22 Mei 2008
Berdiri di atas kaki sendiri memang merupakan satu-satunya opsi masuk akal untuk mengembangkan industri di Tanah Air.

Kedudukan Krakatau dalam struktur industri baja nasional bersifat monopolisms karena statusnya sebagai pemegang terbesar pangsa pasar baja nasional. Masuknya perusahaan multinasional asing, berpotensi memindahkan monopoli pemerintah kepada swasta, asing pula.

SEHELAI spanduk ukuran raksasa terbentang di dinding luar Wisma Baja, markas PT Krakatau Steel, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Spanduk itu menyuarakan kepentingan Serikat Pekerja Krakatau. Isinya adalah penolakan terhadap rencana pemerintah memprivatisasi BUMN tersebut dengan cara strategic sale, alias menjual saham dalam jumlah besar kepada satu investor tertentu saja.

Sayang, pemerintah sejauh ini masih bergeming. Krakatau kemungkinan tetap akan dijual kepada salah satu dari beberapa investor yang sudah menyatakan minatnya. BUMN ini memang seksi. Dibandingkan Mulan Jameela, penyanyi lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi, Krakatau Steel jelas lebih aduhai.

Tahun silam, BUMN yang bergerak di sektor baja ini mampu meraup laba bersih Rp 363 miliar (unaudited) dengan total penjualan US$ 1,5 miliar (sekitar Rp 13,8 triliun). Lantas, di saat produsen baja lainnya kesulitan bahan baku, Krakatau justru tengah membangun pabrik bijih besi di Kalimantan Selatan dengan target produksi sejuta ton per tahun.

Krakatau memilki 10 anak perusahaan terintegrasi. Ada PT Krakatau Bandara Samudera yang mengelola pelabuhan Cigading, Cilegon, dengan kapasitas bongkar muat 10 juta ton per tahun dan pembangkit listrik serta pemasok air untuk industri. Krakatau juga memiliki PT Latinusa (produsen tin plate) dan PT KHI (produsen spiral ERW). Kedua anak usaha yang disebut terakhir ini akan diprivatisasi. Latinusa akan menempuh skema strategic partner  lewat penjualan saham baru dan PT KHI akan masuk bursa (IPO).

Potensi pasar Krakatau juga sangat besar. Saat ini Krakatau hanya mampu memproduksi 2,5 juta ton baja per tahun. Padahal, total kebutuhan baja domestik sebesar 6 juta ton. Artinya pasar di Indonesia masih terbuka luas. Selain itu, harga baja pun melonjak sangat drastis. Pada 2001 harga baja canai panas US$ 400 per ton. Kini, banderol baja canai panas sudah meningkat menjadi USS 1.050. Seksi nian, memang. Makanya, pemerintah bernafsu menjualnya. Pimpinan DPR tampaknya juga sudah sepakat menjual Krakatau kepada mitra strategis. Bahkan DPR telah membentuk Tim Privatisasi BUMN yang diduga untuk memuluskan langkah pemerintah menjual Krakatau dengan pola strategic sale.

Sejumlah produsen baja kelas dunia pun amat tertarik. Tiga gergasi baja asal India Arcelor-Mittal, Tata Steel, dan Essar Steel mengajukan proposal untuk menjadi pembeli Krakatau. Arcelor-Mittal adalah produsen baja terbesar di dunia. Perusahaan milik Lakshmi Niwas (Narayan) Mittal ini sudah mengincar Krakatau sejak 1998. Ia telah mengantongi 49% saham Krakatau senilai USS 400 juta pada 7 Mei 1998, Entah mengapa, begitu Soeharto lengser, perjanjian jual beli saham Krakatau itu menguap begitu saja, Kini Mittal datang lagi dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan ini, Presiden didampingi oleh Menko Perekonomian Boediono, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Luthfi.

Jejaring baja Mittal tersebar di 14 negara, dari Surabaya hingga Warsawa. Mittal mengawali kiprahnya di bisnis baja dari Indonesia. Lakshmi Mittal mendirikan PT Ispat Indo, sebuah pabrik pengolahan baja di Surabaya, 32 tahun silam.

Selain Mittal, Tata Steel juga tak bisa diabaikan. Tata merupakan produsen baja keenam terbesar dunia dengan total produksi 28,2 juta ton pada tahun lalu dan memiliki pabrik di 24 negara. Awal tahun 2007, Tata sukses membeli Corus Group-produsen baja milik Belanda dan Inggris-senilai US$ 11,3 miliar.

Essar Steel juga hebat. Perusahaan yang merupakan bagian dari Essar Global ini dimiliki oleh keluarga Ruia, dengan Shashi Ruia sebagai big boss. Belum lama ini, Essar membeli Algoma Steel, perusahaan baja asal Kanada seharga US$ 1,63 miliar. Essar juga membeli Minnesota Steel di Amerika, Sayang, transaksi terakhir ini tak disebutkan nilainya. Di sini, Essar berkiprah melalui PT Essar Indonesia, produsen pelat baja swasta terbesar di negeri ini. Essar menguasai 3596 pangsa pasar dalam negeri,

Dari luar peminat-peminat asal India, ada juga Bluescope Steel dari Australia, Pohang Steel dari Korea, dan satu investor asal Cina.

Kepada siapa pemerintah akan menjatuhkan pilihannya? Tampaknya kepada Mittal. Sejauh ini, Mittal memang terlihat sebagai peminat paling serius. Mereka bahkan mengundang 10 wartawan dari 10 media ternama di Tanah Air untuk berkunjung ke tanah asalnya di India. Mittal juga didukung Fahmi Idris (Menteri Perindustrian) dan Muhammad Luthfi (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Fahmi mengaku telah bertemu dengan Lakshmi Mittal. Ia bilang, Mittal ingin berkonsultasi dengan dia. Namun, ia menolak anggapan bahwa dirinya ngotot menginginkan Mittal masuk ke Krakatau. "Saya tidak punya kepentingan apa-apa," katanya.

KARENA PETUNJUK KONSENSUS WASHINGTON

Sebenarnya, ngotot juga tak apa-apa. Asal itu memang memberi maslahat ke seluruh bangsa. Sayang, sepertinya, rencana memborongkan Krakatau tak banyak memberi manfaat. Taufiequrachman Ruki; Komisaris Utama Krakatau, berpendapat,pemerintah boleh saja melakukan privatisasi. Tapi bukan strategic sale. "Strategic sale hanya untuk perusahaan yang sudah klepek-klepek, Krakatau ini sehat," kacanya.

Hingga 1 Mei kemarin, Krakatau sudah mampu meraup laba kotor hingga Rp 411 miliar. Lalu, sampai tanggal yang sama, saldo kas perseroan mencapai Rp 1,2 triliun plus piutang sekitar Rp 2,2 triliun. Padahal, pemerintah hanya memasang target laba Krakatau, sepanjang 2008, sebesar Rp 430 miliar. "Tahun ini, kami menargetkan laba bersih senilai Rp 850 miliar," ujar Fazwar Bujang, Direktur Utama Krakatau.

Menurut Ruki, wacana penjualan Krakatau memang muncul dari Direksi Krakatau sendiri. Ketika itu, jabatan direktur utama masih dipegang Daenul Hay. Jadi, untuk mencukupi kebutuhan baja nasional yang mencapai 6 juta ton per tahun, Krakatau perlu meningkatkan kapasitas produksi dari 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton per tahun hingga 2011.

Untuk mengembangkan kapasitas produksi menjadi 5 juta ton per tahun, Krakatau perlu dana US$ 400 juta. Sebanyak USS 200 juta sudah diperoleh lewat perbankan Jerman, Sisanya, US$ 200 juta, bisa didapatkan dengan IPO atas 20% saham. "Cukup 20% saja," kata Ruki, berapi-api.

Penolakan juga datang dari Zulkieflimansyah, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR. Dia meminta pemerintah menghentikan seluruh proses negosiasi. Sebab kedudukan Krakatau dalam struktur industri baja nasional bersifat monopolistis karena statusnya sebagai pemegang terbesar pangsa pasar baja nasional.

Masuknya perusahaan multinasional asing, berpotensi memindahkan monopoli pemerintah kepada swasta, asing pula.

Politisi senior, Amien Rais, juga menilai langkah pemerintah menjual Krakatau dan aset badan usaha milik negara (BUMN) lain akan merugikan negara. "Kalau itu diteruskan, kita akan dikuliti oleh korporasi asing, Kita tak punya apa-apa lagi, jadi bangsa kuli," ujarnya. Amien mengkritik pemerintahan Yudhoyono yang terlalu taat menelan konsep privatisasi, deregulasi, dan 10 prinsip Washington Consensus. Karena ketaatan itu, menjual BUMN bisa dilakukan tanpa merasa dosa," katanya.

Ekonom Iman Sugema juga menegaskan, berdiri di atas kaki sendiri adalah satu-satunya opsi yang masuk akal untuk mengembangkan industri di Tanah Air. "Non sense jika kita berharap terjadi transfer teknologi," ujar Iman.

Kegeraman juga melanda perasaan Marwan Batubara, anggota DPD. Menurut Marwan, privatisasi BUMN di Indonesia kerap dilakukan tanpa transparansi dan rawan praktik KKN. Dominasi kepentingan partai, kata Mrawan, juga cenderung memanfaatkan privatisasi untuk kepentingan dana pemilu.

Bahkan Ismet H, Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, berani menuding adanya konspirasi dagang antara pemerintah, DPR, dan Mittal. Nantinya, uang akan mengalir ke kantong para wakil rakyat, partai politik, dan pejabat yang menjadi broker penjualan KS tersebut. "Menjelang Pemilu 2009, partai perlu mesin uang yang cepat dan besar Mittal bisa menjadi mesin uang baru itu," katanya, yakin.

Sumber : Trust Magazine, Page : 10 

 Dilihat : 4361 kali