22 Mei 2008
Opsi IPO Diprioritaskan - Penentuan Keputusan Privatisasi di DPR Perlu Dikawal

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah masih membuka opsi penjualan saham perdana di bursa atau IPO bagi privatisasi PT Krakatau Steel. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengamanatkan IPO sebagai metode privatisasi yang perlu diprioritaskan, terlebih bagi industri strategis.

Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu di Jakarta, Rabu (21/5).

Berdasarkan UU BUMN, privatisasi bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dan memperluas kepemilikan masyarakat terhadap persero. Oleh karena itu, IPO menjadi prioritas dalam strategi dasar privatisasi. Meski begitu, penjualan saham langsung kepada investor strategis dibolehkan oleh UU.

Terkait rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS), Said menjelaskan, pemerintah telah mengajukan kepada DPR rencana privatisasi industri baja itu dengan opsi terbuka, melalui IPO atau penjualan strategis.

"Sekarang bola ada di DPR Kementerian Negara BUMN membuka semua opsi untuk dikaji DPR, DPR bisa memutuskan batal privatisasi, privatisasi melalui IPO, penjualan strategis, atau kombinasi antara IPO dan penjualan strategis," ujarnya

Metode privatisasi PT KS ramai diperdebatkan. Beberapa pekan lalu. Menteri Perindustrian Fahmi Idris menegaskan, pemerintah berencana mengembangkan PT KS dengan penjualan saham minoritas ke mitra strategis. Opsi IPO dinilai tidak tepat.

Menteri Perindustrian, mewakili departemen teknis, merupakan anggota tidak tetap Komite Privatisasi. Komite ini diketuai Menteri Koordinator Perekonomian, dengan ketua harian Menteri Negara BUMN, dan anggota tetap Menteri Keuangan.

Dalam proses privatisasi, pemerintah mengajukan usulan kepada DPR sesuai rekomendasi Komite Privatisasi. Selain memutuskan metode yang akan dipakai, DPR juga berwenang memutuskan besaran saham yang dapat dilepaskan pemerintah.

"Keputusan DPR bersifat mengikat, tetapi kewenangan menentukan kapan pelaksanaan privatisasi dan berapa harganya merupakan kewenangan Kementerian Negara BUMN," ujar Said.

Perlu dikawal

Menurut anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, sebagian besar anggota Komisi XI dan Komisi VI yang membahas privatisasi PT KS saat ini cenderung memilih IPO. "Namun, proses di DPR ini perlu dikawal. Bagi saya, opsi penjualan strategis itu sudah tidak ada. Hanya tinggal IPO, bisa dikombinasikan dengan penjualan saham kepada karyawan PT KS," ujarnya.

Dradjad mengingatkan, IPO memerlukan ketepatan strategi terkait dengan kondisi pasar modal. Namun, metode itu dipandang paling tepat mengingat nilai strategis industri baja sebagai lokomotif industrialisasi dan pertahanan nasional.

"Dulu KS bermasalah karena tata kelola korporasi yang temali dan intervensi suprastruktur politik. Ini perlu diatasi dengan IPO," katanya.

Dradjad juga menekankan pentingnya dibangun integrasi PT KS dengan sektor hilir, misalnya dengan industri perkapalan, kereta api. dan persenjataan. Integrasi juga perlu dikembangkan ke hulu maupun secara horizontal. "Kalau itu dilakukan, Indonesia akan jadi kekuatan yang menakutkan," ujarnya.

Sumber :  Kompas, Page : 19 

 Dilihat : 2833 kali