19 Mei 2008
Indonesia jadi korban kelengahan sendiri1

Sejak era Orde Baru, kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada pasar bebas yang mengejar pertumbuhan ekonomi Sebuah pengalaman baru sama sekali dibanding era 1945-1967 maupun sebelumnya.

Cukup besar biaya yang harus dibayar untuk itu meski pada saat bersamaan,banyak pula prestasi yang diraih Indonesia.

Bisnis mewawancarai Ketua Umum Kadin Indonesia M.S. Hidayat untuk mengulas tantangan pembangunan ke depan. Berikut petikannya

Berkaitan momentum seabad kebangkitan nasional, apakah Anda melihat sebuah kebangkitan pula di sektor riil nasional?

Setelah proklamasi kita tidak bisa kunjung membangun ekonomi secara optimal karena masih dihadang berbagai macam konflik politik. Setelah Orde Baru berkuasa, Soeharto mendeklarasikan pembaharuan untuk sosial, politik dan ekonomi. Dua puluh tahun pertama Orba, kita menjadi ikon pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Memasuki 1990-an, ekonomi kita mengalami declining sehingga terjadi disorientasi terhadap pembangunan.

Setelah Soeharto jatuh, ekonomi mengalami pasang surut. Empat kali berganti pemerintahan tapi belum bisa menyelesaikan masalah. Ini suatu bencana karena yang dirugikan selalu rakyat karena program ekonomi pemerintah tidak pernah tuntas.

Apakah arah program ekonomi nasional sudah tepat?

Saya melihat meskipun program ekonomi bagus, komprehensif, punya visi tapi tidak ada planning jangka panjang minimal lima tahun apalagi 20 tahun seperti Repelita dahulu.

Pada tahun ini kita dihadapkan pada pertumbuhan berat. Tadinya pemerintah berkomitmen akan mencapai pertumbuhan 7%, yang artinya harus ada suatu capital inflow investasi melalui portofolio investasi maupun foreign direct imvstment [FDI] besar-besaran. Sebab, pertumbuhan hanya dipicu oleh investasi. Kenyataannya target pertumbuhan itu dikoreksi.

Kedua, kebijakan pemerintah tidak pernah konsisten mengawal dan memfasilitasi tumbuhnya UKM yang merupakan komunitas bisnis terbesar di Indonesia. Tapi, saya mengharapkan berilah kesempatan pada pemerintahan legitimate ini.

Ganjalan terberat yang dirasakan pengusaha?

Banyak friksi antara pusat dan daerah. Wewenang yang terlampau besar di daerah sering kontraproduktif dan menggangu pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini sisi negatif dari konsep otonomi daerah. Seringkali timbul konflik, peraturan tumpang tindih, proses birokrasi yang tinggi menyebabkan ketidakefisieanan ekonomi. Ini benar-benar dirasakan tidak hanya oleh pengusaha domestik tapi juga modal asing.

Padahal kita dihadapkan pada interaksi ekonomi internasional baik di lingkup Asean maupun global.

Globalisasi memiliki tren efisiensi dan neworking yang membentuk kekuatan daya saing.

Sayangnya, tingkat competitiveness Indonesia jauh teritinggal. Kita masih berpikir secara lokal, padahal kompetisi sudah datang dari berbagai penjuru.

Kita berpotensi menjadi korban akibat kelengahan sendiri sehingga menjadi negara konsumen.

Menurut Hidayat, parameter pertumbuhan sektor sektor riil sangat jelas dan dapat diukur. Apabila sektor industri, perdagangan, dan finansial tumbuh dan mampu menggerakkan roda ekonomi, sektor riil diangap sudah bisa berhasil Apalagi kalau industri yang ditumbuhkan itu adalah industri padat karya yang bisa membantu memecahkan tekanan jumlah pengangguran yang saat ini besar.

Langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi pelambatan pertumbuhan ekonomi?

Strategi penetrasi di pasar global juga harus dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh swasta saja. Keduanya harus bahu-membahu seperti yang dilakukan Malaysia dan China. Dalam ekonomi global terjadi fenomena baru yakni bersatunya pemerintah dan pengusaha menghadapi pasar bebas.

Pemerintah tak bisa lagi memiliki kebijakan sepihak dan melakukan perundingan dengan negara lain tapi tidak paham apa yang diinginkan para pengusahanya. Kalau kita berjuang di WTO, alangkah baiknya pemerintah berunding dengan pengusaha di dalam negeri dahulu sebelum membawa itu keluar.

Misalnya kebijakan pangan, energi dan mineral. Pemerintah bertele-tele soal prosedur, izin, tidak tersedianya tataguna tanah, dan lain-lain. Begitu banyaknya kendala, baik karena peraturan yang simpang siur antara pusat dan daerah maupun antar departemen. Tidak ada tatanan nasional yang bisa berlaku untuk semua. Mestinya hal itu tidak membuat Indonesia rugi karena kita yang memiliki sumber daya alamnya. Friksi yang terjadi antar pemerintah harus diselesaikan.

Solusi yang konkrit seperti apa misalnya?

Kami mengusulkan agar dibentuk saja komite khusus untuk percepatan peningkatan produktivitas pangan dan energi mineral. Tugasnya adalah melakukan short ait terhadap alur birokrasi yang begitu panjang dan efisien.

Komite khusus ini saya minta diketuai Presiden yang beranggotakan para menteri terkait. Secara ad hoc gubernur atau pejabat terkait bisa diundang. Tidak harus bolak-balik menunggu keputusan dari departemen karena pasti akan lama. Misalnya saja antara Deptan dengan Dephut, atau Deptan dengan Dep. ESDM.

Kalau komite ini bisa disetujui, segala keputusan bisa diambil cepat dan mengikat. Alhamdulillah sudah disetujui oleh Presiden dan tidak sampai satu bulan kami akan membuat aksi nyata untuk menjalankan Komite ini.

Saat ini tuntutan kompetisi di pasar bebas begitu tinggi. Bisakah hal ini sejalan dengan semangat nasionalisme?

Buat saya, nasionalisme jangan dicampur aduk tapi nasionalisme harus bisa maksimal bermanfaat bagi masyarakat. Pajaknya dapat, investasi bertambah dan tinggal memperluas kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan daya saing menghadapi persaingan global. Menurut saya, ini yang terbaik.

Kasus rencana akuisisi Arcelor-Mittal terhadap Krakatau Steel menjadi contoh yang menarik buat saya. Jika ada orang atau perusahan yang sudah mempunyai reputasi, kemudian mau joint tapi tertahan oleh alasan nasionalisme, mestinya dibicarakan dahulu sebab sudah 30tahun KS tidak bisa mencapai target produksi dan belum dapat memenuhi kebutuhan nasional.Kita harus menerapkan azas manfaat, bukan azas kepemilikan.

Bukankah azas manfaat bersilat kontradiktif terhadap nasionalisme?

Saya tahu ini mengundang pro dan kontra. Misalnya akan muncul masalah-masalah nasionalisme sempit. Nasionalisme sempit itu identik dengan azas kepemilikan yang saya kira harus ditingalkan. Padahal, nasionalisme itu hanya terjadi kalau kepentingan nasionalnya didahulukan dengan manfaat untuk bangsa. Bukan sekadar azas kepemilikan yang dikejar, sementara para direksi dan komisarisnya justru bekerja tidak perform, buat apa?

BUMN kerap dianggap tidak efisien dan hanya menjadi kuda tunggangan. Tanggapan Anda?

Ya memang. BUMN selalu cenderung memayungi kepentingan politik dan penguasa. Tapi kalau melihat contoh BUMN di China, fenomena yang terjadi adalah pemerintah duduk di komisaris mewakili kepentingan pemerintah tetapi manajemennya 100% dipegang profesional. Orang asing maupun China yang capable, bukan profesional dalam arti kongkalikong mendahulukan kepentingan penguasa. Karena itu, BUMN di China bisa bersaing dengan global dan standarnya tinggi.

BUMN strategis lain seperti Pertamina harusnya sudah go internasional alias IPO. Marfrketnya bisa US$500 miliar atau bahkan US$1 triliun. Kalau tidak punya standar global, dia tidak akan bisa mengalahkan Petronas.

Pewawancara Yusuf Waluyo Jati

Sumber : Bisnis Indonesia, Page : LK17 

 Dilihat : 3610 kali