21 Mei 2008
100 TAHUN ,,

KEBANGKITAN NASIONAL akan tetap memiliki pedoman untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan satu sama lain. Kalaupun ada yang ber-tentangan,"Seruan untuk kembali ke jalan yang benar harus dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana," katanya.

Selain soal kebanggaan menjadi orang Indonesia, patriotisme masyarakat terhadap keberlangsungan dan keutuhan negara Indonesia masih tinggi. Mayoritas responden (85,5 persen) menyatakan wilayah Indonesia tak boleh terpecah-pecah. Kenyataannya, menurut mereka, lepasnya sebuah daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menjamin negara baru itu menjadi lebih baik. Untuk itu, dari 85,5 persen responden yang tidak setuju dengan disintegrasi. Bila keadaan memaksa, sebanyak 77,4 persen di antaranya menyatakan bersedia ikut berperang untuk mempertahankan keutuhan Indonesia.

Berpecah belah menjadi negara baru, no! Otonomi daerah, yes! Rupanya, janji-janji bahwa otonomi daerah bisa memperbaiki dan memajukan daerah mulai dipercaya kebenarannya. Setidaknya, hal itu bisa dilihat dari hasil survei yang menunjukkan lebih dari separuh responden (64,2 persen) percaya bahwa otonomi daerah lebih dipercaya membuat pemerintahan kabupaten/kota madya menjadi lebih baik bila dibanding sistem pemerintahan terpusat, tidak hanya itu, otonomi juga diyakini mayoritas responden (63,4 persen) akan membuat kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik.

"Sekarang memang bandulnya terdapat pada pemerintah daerah, tidak lagi di pemerintah pusat," kata Bambang Soemantri Brodjonegoro, pengamat ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia. Menurut dia, gambaran secara umum implementasi otonomi daerah, yaitu melimpahkan kewenangan lebih banyak ke daerah-daerah, sudah dapat dianggap berhasil. Bahkan ada pengakuan dari pihak asing yang mengkategorikan keberhasilan itu sebagai the best practice dibandingkan negara mana pun di dunia. Penilaian seperti itu, kata Bambang, berdasar pada prosesnya yang tergolong pendek sekali,"Pada 1999 baru dibuat undang-undangnya, pada 2001 sudah full implementation," katanya.

Kebanggaan menjadi orang Indonesia, rupanya berimbas pula kepada cara pandang warga terhadap fenomena membanjirnya produk-produk asing. Tengok saja, kini beragam produk luar negeri, terutama Cina, ada di mana-mana. Dari barang yang kecil-kecil, seperti jarum tangan, aksesori semacam anting dan kalung yang harganya murah, cukup ditebus dengan satu dua lembar ribuan, hingga mobil yang harganya puluhan juta rupiah, hadir di depan mata. Persaingan dengan produk-produk lokal pun makin menjadi-jadi. Berkaitan dengan melimpahnya produk impor tersebut, mayoritas responden (83,8 persen) setuju dengan pendapat bahwa Indonesia perlu mengurangi pembelian barang dari luar negeri. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk melindungi produk dalam negeri.

Gerakan melindungi produk dalam negeri tersebut sejalan dan seiring dengan semangat untuk melindungi perusahaan-perusahaan Indonesia dari cengkeraman tangan-tangan asing. Lebih dari separuh responden setuju dengan pendapat bahwa orang asing dilarang membeli perusahaan Indonesia. Kabar paling hangat dalam urusan ini, ya, bergulirnya isu penjualan PT Krakatau Steel, produsen baja terbesar di "tanah Air.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais terang-terangan menolak rencana itu karena akan merugikan bangsa dan negara. Kalau diteruskan, menurut dia, "Kita akan dikuliti oleh korporasi asing. Kita tak punya apa-apa lagi, jadi bangsa kuli."

Namun, perlindungan terhadap produk dalam negeri, juga perusahaan dalam negeri, ternyata tak membuat warga negeri ini berbondong-bondong membeli produk dalam negeri bila diembel-embeli "harga lebih tinggi bila dibanding produk impor".

Sambutan terhadap ajakan untuk membeli produk dalam negeri dengan harga lebih tinggi tak terlalu besar, meski juga tak bisa dibilang sedikit. Sebanyak 43 persen responden menyokong ide tersebut. Sementara itu, 37,7 persen menyatakan tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju. Sisanya, 18,9 persen, memilih tak bersikap.

Berdasar temuan itu, terlihat bahwa warga cenderung merasa berat memenuhi ajakan itu karena berhubungan dengan kemampuan kantong. Dalam kondisi ekonomi sulit, selisih hanga sekian rupiah saja akan diburu demi penghematan.

Sumber : Koran Tempo, Page : D23 

 Dilihat : 2868 kali