15 Mei 2008
DPR Tolak Asing Akuisisi KS - IPO dinilai lebih murah dan lebih aman

JAKARTA - Sejumlah anggota dari lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak penjualan PT Krakatau Steel (KS) lewat skema penjualan mitra strategis. Mereka menilai opsi penawaran saham perdana (initial public offering/lPO) lebih baik.

Kecuali Fraksi PKS, sikap penolakan dari Fraksi PD, F-PDIR F-PAN dan F-PG masih sebatas individu, dan belum menjadi keputusan resmi fraksi mereka. Anggota Komisi VI (Perdagangan dan Perindustrian) DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhidin mengatakan, penolakan terhadap rencana penjualan KS melalui skema strategis baru menjadi sikap anggota secara pribadi.

Sebab, belum ada sikap resmi dari partainya hingga saat ini. "Kita baru mau mendiskusikan secara internal Golkar. Cuma secara pribadi, saya lebih setuju melalui IPO saja," tandas Muhidin, di Jakarta, Rabu (14/5).

Hasil rapat tersebut, kata dia, bukan tidak mungkin akan menjadi rekomendasi F-PG kepada rekan-rekan di pemerintahan, dalam menyikapi privatisasi KS. Menurut Muhidin, opsi IPO di lantai bursa merupakan solusi tepat mencari permodalan sebesar 400 juta dolar AS yang dibutuhkan KS.

"IPO lebih murah, sebab saham masih milik sendiri, disamping Lebih aman. Sebab, jika dijual kepada mitra strategis, maka industri baja kita akan dikuasai suatu kelompok. Saham-saham negara yang tadinya dimiliki mayoritas bisa menjadi minoritas," ujar dia, mengingatkan pemerintah.

Dukungan terhadap privatisasi KS melalui IPO juga dilontarkan anggota DPR lainnya, seperti Azam Azman Natawijaya (Fraksi Demokrat), Zulkufli-mansyah (Fraksi PKS), Ario Bima (F PDIP), dan Zulkifli Halim (F PAN).

Berbeda dengan rekannya di fraksi lain, FPKS sendiri sudah menyatakan sikap penolakannya atas rencana privatisasi KS yang dijalankan melalui mekanisme penjualan strategis. "Akuisisi KS oleh investor asing hanya akan memindahkan monopoli pemerintah, kepada monopoli swasta dalam struktur industri baja nasional," ungkap Zulkiflimansyah.

Zulkieflimansyah melontarkan keheranannya melihat sikap terburu-buru pemerintah yang terkesan memaksakan cara privatisasi lewat penjualan strategis, yang seolah menutup mata terhadap keputusan IPO yang justru diusulkan dan dilakukan jajaran komisaris dan direksi KS.

Muhidin maupun Azam juga menyepakati untuk menunda saja proses privatisasi KS. Jika pro-kontra terhadap rencana privatisasi tersebut malah menjadi kontraproduktif. Apalagi, gejolak ekonomi global dan internal yang saat ini sedang tidak kondusif*

"Jangan mengambil keputusan terburu-buru dan mengorbankan rakyat dan bangsa. Sebaiknya pemerintah cooling down dulu. Beban negara ini sudah cukup berat menghadapi lonjakan harga minyak. Jangan dibikin kacau lagi dengan aneka kontroversi. Tahun depan kan masih ada waktu," saran Azam.

Muhidin menambahkan jika menurut pemerintah, IPO KS saat ini terbilang riskan, maka privatisasi itu bisa ditunda. "Jangan sekarang, masih riskan. Ini kan hanya masalah waktu," ujarnya.

Komisaris Utama KS Taufiequrrahman Ruki mengatakan jika rencana privatisasi KS ditunda maka secara otomatis penggalangan dana melalui pola IPO tidak dilanjutkan. Namun, rencana ekspansi tetap diteruskan dengan mencari sumber pendanaan lain melalui perbankan.

"Tanpa privatisasi, kami masih bisa membiayai ekspansi yang sudah direncanakan. KS masih bisa pinjam Rp 11 triliun dan tak pernah gagal bayar," jelas Ruki, mantan ketua KPK ini.

Sebab kalaupun tidak bisa melakukan ekspansi, Ruki menjelaskan, kapasitas produksi KS hanya bisa bertahan di kisaran 60 persen - 70 persen dari total kapasitas terpasang. Ekspansi sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan produksi menjadi 5 juta ton pada 2011, dari produksi sekarang 2,5 juta ton per tahun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Iman Sugema menilai, rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS) melalui skema penjualan strategis hanya akan mengebiri kekuatan industri baja nasional. Menurut dia, langkah penundaan IPO akan menjadi arif untuk dilakukan, jika melihat gejolak ekonomi global yang labil saat ini. zak/dwo

Sumber : Republika, Page : 15 

 Dilihat : 3027 kali