19 Mei 2008
Tim Privatisasi Jangan Jadi Pemulus Jual KS - Privatisasi melalui IPO merupakan pilihan terbaik.

JAKARTA- Tim Privatisasi PT Krakatau Steel (KS) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tidak menjadi alat untuk mempermulus jalan menjual KS ke asing. Tim ini harus bisa independen dari pengaruh tekanan investor, demi menyelamatkan aset bangsa.

"Saya berharap tim privatisasi nanti tidak menjadi alat memuluskan keinginan pemerintah. Komisi VI dan XI harus tetap berpegang teguh menolak penjualan KS ke asing, karena selama ini yang saya tahu teman-teman memilih privatisasi lewat penjualan saham perdana (IPO), daripada strategic sale (SS)," ujar Dradjad Wibowo, anggota Komisi XI DPR, kepada Republika, akhir pekan kemarin.

Dradjad mengaku telah menerima surat perintah dari pimpinan DPR kepada Komisi Keuangan dan Komisi Perdagangan dan Industri (VI) untuk membentuk Tim Privatisasi BUMN, Senin pekan lalu.

Tim yang dipimpin langsung Ketua DPR Agung Laksono itu beranggotakan ketua dan anggota dari masing-masing komisi. Untuk itu, pimpinan DPR meminta setiap fraksi kedua komisi memasukkan nama-nama yang bakal bergabung secara proporsional.

Namun, kata Dradjad, hasil dari tim tetap dilaporkan ke Komisi XI sebagai penentu persetujuan privatisasi di KS, "Karena komisi XI mempunyai tanggung jawab dalam memutuskan ya atau tidaknya proses privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jelas Dradjad.

Kendati demikian. Dradjad mencium gelagat kurang baik di kalangan anggota dewan yang menjadi broker dalam privatisasi KS. Tujuannya jelas, melego saham KS ke asing. "Ada oknum-oknum anggota di legislatif dan pemerintah yang menjadi calo (penjualan KS ke asing)," tuding anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ketua umum DPP PKB versi Aprung Ali Masykur Musa juga tidak setuju jika industri strategis nasional semacam KS dijual ke asing, hanya demi mendapatkan modal tambahan. Menurut Ali, masih ada upaya lain selain menjual ke asing untuk mendapatkan dana tambahan guna meningkatkan produksi baja. "Ekonomi Indonesia sudah dikendalikan asing. Kalau perusahaan Malaysia mulai berlomba-lomba membeli perusahaan di negara lain, tapi pemerintah Indonesia justri beramai-ramai menjual perusahaan," ujarnya.

Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro menuding upaya pemerintah yang ngotot menjual saham KS ke asing tidak terlepas dari pencarian dana menjelang Pilpres 2009. Indikasi itu, katanya, seperti terjadi pada pemerintah Megawati Soekarnoputri yang menjual saham BUMN kepada asing menjelang Pilpres 2004.

"Saya tidak antprivatisasi, tapi harus melalui proses yang transparan dan yang paling rasional adalah IPO. Penjualan saham KS ke asing adalah pola pragmatisme jelang Pilpres 2009. MPM menghalang-halangi KS jangan lepas ke asing, KS masih bisa dapatkan modal dari bank, ujar Ismed.

Dradjad juga tidak memungkiri upaya penjualan saham KS ke asing karena keuntungannya yang didapat jika saham KS jadi dilego. Pasalnya, diakui Dradjad, dalam setiap proses privatisasi pihak-pihak yang berhasil memuluskan jalan menjual saham BUMN ke investor akan mendapat yang jumlahnya relatif besar "Ada oknum-oknum yang akan memperoleh keuntungan pribadi dari fee 1 persen. Jika tawaran 5 miliar dolar AS disetujui, maka feenya sebesar 5 juta dolar AS atau setara Rp 450 miliar Kan sangat besar, apakah fee itu legal atau ilegal tetap saja besar," terang Dradjad. "Selama ini semangat teman-teman menginginkan IPO. Tapi, siapa tahu arahnya berbalik karena tekanan investor dan tawaran menggiurkan pemerintah."

Dradjad menegaskan, posisi KS sangat strategis. Karena perusahaan baja memiliki kendali usaha industri dengan industri lain, dari otomotif, perkapalan, pesawat terbang, senjata, konstruksi serta industri hilir lain.

Sumber : Republika, Page : 15 

 

 Dilihat : 2839 kali