24 Mei 2008
Pemerintah Hati-hati Tentukan Opsi Privatisasi Krakatau Steel - JK : Masih Seperti Kontes Kecantikan

PILIHAN opsi privatisasi PT Krakatau Steel (KS) belum diputuskan. Layaknya kontes kecantikan, semua peminat masih dinilai.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku jika pemerintah belum memutuskan opsi privatisasi PT KS. "Belum ada keputusan akan diambil oleh siapa. Pemerintah memang menerima penawaran dari beberapa investor. Bisa dikatakan sekarang masih beauty contest (kontes kecantikan, red)," ujar Kalla di kantornya, kemarin.

Menurutnya, pemerintah masih memperhitungkan untung-rugi bila menyerahkan KS kepada partner strategis industri baja kelas dunia yang telah menyatakan minatnya.

"Kalau dengan AncelorMittal bagaimana, Bluescope Steel bagaimana. Essar bagaimana, dengan Posco bagaimana. Jadi pilihannya banyak dan belum diputuskan," kata Kalla.

Meski cenderung melepaskan saham melalui opsi SS, namun opsi privatisasi lain belum ditinggalkan. "IPO bisa saja. Tapi dengan keadaan pasar (modal) begini, harganya berapa. kalau  strategic partner kan ada premiumnya, selalu minimum 50 persen dari harga pasar. Kalau harga pasar 100, kalau you mau, kasih 150 Jadi ada keuntungan." katanya.

Menurut Wapres, keputusan privatisasi PT KS bukan sekadar memperoleh dana segar untuk menambah modal perseroan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pasar baja dalam negeri di masa depan. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata enam persen, kebutuhan baja nasional diperkirakan tujuh juta ton per tahun. "Krakatau Steel hanya bisa memenuhi 2.3 juta ton. Sisanya harus kita impor. Tahun lalu kita harus impor 6 juta ton," terang Kalla.

Dana segar hasil penjualan strategis juga akan diinvestasikan ulang untuk menambah kapasitas produksi baja PT KS yang selama 20 tahun terakhir stagnan di 2,3 juta ton per tahun. Penambahan kapasitas hingga tujuh juta ton, kata Kalla, tidak bisa dilakukan dengan modal semangat dan nasionalisme, melainkan dengan dana segar 5.5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 50 triliun.

"Padahal keuntungan KS tahun ini hanya Rp 800 miliar. Oke, memang bisa dengan utang. Tapi siapa yang mau memberi utang Rp 50 triliun pada perusahaan yang baru tahun ini untung," imbuhnya.

Gambaran kondisi keuangan KS, kata Kalla, dapat terlihat dari keputusan pemerintah untuk membangun pabrik baja baru di Kalimantan Selatan. Investasinya hanya sekitar 60 juta dolar AS.

"Tapi sudah dua tahun saya perintahkan tidak juga dilaksanakan, karena memang tidak punya uang. Jadi ini bukan soal semangat atau nasionalisme, ini soal proyeksi kebutuhan baja masa depan. Apa mau kita impor baja selamanya?" tukasnya.

Terkait penolakan Departemen Pertahanan (Dephan) terhadap masuknya sejumlah perusahaan asing ke PT KS. Menteri Negara (Menneg) BUMN Sofyan Djalil segera mengundang Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono.

"Kami akan undang Menhan. Pertemuan akan kita agendakan dalam waktu dekat," ujar Sofyan kepada Probisnis usai pelantikan pejabat eselon I dan II di Kantor Kementerian Negara BUMN, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, persoalan ini harus dijelaskan agar tidak menimbulkan banyak persepsi miring yang mengganggu kinerja PT KS. "Bagaimana pun keberadaan KS sebagai perusahaan baja terbesar di ASEAN harus dijaga. Pembicaraan terhadap stakeholder harus dilakukan. Ini menyangkut perusahaan besar," tuturnya.

Menhan Juwono Sudarsono sendiri membenarkan, untuk membahas rencana privatisasi PT KS, akan ada pertemuan tiga menteri, masing-masing Menperin, Menhan dan Menneg BUMN. "Saya akan prakarsai pertemuan itu karena ini harus dilihat dari segi strategi industri pertahanan," ujar Juwono di Kantor Kepresidenan, kemarin

Sementara itu, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi menghargai adanya penolakan terhadap asing dalam privatisasi di PT KS .

"Penolakan itu bagian dari alam demokrasi. Maka itu perlu ada pembicaraan khusus oleh sejumlah stakeholder mengenai program ini," kata Lutfi kepada Probisnis di Gedung DPD DKJ, Jakarta, kemarin.

Baginya, dengan banyaknya perusahaan asing yang berminat berinvestasi di KS, peluang meningkatkan produksi baja semakin besar. Artinya, peluang bisnis terbuka lebar. "Ini yang harus dipahami. Bagaimana pun kepemilikan lokal harus diutamakan," tegas Lutfi.

Ia membantah jika hanya mengusulkan Archelor Mittal untuk masuk PT KS. "Saya bukannya hanya mengusulkan Mittal. Produsen lain, BlueScope, Essar dan Tata juga saya temui untuk mengikuti," ujar Lutfi.

Lutfi juga menepis anggapan bahwa hanya Mittal yang diutamakan pemerintah masuk ke KS. Pemerintah, katanya, menjanjikan proses privatisasi berlangsung transparan. "Semakin ramai, kontesnya semakin bagus," ujarnya.

Keputusan privatisasi, baik IPO ataupun penjualan strategis, kata Lutfi, tetap sesuai prosedur yang ada dan bukan ditangan Depperin atau BKPM. Menurut Lutfi, keputusan ada di Kementrian Negara BUMN dan Departemen Keuangan beserta DPR. "Mekanisme ini masih dikaji. Yang jelas, kepemilikan lokal harus diutamakan." tandasnya.

Ditanya, apakah sudah ada pembicaraan dengan kalangan Istana, Lutfi mengaku belum sampai kesana. "Kami minta semua pihak tenang, privatisasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemerintah tidak akan gegabah dalam memilih opsi," tandasnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi VI DPR Muhammad Tonas menolak keras rencana pemerintah mengobral PT KS melalui privatisasi.

"Kami menyayangkan sikap Menneg BUMN. Komisi VI sangat menentang keras rencana mengobral KS melalui opsi SS. Ini pembodohan," cetus Tonas di gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin.

Menurut anak buah MS Kaban ini, sebagai perusahaan BUMN terbesar KS harus dilindungi dari cengkraman asing. Tanpa asing, KS mampu meningkatkan produksinya.

"Ini yang harus diperhatikan. Kalau memang mau di privatisasi, IPO-lah yang paling tepat. Harga ditentukan sesuai kondisi pasar, bukan mengajak asing masuk," tukasnya.

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 

 Dilihat : 3005 kali