22 Mei 2008
Presiden diminta batalkan rencana strategic sale KS

JAKARTA Komisi XI DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan rencana penjualan PT Krakatau Steel melalui pola strategic sale (SS) karena metode privatisasi tersebut dianggap berpotensi merugikan industri strategis tersebut.

Anggota DPR Komisi XI (F-PAN) Drajad H. Wibowo menegaskan langkah politik ini dinilai sebagai opsi terakhir jika privatisasi KS semakin banyak diintervensi segelintir oknum DPR dan pejabat pemerintah yang menginginkan agar KS dijual kepada perusahaan baja asing.

"Kalau mau jujur, kunci utamanya [keputusan tertinggi] ada di Presiden. Kalau dia [Presiden] mengatakan oke Mittal [ArcelorMittal] saya terima sebagai tamu, tetapi KS is not for sale dan untuk rakyat sendiri. Kontroversi ini akan selesai," kata Drajad dalam diskusi Privatisasi KS, kemarin.

Sebagian besar anggota DPR khususnya Komisi VI dan XI, lanjumya, sudah menyetujui metode IPO (penjualan saham perdana ke publik) dalam proses privatisasi KS. Kendati demikian, masih ada anggota DPR yang condong memilih metode SS untuk memprivatisasi KS.

"Pak Said Didu [Sekretaris Meneg BUMN] diharapkan bisa secara tegas meyakinkan Meneg BUMN [Sofyan Djalil] supaya tegas memilih IPO. Ketidaktegasan sikap Meneg inilah yang akhirnya memunculkan pola SS yang diembuskan menteri teknis dan Kepala BKPM, padahal sebenarnya mereka ini bukan kuasa pemerintah sebagai pemegang saham," katanya.

Untuk berbagai tujuan strategis, katanya, pemerintah perlu mengamankan aset KS karena industri baja selalu berintegrasi secara vertikal dan horizontal. KS dapat memperkuat sinergi dengan BUMN di hilir a.l. PT Inka, FT Kereta Api, PT Boma Bisma Indra, PT Pindad, FTTexmaco, PT Antam.

Selain itu, katanya, KS sebagai perusahaan baja juga dapat bersinergi vertikal dengan mengembangkan industri hulu bersama PT Bukit Asam, PT Pertamina, PT PLN untuk mengamankan ketersediaan energi di dalam negeri.

"Kalau BUMN ingin berkembang, lepaskan mereka dari intervensi suprastruktur politik.

Jika perlu, dibuat UU BUMN baru yang memberikan sanksi bagi tindakan intervensi ini. Pasti anggota DPR, wali kota, pemda, pemprov, dirjen, menteri, akan ketakutan semua," katanya.

Tanpa proteksi

KS saat ini adalah salah satu perusahaan baja di dunia yang tidak lagi mendapadan proteksi pemerintah dalam bentuk monopoli, karena hak istimewa itu sudah dihentikan pada 1993. Sebagai contoh, tarif bea masuk (BM) untuk baja canai panas (hot-rolled coils/HRC) saat ini hanya dikenai 5% atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

AS yang dianggap sebagai negara yang memotori sistem perdagangan bebas global justru menetapkan tarif BM baja 24% ditambah dengan biaya nontariff barrier lainnya seperti antidumping, biaya CVD (counter vailing duty) dan safeguard.

Malaysia bahkan memproteksi Mega Steel [BUMN baja] dengan tarif BM 50%, sedangkan Meksiko mencapai 35% dan China 26% ditambah kuota," katanya.

Kendati tidak lagi diproteksi, KS justru semakin eksis bahkan mampu memberikan kontribusi pajak dan dividen kepada negara di atas Rp1 triliun pada tahun lalu.

Dari sisi bahan baku, KS menargetkan seluruh kebutuhan bijih besi (iron ore) pada 2009 dipenuhi dengan long term contract untuk mendapakan kepastian harga dan kuantitas.

Sementara itu, dari potensi aset dan surplus dana operasional, KS masih bisa melakukan ekspansi senilai US$800 juta-US$900 juta untuk meningkatkan kapasitas menjadi 5 juta ton pada 2011. Lembaga pembiayaan asing seperti ECA bahkan sudah berkomitmen membiayai seluruh rencana ekspansi KS sekitar US$200 juta. (yusuf.waluyo@bisnis.co.id)

Sumber : Bisnis Indonesia, Page : T2 

 

 Dilihat : 4611 kali