16 Mei 2008
DPR dan DPD Tolak Penjualan Krakatau Steel

Jakarta Jurnal Nasional KETUA DPR Agung Laksono menolak rencana penjualan PT Krakatau Steel (KS) melalui strategic sales. Menurutnya penjualan pabrik baja ini sangat tidak masuk akal karena posisi KS yang saat ini sangat bagus. Hal itu dikatakan Agung di Gedung DPR Jakarta, Kamis (15/5) kemarin. "Saya pribadi sih lebih setuju dengan IPO saja karena posisi neraca keuangan KS yang saat ini sedang bagus. KS sendiri saat ini hampir mencapai target keuntungan yang telah ditentukan, padahal sekarang bulan Mei," kata Agung.

SDM di KS saat ini juga cukup untuk bisa meningkatkan produksi menjadi dua kali dari 2,5 juta ton per tahun, dan yang terpenting jika KS dijual melalui strategic sales akan memiliki dampak sosial politis yang tidak bagus. "Di saat untung kok malah mau dijual, padahal dulu disaat merugi tidak dijual. Ini akan menimbulkan permasalahan lagi, apalagi kita punya pengalaman pahit dalam kasus Indosat. Lebih baik jangan dimudah-mudahkan lah menjual aset negara itu," katanya menegaskan.

Agung juga tidak bisa menerima alasan penjualan KS melalui strategic sales itu karena untuk alih teknologi, menurutnya alih teknologi tetap bisa dilakukan tanpa harus menjual KS. "Tanpa harus menjual, kan bisa saja alih teknologi misalnya dengan kerja sama. Atau bisa juga dilakukan dengan menggalang international networking atau jaringan internasional, tanpa perlu dengan strategic sales," ujarnya.

Sedangkan jika alasannya untuk mencari dana dalam mengembangkan usaha, menurut Agung tetap bisa dilakukan dengan IPO. "Buat apa, kita mampu kok kalau untuk mencari dana. Sekarang pinjaman konsorsium bank-bank internasional banyak menawarkan, kalau hanya sekadar untuk mencari modal ataupun teknologi untuk meningkatkan produksi, bukan suatu halangan berat."

Sementara mengenai rencana 43 BUMN yang akan diprivatisasi, yang disampaikan oleh Menneg BUMN kepada DPR beberapa waktu lalu seharusnya menjadi tanggung jawab Komisi VI atau XI.

Dia menjelaskan sebenarnya Komisi XI lebih pada aspek finance dan Komisi VI lebih kepada aspek corporate strateginya. "Namun karena keduanya ada dispute maka mereka meminta Ketua DPR turun tangan, karena ada sedikit persoalan antara dua komisi itu. Justru saya di sini supaya jika ada perbedaan pendapat dan ada jalan keluarnya. Tim ini masih dipegang masing-masing komisi, namun kalau mereka bisa menyelesaikan dengan baik maka tidak perlu lagi saya," ucapnya.

Sementara, setelah kemarin menerima puluhan anggota Serikat Karyawan (SKKS) dan memberikan dukunganya untuk menolak rencana privatisasi KS, empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Banten yaitu Ratu Cicih Kurniasih, Rd Reny Pudjiati, Thoyib Amir, menggalang pengumpulan tanda tangan anggota DPD lainnya untuk menolak penjualan melalui strategic sales KS kepada pihak asing.

Penggalangan tanda tangan untuk menolak hal itu sendiri dilakukan oleh salah seorang anggota DPD asal Banten Rd Reny Pudjiati, yang mewakili anggota DPD asal Banten lainnya, telah menyuarakan penolakan privatisasi KS dalam Sidang Paripurna DPD yang dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita. Penggalangan tanda tangan itu sendiri berhasil mengumpulkan lebih 40 anggota.

Sumber   : Rama Deny Jurnal Nasional, Page : 3

 Dilihat : 2949 kali