19 Mei 2008
Proyek konstruksi akan stagnasi

JAKARTA Kalangan pengusaha jasa konstruksi memperkirakan akan terjadi penundaan pengerjaan proyek jasa konstruksi dalam tempo tiga atau empat bulan ke depan jika pemerintah tidak menyesuaikan harga kontrak baru (eskalasi) setelah BBM naik.

Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Agus Kartasasmita mengemukakan saat ini sekitar 80% kontraktor sedang kesulitan menghitung komponen biaya produksi akibat sejumlah bahan baku naik sebelum harga bahan bakar minyak bersubsidi naik.

"Harga beton sudah naik 80%, harga baja naik 100% sejak awal tahun. Harga bahan bangunan lainnya juga terindikasi akan naik. Kami minta pemerintah memberi kepastian akan mengeluarkan eskalasi harga baru paling lama sebulan setelah BBM naik," katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Agus mengatakan akhir tahun lalu pemerintah meminta kontraktor mempercepat pengerjaan proyek yang biasa dilakukan pada semester II dialihkan ke semester I,

Namun, permintaan itu sulit direalisasikan karena hampir seluruh komponen harga bahan bangunan naik pada awal tahun dan harganya diperkirakan kembali naik setelah kenaikan BBM.

"Sebagian pengusaha merugi jika melanjutkan proyeknya. Apalagi kontraktor yang mengerjakan proyek dengan bahan baku utama baja dan beton. Nilai proyeknya sudah tidak memadai," katanya.

Menurut dia. Gapensi bersama empat asosiasi lainnya yaitu Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI), Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI), Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia(Gapenri), dan Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) aian menemui Wakil Presiden pada pekan ini untuk membahas eskalasi harga tersebut.

Tidak tender

Pada kesempatan terpisah, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Malkan Amien meminta pimpinan proyek jasa konstruksi tidak menawarkan tender dalam tempo sebulan ke depan sebelum ada penyesuaian nilai kontrak baru.

Dia menuturkan kenaikan BBM sekitar 30% akan memicu kenaikan harga bahan baku bangunan sekitar 20%-25%dan menambah beban produksi sekitar 10%-15%. "Kontraktor akan menunda pekerjaannya jika tidak ada eskalasi harga baru."

Malkan mengatakan pemerintah harus segera mengumumkan kebijakan baru mengenai nilai tender jasa konstruksi paling lambat satu bulan setelah harga BBM naik agar ada kepastian bagi pengusaha untuk melanjutkan pengerjaan tendernya.

Jika tidak ada eskalasi harga baru, katanya, biasanya kontraktor akan menyusun ulang spesifikasi penggunaan bahan pendukung bangunan dengan harga baru dan disesuaikan dengan nilai tender.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan beberapa opsi terkait dengan rencana kenaikan BBM terhadap proyek konstruksi.

Dia mengatakan departemen sudah menghitung dampak kenaikan BBM 30% akan memicu kenaikan nilai proyek rata-rata 14%.

"Kenaikan BBM akan mengurangi anggaran subsidi, sehingga anggaran di departemen bisa ditambah. Penambahan anggaran ini bisa saja untuk pembayaran eskalasi harga," katanya, akhir pekan lalu.

Opsi kedua, katanya, kontraktor tetap mengerjakan proyek sesuai dengan nilai tender. Kelebihan dana yang dibutuhkan bisa dibayarkan pada anggaran tahun depan.

"Kalau dananya tidak ada, tetap harus dikerjakan. Kurangi saja volumenya. Misalnya untuk jembatan. Pagarnya lean bisa ditunda dulu," katanya.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen PU Sumaryanto Widjaja mengatakan pemerintah intensif menggodok kebijakan eskalasi itu agar tidak ada penundaan.

"Kami akan konsultasi dengan dirjen dan menteri keuangan soal eskalasi harga konstruksi akibat kenaikan BBM dan harga bahan baku bangunan. Kami sedang mencari solusi agar tetap tidak melanggar aturan," katanya. (20) (ndahi@hisnU.co.id)

Sumber : Bisnis Indonesia, Page : 5

 Dilihat : 4632 kali