16 Mei 2008
Semakin Terang Siapa Yang Nafsu Jual Kralatau Steel

Jakarta, Probisnis RM. Upaya pemerintah memilih opsi Strategis Sales (SS) pada PT Krakatau Steel (KS) semakin terang benderang. Lantaran dianggap tak mampu tingkatkan produksi bajanya, maka PT KS harus di privatisasi.

"Selama dua tahun ini, PT KS tidak juga menunjukan peningkatkan produksinya. Ini yang kami khawatirkan, kalau tidak kita bisa menjadi negara pengkonsumsi baja terendah di ASEAN," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi di Gedung Departemen Perindustrian (Dep-perin). Jakarta, kemarin.

Melihat kondisi ini, sambung Lutfi opsi SS harus segera ditempuh guna meningkatkan kapasitas produksi PT KS. Jika opsi IPO yang dipilih. Lutfi mengatakan akan sangat sulit lantaran kondisi pasar sedang tidak baik.

"Sampai saat ini, kita belum melihat kinerja riil dari KS khususnya dalam pembangunan pabriknya. Kalau mereka datang mereka meminta fasilitas dari BKPM sampai saat ini belum ada fasilitasnya jadi belum ada impornya," ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan opsi SS ini. Justru dengan opsi ini, keberadaan KS bisa terlindungi dari permainan para produsen biji besi dunia. Karena selama ini KS acap kali dimainkan para perusahaan tersebut.

"Alasan inilah kenapa harus memakai opsi SS. Karena selama ini KS selalu dimainin perusahaan penyedia bahan baku," ungkapnya.

Saat ini tambahnya, sektor industri baja sedang tidak kompetitif dari kapasitas nasional yang berproduksi cuma 53 persen.

"Ini yang harus kita dompleng. Mudah-mudahan opsi SS ini bisa menciptakan KS sebagai perusahaan terbesar dalam meningkatkan produksinya," tukasnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi VI DPR Zulkiflimansyah mengakui, PT KS memang membutuhkan tambahan modal baru untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Terlebih lagi, sejumlah instalasi mesin yang dimiliki sudah tergolong tua dan membutuhkan pergantian.

Namun ia khawatir, keputusan menjual PT KS secara terburu-buru bisa mengabaikan proses due diligence sebagaimana layaknya terjadi dalam proses penjualan perusahaan pada umumnya. "Dikhawatirkan, prosesnya tidak transparan dan akhirnya negara dirugikan," tegas Zulkiflimansyah.

Sedangkan anggota Komisi Keuangan dari PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta pemerintah tidak bersikap seolah-oleh seperti calo investor asing dalam privatisasi produsen baja plat merah ini.

Apalagi DPR belum memutuskan apapun dari opsi IPO dan SS. "Seharusnya pemerintah menunggu persetujuan DPR terlebih dahulu." kata Tjahjo

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 3509 kali