22 Mei 2008
Dari Diskusi Mingguan Institut Reformasi Birokrasi - Pembuat Hukum Harus Direformasi Lebih Dulu

JAKARTA - Reformasi di bidang hukum prasyarat keberhasilan agenda reformasi birokrasi. Hal itu diperlukan untuk menata ulang sistem aparatur negara yang kini terdistorsi oleh beragam kepentingan politik.

Hal itu terungkap dalam diskusi mingguan Institut Refomiasi Birokrasi (IRB) Juda Pos- Jawa Pos Group di Graha Pena, Jl Kebayoran Lama, Jaksel, kemarin (21/5). Sebagai pembicara adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, Sekretaris Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi, dan Adhie Massardi dari Komite Bangkit Indonesia.

Hadir juga Ketua Sleering Committee Institut Reformasi birokrasi (IRB) Siti Nurbaya Bakar, bersama Jafar Hafsah, Sondi Amar, dan Hardijanto selaku anggota SC IRB. Juga jajaran rediiksi Indo Pos.

Taufiquirahman Ruki menuturkan, reformasi di bidang hukum (judicial aparaliis refonn) sangat diperlukan untuk menegakkan

sistem negara yang loyo ini. Kendati demikian, ujar Ruki, perbaikan itu hendaknya tidak terkonsentrasi pada tataran aparatnya saja, melainkan juga pada proses pembuatan hukumnya (law making). "Pembuatan hukum di DPR itu main-main," tuding presiden komisaris PT Krakatau Steel itu.

Menurut pria kelahiran Banten ini. proses penyerapan aspirasimasyarakat di dalam proses perumusan hukum dan undang-undang itu sangat lemah. "Kalau tidak bisa mendengar suara rakyat, biasanya omongannya (DPR) tidak bener." ujarnya. Refomiasi hukum itu hendaknya dijalankan dalam konteks birokrasi yudikatifyang meliputi perbaikan .sceara bertahap pada sembilan ribu hakim, 14 ribu jaksa, dan 300 ribu polisi.

Purnawirawan Polisi berpangkat Mayor Jenderal itu mengakui, sistem penggajian pegawai Jatam birokrasi nasional ini cukup fatal. Dia menyontohkan, gaji Kapolri itu hanya tujuh kali lipatnya gaji polisi berpangkat sersan. "Padahal tanggungjawab dan resikonya sangat besar. Semua itu tidak dihitung." ujarnya.

Sementara itu. Sekretaris (KPPOD) Agung Pambudhi menuturkan, rasionalisasi di tingkat birokrasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk keberhasilan reformasi birokrasi. Langkah rasionalisasi itu bisa dilakukan dengan memangkas sejumlah regulasi birokrasi yang tumpang tindih, dan mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisiennya fungsi kerja birokrasi. "Birokrasi kita ini over regulasi." katanya.

Idealnya, ujar Agung, langkah itu bisa dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK ketika masih fresh. Sehingga kerja pemerintahan pada tahun berikutnya bisa berjalan efektif "Tapi hal itu tidak dilakukan." katanya. Situasi tersebut diperparah oleh sistem otonomi daerah yang setengah hati. "Kita ini dilepas kepalanya, tapi dipegang ekornya." katanya.

Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia (KBI) Adhie Massardi menambahkan, karakter birokrasi nasional masih cenderung feodalistik-strukturalis. "Hal itu mengakibatkan tidak efektifnya sistem birokrasi," katanya. Situasi tersebut diperparah oleh masuknya nuansa politik dalam birokrasi. "Hal ini tidak melahirkan situasi pemerintahan yang baik," katanya.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka diperlukan adanya pola kepemimpinan yang kuat. "Kalau pemimpinnya bener, maka seratus persen bawahannya bener. Tapi kalau pemimpinnya melenceng 30 derajat saja, maka bawahan bisa berbalik 180 derajat." katanya. Jika demikian yang terjadi, ujar mantan juru bicara Presiden RI Abdurrahman Wahid, maka akar kejahatan birokrasi yang terorganisasi menjadi kian subur yang akibatnya mereduksi tujuan-tujuan pembangunan nasional.

Sumber : Indo Pos, Page : 3 

 Dilihat : 3274 kali