17 Mei 2008
Pemerintah Minta Masuk Tim Privatisasi DPR

JAKARTA - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara mengusulkan Tim Privatisasi Dewan Perwakilan Rakyat melibatkan pemerintah. Tujuannya agar pembahasan privatisasi yang diagendakan bisa lebih cepat terselesaikan dengan tim tersebut.

"Saya mengusulkan seharusnja menjadi gabungan dengan tim BUMN, sehingga tidak perlu ada lagi pembahasan dari Komisi A, kemudian dilanjutkan ke Komisi B," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil kemarin.

Dia mengaku yakin pembentukan Tim Privatisasi, yang dipimpin langsung Ketua DPR Agung Laksono, akan semakin mempermudah dan mempercepat pembahasan privatisasi. "Sebab, tanpa ada tim itu, pembahasan harus dilakukan di Komisi BUMN dan Komisi Keuangan," katanya.

Sebelumnya, Agung Laksono membenarkan adanya pembentukan Tim Privatisasi BUMN oleh DPR. Tim itu beranggotakan Komisi Perdagangan dan Industri, yang membahas aspek korporasi, dan Komisi Keuangan, untuk aspek keuangan. Ketua dan anggota masing-masing komisi tersebut akan masuk sebagai anggota tim. "Saya menjadi ketua tim sinkronisasi," kata Aging {Koran Tempo, 15 Mei).

Apakah tim itu terkait dengan privatisasi Krakatau Steel, Agung mengaku belum membahasnya. Dia pun mengelak anggapan bahwa tim Privatisasi dibentuk agar Krakatau Steel bisa dijual kepada pihak asing. "Krakatau tak perlu dijual ke pihak asing."

Anggota Komisi Keuangan DPR dari Partai Amanat Nasional, Dradjad H. Wibowo, mengaku telah menerima surat perintah pembentukan Tim Privatisasi ini pada Senin lalu. "Tapi langkah ini tidak lazim," kata Dradjad. Sebab, selama ini tidak ada pembentukan tim seperti itu yang dipimpin langsung Ketua DPR. Kalaupun ada, tim serupa hanya pernah terjadi dalam kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia.

Dradjad curiga perintah itu bagian dari gerakan kalangan elite pemerintah dan DPR guna mengegolkan privatisasi Krakatau Steel lewat opsi penjualan kepada mitra strategis. Dia juga menduga ada upaya memangkas kewenangan komisi.

Sumber : Koran Tempo, Page : A15 

 Dilihat : 4165 kali