24 Mei 2008
Tiga Menteri akan Bicarakan Krakatau Steel

JAKARTA - Menneg BUMN Sofyan A. Djalil segera mengundang dua menteri lain khusus untuk membicarakan masalah privatisasi Krakatau Steel. Sofyan berencana mengundang Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, dan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, yang dianggap sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) privatisasi perusahaan baja nasional tersebut.

"Solusi persoalan Krakatau Steel ini harus melibatkan seluruh stakeholder. Nanti akan kami lihat pilihan apa yang paling bagus untuk mencapai tujuan nasional, yaitu meningkatkan kapasitas produksi baja nasional," kata Sofan, usai pelantikan eselon II,III dan IV di Kementerian BUMN di Jakarta, Jumat (24/5).

Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, sempat mengusulkan agar privatisasi atas Krakatau Steel dilakukan dengan metode penawaran umum saham perdana (IPO). Ia mempertimbangkan opsi tersebut lebih baik ketimbang opsi penjualan strategis yang juga diusung pemerintah.

Sofyan mengungkapkan, memang belum ada pembicaraan mengenai privatisasi Krakatau Steel dengan kedua menteri tersebut. Padahal privatisasi perusahaan baja tersebut cukup mempengaruhi bidang yang dibawahi kedua menteri tersebut.

Perusahan yang gencar memburu Krakatau Steel yakni Arcelor Mittal, menurut Juwono, layak diwaspadai. Pasalnya perusahaan itu dinilai memiliki rekam jejak yang kurang baik di berbagai negara, terutama untuk isu-isu ketenagakerjaan. Melihat potensi peranan Krakatau steel terhadap industri baja di tanah air, Juwono berpandangan, lebih baik jika perusahaan tersebut tetap dikendalikan Indonesia.

Pihak Arcelor Mittal dalam kunjungannya ke tanah air beberapa tahun lalu, menyatakan siap menanamkan investasi antara 5-10 miliar dolar AS. Beberapa perusahaan lain yang mengincar Krakatau steel adalah Tata Steel, Bluescope dari Australia, dan Essar.

Sofyan menjelaskan privatisasi jangan diartikan sebagai upaya menjual aset negara, melainkan cara untuk memperbaiki BUMN yang bersangkutan.

"Privatisasi bukan berarti menjual. Kalau dia sudah bagus biar lebih bagus lagi. Ini ada salah pengertian orang karena seolah privatisasi itu kita mau jual" ujar Sofyan. Ia mengaku tidak suka istilah privatisasi karena privatisasi terkesan menjual aset negara. Padahal, menurut dia, tahun ini kebutuhan privatisasi BUMN untuk menambal APBNP hanya sebesar Rp 500 miliar. Target ini direvisi dari sebelumnya sebesar Rp 1,3 triliun dalam APBN 2008 Tahun ini Kementerian BUMN berencana melakukan privatisasi sebanyak 38 BUMN.

Sumber : Republika, Page : 20 

 Dilihat : 3955 kali