14 Mei 2008
Strategic Sales KS Merugikan dan Rawan KKN

JAKARTA - Sejumlah pengamat menilai pemerintah telah digerogoti jiwa feodalisme kapitalis karena jorjoran menjual BUMN strategis seperti PT Krakatau Steel (KS) kepihak asing. Keinginan Meneg BUMN, Sofyan Djalil, yang ngotot menjual KS ke asing juga menunjukkan kecilnya rasa nasionalisme terhadap kelangsungan masa depan bangsa Indonesia. "Saya tak melihat alasan tepat pemerintah menjual KS selain hanya ingin menutupi APBN. Pemerintah jangan terlalu menganut aliran kapitalis dalam menjalankan pemerintah. tetapi harus konservatif agar ekonomi negara ini tak semua dikuasai asing," kata pengamat ekonomi Aviliani, ketika dimintai komentar tentang rencana penjualan KS ke pihak asing, Rabu (13/5).

Jika KS harus ditawarkan juga, katanya, sebaiknya tidak melalui Strategic sales sebagaimana yang dirancang Menteri BUMN Sofyan Djalil, akan tetapi IPO (Initial Public Offering) dengan nilai penawaran saham tak lebih dari 10 persen.

"Jika penjualan saham dari IPO ditawarkan mencapai 35 persen, saya kira tak baik juga. Karena dominasi asing dalam menguasai aset strategis bangsa ini semakin kuat. Apalagi Strategic Sales, justru akan menghilangkan perolehan pajak dan pendapatan lainnya."

Hal serupa diungkapkan, pengamat ekonomi Iman Sugema. Dia menilai industri baja yang merupakan industri strategis tidak boleh jatuh ke tangan pemodal asing

"Tidak baik kalau industri strategis dikuasai asing, contohnya kayak Indosat seperti apa, jadi kita harus mencegah hal ini terjadi lagi."

Komisaris Utama PT Krakatau Steel Taufiequrachman Ruki sebagaimana dikutip detik.com mengatakan jejak Arcelor Mittal di belahan dunia lain terbukti selalu menuai protes."Karena kebijakannya yang kerap mengorbankan kesejahteraan karyawan melalui pemotongan gaji dan pemecatan massal," ujar Ruki.

Ruki juga menilai perusahaan baja yang, didirikan Mittal 30 tahun lalu yakni PTIspat Indo di Sidoarjo Jawa Timur juga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap industri baja nasional.

Pendapat serupa juga diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Marwan Batubara. Menurut Marwan opsi strategic sales ini tidak transparan dan rawan KKN."Dominannya kepentingan partai atau kelompok dalam partai tersebut, dan sering digunakan untuk mendapatkan dana pemilu.Jika memang situasi pasar untuk melakukan IPO sedang memburuk, sebaiknya. pemerintah menunda IPO ini."

Sementara Anggota DPR RI Zulkiflimansyah menuturkan opsi strategic sales bukan merupakan opsi terbaik karena tidak dipersiapikan dengan matang."Opsi ini membuka peluang terjadinya praktek KKN oleh sejumlah oknum yang membuat hasil penjualan yang diperoleh tidak memberikan keuntungan maksimal bagi negara." (fit)

Sumber : Harian Terbit, Page : 1 

 Dilihat : 3729 kali