09 Oktober 2007
Impor Baja Akan Dikenai Bea Masuk Antidumping 30%

JAKARTA: Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) saat ini tengah memfinalisasi hasil investigasi dan segera mengambil keputusan akhir atas kasus dugaan praktik dumping yang dilakukan lima negara eksportir baja yakni China, Rusia, Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan.

Eksportir dari kelima negara tersebut kemungkinan akan dikenai sanksi bea masuk antidumping (BMAD) bervariasi dengan rerata sekitar 30%.

Berdasarkan data dari para pelaku usaha di industri baja nasional, kelima negara tersebut diduga kuat melakukan praktik dumping sejak beberapa tahun belakangan sehingga industri baja nasional mengalami injuries (kerugian) dan kini berada pada titik yang cukup kritis.

Sesuai data Departemen Perindustrian, konsumsi produk hot rolled coils (baja canai panas/HRC) nasional mencapai sekitar 2,6 juta ton per tahun, sedangkan produksi di dalam negeri hanya 1,6 juta ton. Pada saat yang sama, sisa kebutuhan baja yang mencapai sekitar 1 juta ton diimpor dari berbagai negara. Sekitar 20% dari konsumsi baja nasional (setara 450.000 ton) merupakan baja yang diduga berasal dari lima negara tersebut dan dijual secara dumping.

Beberapa jenis produk yang diduga dijual dengan harga dumping al HRC, HRP (baja lembaran panas/hot rolled plate) dan CRC (baja canai dingin/cold rolled coils). Kelompok komoditas baja itu memiliki nomor H.S.7208.

Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Ansari Bukhari mengungkapkan saat ini Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sedang melakukan proses pengkajian tahap akhir mengenai ketetapan sanksi yang akan dijatuhkan kepada eksportir dari lima negara itu.

"Pada 22 Oktober ini masih akan diadakan public hearing, dan setelah itu akan ditetapkan putusan akhir. Kalau dilihat dari tahapan prosesnya sejak 2006, kemungkinan besar arahnya akan ke sana [akan diputuskan sanksi BMAD bagi lima negara eksportir]. Sebab masukan data para produsen memperlihatkan bahwa pasar baja di dalam negeri mengalami injury," kata Ansari saat dikonfirmasi, kemarin.

Menurut informasi, kata dia, sanksi BMAD akan dikenakan rerata sekitar 30% bagi para eksportir yang terbukti melakukan praktik dumping dan tidak bersikap kooperatif. Sementara itu, eksportir yang dianggap kooperatif akan dikenakan sanksi berdasarkan skala margin dumping.

"Perusahaan yang dianggap tidak kooperatif itu perusahaan yang tidak menjawab kuesioner dari KADI dan tidak merespons tuduhan dumping tersebut. Karena itu perusahaanperusahaan semacam ini akan terkena sanksi maksimal, dan diperkirakan bisa mencapai di atas 30%," paparnya.

Selesai November Secara terpisah, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Halida Miljani kepada Bisnis menjelaskan sebelum mengambil keputusan akhir, lembaganya akan mempelajari ulang semua masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan a.l produsen baja domestik yang mengaku dirugikan, para eksportir dari kelima negara tersebut, dan para importir di dalam negeri.

Menurut dia, kasus dumping tersebut harus telah dituntaskan pada akhir November mengingat penanganan kasus tersebut telah berjalan 16 bulan sejak petisi dumping diajukan oleh kalangan produsen baja lokal yakni pada 28 Juni 2006.

Sesuai perjanjian WTO, batas waktu penanganan kasus dumping adalah 18 bulan sejak petisi dumping dikeluarkan. Dalam tempo tersebut lembaga yang berwenang harus telah mengambil keputusan akhir atas kasus dumping yang ditanganinya.

(Sumber: Bisnis Indonesia - 09 Oktober 2007)

 Dilihat : 3726 kali