15 Mei 2008
TIM PRIVATISASI DPR DICURIGAI - KPK perlu menyadap komunikasi orang-orang yang terkait dengan penjualan Krakatau Steel."

JAKARTA - Langkah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Rm Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dicurigai sebagai bagian dari gerakan untuk memuluskan penjualan Krakatau Steel kepada mitra strategis.

Anggota Komisi Keuangan (XI) DPR, Dradjad H. Wibowo, mengaku telah menerima surat perintah dari pimpinan DPR kepada Komisi Keuangan dan Komisi Perdagangan dan Industri (VI) untuk membentuk Tim Privatisasi BUMN, Senin lalu.

Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Agung Laksono itu akan beranggotakan ketua dan anggota dari masing-masing komisi. Untuk itu, pirnpinan DPR meminta setiap fraksi kedua komisi memasukkan nama-nama yang bakal bergabung secara proporsional.

"Langkah ini tidak lazim," kata Dradjad, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional. Sebab, selama ini tidak pernah ada pembentukan tim itu yang dipimpin langsung Ketua DPR. Kalaupun ada, tim serupa hanya pernah terjadi dalam kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI).

Dradjad curiga perintah tersebut adalah bagian dari gerakan kalangan elite pemerintah dan DPR guna mengegolkan privatisasi Krakatau Steel lewat opsi strategic sale. Ia menduga ada upaya memangkas kewenangan pihak komisi. "Apalagi perintah muncul pada saat isu penjualan Krakatau sedang panas-panasnya," kata Dradjad

Dia memperingatkan penjualan produsen baja terbesar di Tanah Air, yang melibatkan kepentingan banyak orang, itu jangan sampai direduksi melalui pembahasan oleh sebuah tim kecil.Urusan ini justru harus dibuka guna menghindari agenda-agenda terselubung

Melihat gelagat tak beres. Dradjad memastikan dia tidak akan mau masuk tim tersebut. Ia merasa Iebih nyaman berada di luar tim guna menjalankan fungsi kontrol. "Sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi menyadap komunikasi orang-orang yang terkait dengan penjualan Krakatau Steel."

Ketika dimintai konfirmasi. Agung Laksono membenarkan DPR segera membentuk Tim Privatisasi BUMN, "tim itu beranggotakan Komisi VI yang membahas aspek korporasi dan Komisi XI untuk aspek keuangan. "Saya menjadi ketua tim sinkronisasi," katanya kemarin.

Apakah tim itu terkait dengan privatisasi Krakalau Steel, Agung mengaku belum membahasnya. Dia pun mengelak anggapan tim privatisasi dibentuk agar Krakatau Steel bisa dijual ke pihak asing. "Krakatau tak perlu dijual ke pihak asing."

Pemerintah memang berminat menjual sebagian saham Krakatau Steel guna membiayai investasi untuk mendongkrak produksi dari 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton. Ada dua opsi penjualan saham tersebut, yakni lewat penjualan saham perdana (IPO) dan opsi dijual ke mitra strategis.

Untuk opsi penjualan ke mitra strategis, empat investor asing sudah menyatakan minatnya. Mereka adalah ArcelorMittal, Tata Steel,Essar Steel, dan BlueSoope Steel Ltd. Penawaran ke mitra strategis selama ini difasilitasi oleh Menteri periindustrian Fahmi Idris dan Kepala Badan  Koordinasi penanaman Modal Muhammad Lufti.

Melihat upaya pemerintah yang cukup agresif, anggota Komisi Keuangan dari PDI-Perjuangan, Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah tak bersikap seolah-olah seperti calo investor asing. "Ada tanda tanya besar ketika pemerintah bernafsu mendorong penjualan Krakatau yang dalam kondisi sehat," kata Tjahjo.

Padahal, menurut dia, DPR belum memutuskan apa-apa duri dua opsi yang ada, yaitu IPO) dan strategic sale. "Seharusnya pemerintah menunggu persetujuan DPR dulu," kata Ketua Fraksi PDI-P itu. Dia mengingatkan jangan sampai kasus kontroversi divestasi PT Indosat terulang, meski sudah disetujui DPR.

Sumber : Koran Tempo, Page : B1 

 Dilihat : 2856 kali