22 Mei 2008
PRIVATISASI KRAKATAU STEEL - Hanya Satu Pilihan, KS Harus IPO

Jakarta - Opsi untuk privatisasi PT Krakatau Steel (KS) hanya satu. Privatiasi pabrik baja terbesar di Indonesia ini harus lewat mekanisme penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Demikian pernyataan Drajat H. Wibowo, anggota komisi Xl DPR, dalam diskusi tentang privatisasi KS, di Jakarta, Rabu (21/5).

Menurut Drajat, alasan privatisasi KS lewat IPO, bukan mekanisme lain, bukan semata karena pabrik baja nasional itu butuh dana. Namun, pilihan IPO lebih karena kebutuhan bangsa ini untuk menciptakan budaya korporasi dan tranparansi di tubuh perusahaan-perusahan BUMN. "Sebab, jika semata karana butuh dana, KS bisa mencarinya lewat pinjaman bank ataupun mekanisme strategic sale, seperti yang ditawarkan pemerintah," ujar ekonom itu.

Di DPR sendiri, baik komisi VI atau Xl, menurut Drajat, wacana privatisasi yang berkembang cuma satu pilihan, yaitu privatitasi KS harus lewat mekanisme IPO. Sekedar informasi, menurut UU, setiap keputusan tentang privatisasi BUMN memang harus mendapat persetujuan dari anggota dewan ini. "Ya, cuma kita harus sadar, ini baru wacana bukan keputusan final. Apalagi pengalaman sudah membuktikan, dalam lima menit saja, keputusan di DPR dapat berubah," ujar Drajat, mewanti-wanti.

Namun, meski Drajat menilai privatisasi yang pas untuk KS adalah melalui mekanisme IPO, Seketaris Menteri BUMN Said Didu menuturkan pemerintah tetap membuka empat opsi, yaitu tidak diprivatisasi, IPO, strategic sale, atau kombinasi antara IPO dan strategic sale.

Meski demikian. Said Didu, mengungkapkan, pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya pilihan privatisasi KS ini pada DPR dan manajemen KS. "Sebab, manajemen KS yang paling tahu, pilihan mana yang terbaik untuk mereka. Sementara rekomendasi DPR bersifat mengikat, jelas Said.

Hanya saja, Drajat tidak sependapat dengan pendapat Said. Justru ia menyayangkan cara melempar bola panas ala kementerian BUMN tersebut. "Kalau opsi KS diserahkan pada DPR, jangan heran jika anggota dewan bakal mengembalikan keputusannya dalam bentuk opsi juga, tukas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sebaliknya, Drajat menilai persoalan KS ini tidak bakal berlarut-larut andai kata pemerintah memiliki sikap yang jelas. "Dengan segala hormat saya pada Menteri BUMN, jika saja Pak Sofyan tidak bersikap mengambang dengan membuka banyak opsi, masalah privatisasi KS sudah selesai dari dulu-dulu," katanya, berasumsi.*

Sumber : Harian Ekonomi Neraca, Page : 1

 Dilihat : 3051 kali