15 Mei 2008
DPD Galang Penolakan Strategic Sales Krakatau Steel - Opsi Strategic Sales dinilai hanya akan melemahkan daya saing Indonesia.

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Banten menyatakan menolak rencana privatisasi PT Krakatau Steel melalui mekanisme kemitraan strategis (strategic sales). Hal itu dikatakan anggota DPD Banten Renny Pudjiati dan Ratu Cicih Kurniasih saat menerima puluhan Serikat Karyawan Krakatau Steel di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (14/3).

Renny Pudjiati berjanji akan menggalang dukungan kepada seluruh anggota DPD untuk menolak rencana privatisasi Krakatau Steel itu. Upaya yang telah dilakukan anggota DPD Banten adalah dengan menawan Ketua DPD pada tanggal 6 Mei 2008.

Dalam surat kepada Ketua DPD, menurut Renny, secara tegas menyatakan menolak penjualan saham Krakatau Steel pada pihak asing. Juga memberikan dukungan untuk Krakatau Steel yang menolak privatisasi melalui strategic sales.

Ketua Departemen Kajian Strategi Krakatau Steel Budi Rahmat menegaskan, Krakatau Steel bukan saja ikon masyarakat dan daerah Banten, tetapi menjadi benteng terakhir dari industrialisasi di Indonesia. Jika rencana privatisasi Krakatau Steel tetap dipaksakan maka akan melemahkan daya saing Indonesia dan menurunkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional.

Budi Rahmat juga membantah pernyataan Meneg BUMN Sofyan Djalil yang menyebutkan Krakatau Steel bermasalah. "Itu tidak benar. Saat ini karyawan Krakatau Steel sedang bagus-bagusnya," turur Budi Rahmat.

Sebelumnya, Jurnal Nasional, Rabu (H/3), Komisaris Utama Krakatau Steel, Taufiequrachman Ruki mengatakan, mengherankan jika ada pihak yang begitu ngotot memaksakan strategic sales sebagai pilihan. KS tidak memilih opsi itu.

"Heran, ada apa di balik ini semua? Kalau memang strategic sales dianggap pilihan terbaik, kita siap adu wacana," katanya dalam diskusi publik Menolak Strategic Sales Krakatau Steel di Gedung MPR/DPR. Selasa (13/5).

Ekonom Iman Sugema juga menegaskan, jangan sampai industri ini jatuh ke tangan asing, karena merugikan bangsa sendiri. "Gimana mau strategis kalau dikuasai asing, lihat aja kasus Indosat," ujarnya.

Jika alasan pemerintah menggandeng mitra asing demi mengembangkan usaha, belum tentu berhasil. Berkaca kasus privatisasi Jakarta International Container Terminal (JICT). Mekanisme paling aman untuk privatisasi KS, adalah penawaran saham perdana (initial public offering/lPO).

Kini pasar sedang lesu. Namun, bukan berarti pemerintah bisa memaksakan kehendak memilih strategic sales. Pemerintah dapat menunda IPO sampai pasar saham kembali sehat. "Alternatif lain mengembangkan usaha Krakatau Steel melalui pinjaman ke bank, jika IPO saat ini tak memungkinkan," ucapnya.

Sumber ; Jurnal Nasional, Page : 7

 Dilihat : 3340 kali