15 Mei 2008
Fahmi Ngaku Belajar Dari Cemex - DPR Turun Tangan Langsung Ke PT KS

Jakarta, Probisnis RM.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memerintahkan Komisi VI dan XI membentuk Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tim ini langsung diketuai Ketua DPR Agung Laksono dan beranggotakan ketua dan anggota dari masing-masing komisi.

Namun, pembentukan tim ini dipandang anggota DPR sendiri memangkas kewenangan komisi terkait."Ini menjadi agak tidak lazim, apalagi isu privatisasi KS sedang hot," kata Anggota Komisi XI DPR Drajat H Wibowo di Gedung DPR/MPR, kemarin.

Dikatakannya, sudah sepatutnya urusan privatisasi bisa diputuskan masing-masing komisi guna menghindari agenda-agenda terselubung. "Jadi harus dibahas terbuka. Persoalan KS yang memuat kepentingan orang banyak ini jangan direduksi dengan dibahas tim kecil." imbuh Drajat.

Ia memastikan jika dirinya tidak akan terlibat dan masuk dalam Tim Privatisasi tersebut. Ia merasa lebih nyaman berada di luar tim menjalankan fungsi kontrolnya. "Jadi, sebaiknya KPK menyadap komunikasi orang-orang yang terkait penjualan KS," tuturnya.

Sedangkan anggota Komisi VI Refrizal berharap. Menteri Perindustrian Fahmi Idris tidak menjual PT KS karena timingnya tidak tepat yakni kondisi pasar modal Indonesia sedang anjlok, apalagi rencana penjualannya belum pernah dibicarakan dengan DPR.

Dia khawatir jika penjualannya dipaksakan sekarang, maka kesannya menjadi tidak baik, yakni uangnya dipakai untuk biaya Pemilu 2009. "Krakatau Steel itu bukan punyanya Fahmi, tapi perusahaan milik negara. Karena itu, harus dengerin DPR. Perusahaan baja ini dibutuhkan bangsa, harusnya diperbesar, jangan malah dijual. Saya nggak rela bila PT KS jatuh ke tangan asing," kata Refrizal, kemarin.

Menanggapi pernyataan tersebut. Ketua DPP Golkar Burhanuddin Napitupulu menegaskan, bahwa Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla berkali-kali menegakan bahwa dalam Pemilu 2009. Golkar tidak akan menggunakan uang haram, misalnya dengan memeras BUMN dan sebagainya.

"Kita mandiri, kalau ada partai lain ada yang pakai uang haram atau memeras silahkan saja. Yang jelas. Pak JK sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran pengurus Golkar untuk mengharamkan cara mendapatkan dana pemilu dari pemerasan," tegasnya.

Menurutnya, Golkar tidak pernah memerintahkan menteri-menterinya di kabinet termasuk Fahmi Idris untuk mencari dana pemilu. "Jadi, kita tidak pernah membebani menteri-menteri Golkar untuk mencari dana pemilu sebanyak-banyaknya. Tidak etis kalau ada partai yang mengatakan Golkar mencari dana haram dari penjualan PT Krakatau Steel," tegas Burhanuddin.

Di tempat Jerpisah, Menteri Perindustrian Fahmi Idris membantah jika dirinya dianggap sebagai broker penjualan saham PT KS melalui mekanisme SS. Dia justru mengaku turut mengawasi penjualan saham KS ke investor asing agar tidak kebablasan.

"Saya disini ibarat orang pengumuman. Hey... disana itu ada yang mau ikut privatsiasi, tapi negosasinya kan tetap bertahap-tahap. Dengan transparansi itulah maka prosesnya akan bisa menjadi benar," ujar Fahmi kepada Probisnis di Gedung Departemen Perindustrian.

Menurut dia, datanganya para investor asing meminang PT KS karena mereka tahu sendiri dari pemberitaan di media. Selain itu mereka juga memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Fahmi mengaku, niat baiknya itu supaya bisa menghindari pengalaman pahit strategic partner BUMN di masa lalu. Seperti pada perjanjian strategic partner Cemex di Semen Gresik.

"Tiba-tiba begitu kita lihat perjanjiannya semua pada kaget, kadang-kadang dulu begitu, (kasus, red) Cemex itu menakjubkan sekali," ujar Fahmi.

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20

 Dilihat : 3553 kali