24 Mei 2008
Sikapi Krakatau Steel Pemerintah Cenderung Strategic Sales

JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai opsi pelepasan saham pemerintah di PT Krakatau Steel melalui strategic sale lebih baik dibandingkan penerbitan saham perdana (initial public offering/ IPO). Meski demikian, pemerintah belum memutuskan investor yang akan masuk ke pabrik baja pelat merah itu.

Belum ada keputusan Krakatau Steel akan diambil oleh siapa. Pemerintah memang menerima penawaran dari beberapa investor, tapi belum diputuskan siapa (yang diterima). Bisa dikatakan sekarang masih beauty contest," ujar Wapres Jusuf Kalla dalam keterangan pers rutin di kantornya kemarin (23/5).

Menurut dia, pemerintah masih memperhitungkan untung-rugi bila menyerahkan Krakatau Steel pada partner strategis industri baja kelas dunia yang telah menyatakan minatnya. "Kalau dengan AncelorMittal bagaimana, Bluescope Steel bagaimana. Essar bagaimana, dengan Posco bagaimana. Jadi pilihannya banyak dan belum diputuskan," kata dia.

Meski lebih cenderung untuk melepaskan saham melalui strategic sale, opsi privatisasi lain juga masih terus dikaji. Artinya, pemerintah belum menanggalkan opsi penerbitan saham perdana atau join venture. "IPO bisa saja. Tapi dengan keadaan pasar (modal) begini, harganya berapa. Kalau strategic partner kan ada premiumnya, selalu minimum 50 persen dari harga pasar. Kalau harga pasar 100, kalau you mau, kasih 150. Jadi ada keuntungan," jelasnya.

Menurut Wapres, keputusan privatisasi Krakatau Steel bukan sekadar memperoleh dana segar untuk menambah modal perseroan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pasar baja dalam negeri di masa depan. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata enam persen, kebutuhan baja nasional diperkirakan tujuh juta ton per tahun. "Krakatau Steel hanya bisa memenuhi 2,3 juta ton. Sisanya harus kita impor. Tahun lalu kita harus impor 6 juta ton," terang Kalla.

Dana segar hasil penjualan strategis juga akan diinvestasikan ulung untuk menambah kapasitas produksi baja KS yang selama 20 tahun terakhir stagnan di 2,3 juta ton per tahun. Penambahan kapasitas hingga tujuh juta ton, kata Kalla, tidak bisa dilakukan dengan modal semangat dan nasionalisme, melainkan dengan dana segar USD 5,5 miliar atau sekitar Rp 50 triliun.

"Padahal keuntungan KS tahun ini hanya Rp 800 miliar. Oke, memang bisa dengan utang. Tapi, siapa yang mau memberi utang Rp 50 triliun pada perusahaan yang baru tahun ini untung," kata dia.

Gambaran kondisi keuangan KS, kata Kalla, dapat terlihat dari keputusan pemerintah untuk membangun pabrik baja baru di Kalimantan Selatan. Investasinya hanya sekitar USD 60 juta. "Tapi sudah dua tahun saya perintahkan tidak juga dilaksanakan, karena memang tidak punya uang. Jadi ini bukan soal semangat atau nasionalisme, ini soal proyeksi kebutuhan baja masa depan. Apa mau kita impor baja selamanya?" tukas dia.

Strategic sale juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas perseroan menghadapi persaingan industri baja di masa depan. Menurut dia, industri baja kini tidak bisa lagi hanya fokus di sektor hilir, melainkan harus hulu dan hilir. Artinya, selain bisa memproduksi baja, juga harus punya cadangan kokas dan batu-bara dalam volume besar.

"Industri baja kelas dunia sudah memilikinya. Mittal misalnya punya tambang kokas besar di Australia. Mereka juga sudah investasi di Brazil. Kalau semuanya dikuasai mereka, Krakatau Steel tidak bisa berproduksi lagi. Karena itu dibutuhkan partner strategis, dengan siapa pun," lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meminta privatisasi Krakatau Steel dilakukan melalui penawaran saham perdana. Alasannya, penjualan melalui IPO lebih banyak dibeli oleh kalangan investor dalam negeri. "Kami ingin menjadi kendali, lebih baik IPO." ujarnya.

Menurut dia, manajemen Krakatau sanggup menaikkan produksi dari tiga juta ton menjadi lima juta ton. Bahkan, kata Juwono, prestasi keuangan dan manajerial perusahaan baja itu sejak 18 bulan terakhir lebih baik dibandingkan 5-7 tahun lalu. "Sehingga tidak ada alasan untuk privatisasi." katanya.

Krakatau Steel, menurut dia. memiliki daya tarik sebagai industri baja. Juwono menegaskan, sebaiknya Krakatau tetap dikuasai kalangan Indonesia. "Kita harus waspada, karena rekam jejak dan cara-cara Mittal kurang baik," ujarnya.

Juwono mengungkapkan, berdasarkan pengalaman di beberapa negara, seperti Aljazair dan Prancis, setelah melakukan akuisisi, Mittal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). "Memang efisiensi bagus untuk perusahaan. Tapi kenyataannya, 700 sampai 1.000 orang terkena PHK," katanya, (noe)

Sumber : Indo Pos, Page : 4

 Dilihat : 2909 kali