepada monopoli swasta. Mengingat beberapa per­usahaan yang berminat mengakui­sisi KS menjadi pesaing, bila akui­sisi terjadi maka akan semakin me­ngokohkan praktik monopoli dalam industri baja nasional.

Ketiga, kondisi kesehatan keuang­an dan operasional KS belum solid betul meskipun pada 2007 mem­bukukan laba bersih. Bila KS dijual dalam kondisi yang kurang bagus, hasil penjualannya menjadi tidak optimal. Terlebih lagi, kondisi pasar modal sedang tidak menguntungkan,

Keempat, keputusan yang buru-buru berpotensi mengabaikan proses due diligence (penilaian kondisi per­usahaan secara menyeluruh), seba­gaimana layaknya yang terjadi da­lam proses penjualan perusahaan pa­da umumnya, berpeluang besar pada penilaian aset perusahaan secara under valued yang merugikan negara.

Kelima, keputusan divestasi terbu­ru-buru sangat dikhawatirkan pro­sesnya menjadi tidak transparan. Keputusan terburu-buru dalam pro­ses divestasi KS membuat pemerin­tah tidak memiliki waktu cukup un­tuk meninjau ulang proposal bisnis­nya dalam memilih mitra yang tepat dan memiliki komitmen yang kuat bagi pengembangan bisnis KS. Padahal, bila kebijakan divestasi secara strategic sales dilakukan, pemilihan mitra yang tepat memegang peranan yang strategis dalam menentukan sukses tidaknya perjalanan perusa­haan pascadivestasi.

Fakta di luar menunjukkan kasus akuisisi baja di tempat lain sekitar 70 persen failed karena masalah incompatible motiue, incompatible culture, ouer-promising, cheating, minimum commitment on develop­ment, dan sebagainya. Di Indonesia masalah kesalahan dalam memilih mitra juga telah terjadi, seperti kasus penjualan saham Semen Gresik kepada Cemex Meksiko pada 1998.

Itu merugikan posisi Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas. Kita tidak boleh mengulang kesala­han serupa.

Keenam, KS membutuhkan harga yang dapat dijadikan sebagai patok­an untuk menentukan nilai sesung­guhnya. Belum ada perusahaan se­jenis di Indonesia yang dapat dija­dikan sebagai benchmark untuk menentukan nilai jual KS. Selayak­nya KS menempuh langkah IPO ter­lebih dahulu dan menunggu sampai terbentuknya nilai kapitalisasi pasar yang sesungguhnya sebelum dipu­tuskan dijual.

Rekomendasi

Dapat disimpulkan, industri baja nasional membutuhkan investasi baru. Namun, tidak serta merta de­ngan menjual kepemilikan mayoritas KS kepada investor asing.  Posisi KS sebagai pabrik baja yang strategis di ASEAN tetap perlu di­pertahankan oleh pemerintah. Po­tensi terjadinya perpindahan mono­poli pemerintah ke monopoli swasta yang lebih berbahaya juga perlu diantisipasi.

Keputusan memprivatisasikan KS melalui strategic sales langkah tidak tepat. Ada juga ide dengan IPO.

Solusi ini bagus, tetapi waktunya kurang tepat karena kondisi pasar modal kurang bagus serta KS belum terlalu solid. Dikhawatirkan hasil IPO yang diperoleh tidak maksimal.

KS lebih tepat direstrukturisasi terlebih dahulu. Misalnya, unit-unit bisnis KS yang bukan core dan me­rugi perlu di spin off. Setelah kinerja KS solid, langkah IPO dapat diterapkan.

IPO penting paling tidak untuk menentukan nilai kapitalisasi pasar yang sesungguhnya. Ketika akan di-divestasikan secara strategic sales, pemerintah dapat memperoleh harga yang sewajarnya. Bila divestasi seca­ra strategic sales dilakukan saat ini karena diburu oleh waktu, bisa me­ngulang episode privatisasi BUMN secara murah.

Terhadap Mittal perlu dibuka se­luas-luasnya untuk masuk mengem­bangkan investasinya di sektor baja di Indonesia. Mittal, misalnya, dapat diarahkan berinvestasi di sektor pertambangan bijih besi untuk me­ngembangkan industri hulu baja.

Mittal juga dapat diarahkan mem­perkuat industri hilir dengan mendirikan pabrik pengolahan besi be­ton (long product). Untuk menarik investor selevel Mittal ke Indonesia, sejumlah hambatan regulasi di sek­tor investasi baja perlu dibenahi. Langkah inilah yang lebih tepat un­tuk mengatasi berbagai problem di industri baja nasional dibandingkan menjual KS ke investor strategis.

Sumber : Republika, Page : 6

 

 Dilihat : 4473 kali