22 Mei 2008
IPO bisa perkuat leverage KS

JAKARTA PT Krakatau Steel (PTKS) berharap melepas saham ke publik (initial public offering/ IPO) tahun ini, untuk memperkuat posisi leverage yang memungkinkan perseroan menarik utang ekspansi Rp10 triliun.

Kementerian negara BUMN menunggu kajian internal manajemen perusahaan baja tersebut sebelum menentukan metode pelepasan saham PTKS dilakukan melalui penjualan srategis ataukah IPO.

Komisaris PTKS Zaki Anwar Makarim mengatakan IPO dilakukan bukan untuk menambah belanja modal, mengingat perusahaan pelat merah itu telah memiliki plafon dana ekspansi cukup besar dari bank.

"Kalaupun harus IPO, kami melakukannya hanya untuk menaikkan leverage perusahaan. Jika izin IPO keluar tahun ini, kami bisa meraup dana ekspansi lebih cepat sehingga kapasitas produksi 2011 bisa melampaui target lima juta ton," tuturnya di sela seminar Krakatau Steel Strategic Sale atau IPO?, kemarin.

Untuk meningkatkan kapasitas produksi tahunan menjadi lima juta ton pada 2011, perseroan membutuhkan dana investasi Rp8,6 triliun. Produksi baja PTKS tahun ini hanya sebesar 2,5 juta ton.

Rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/ DER) Krakatau Steel tahun lalu tercatat di level 1,14 kali. Dengan tidak memperhitungkan aliran dana hasil IPO yang diproyeksikan senilai Rp2,05 triliun, leverage tahun ini diperkirakan hanya 0,77 kali.

Leverage adalah kemampuan perusahaan menggunakan sumber dana eksternal berupa utang (kewajiban) yang diukur melalui penghitungan rasio utang terhadap ekuitas. Makin besar posisi ekuitas terhadap utang, makin besar pula kemampuan berutang.

"Setelah dana hasil IPO nanti masuk ke ekuitas, PTKS akan memiliki kemampuan menarik utang lebih dari Rp10 triliun. Nilai itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan ekspansi hingga 2011 sebesar Rp8,6 triliun," tuturnya.

Tahun ini, kebutuhan belanja modal PTKS mencapai US$700 juta hingga US$800 juta. Dari tawaran kredit bank asing dan lokal seperti Citibank, UBS AG, dan Bank Mandiri, perseroan meralisasikan utang US$200 juta dari Deutsche Bank.

Menanggapi polemik mekanisme privatisasi PTKS, Sekretaris Menneg BUMN M. Said Didu mengatakan pihaknya menunggu hasil kajian dari internal PTKS baik direksi maupun komisaris untuk menentukan opsi privatisasi terbaik.

"Kami menunggu kajian direksi dan komisaris nanti pilihan seperti apa yang terbaik. Wacana privatisasi melalui strategic sale setidaknya membuat stakeholder PTKS termasuk masyarakat menjadi lebih peduli," tuturnya.

Metode privatisasi, lanjutnya, tidak sepenuhnya di tangan kementerian mengingat harus ada persetujuan DPR.

Sumber : Bisnis Indonesia, Page : F1 

 Dilihat : 3443 kali