14 Mei 2008
Rawan KKN Dan Bisa Jadi ATM Pemilu

Jakarta, Probisnis RM.Semakin kuatnya niat pemerintah melakukan opsi strategic sales (SS) PT Krakatau Steel (KS) seperti menabrak dinding lantaran mendapat penolakan dari elemen-elemen sekitar PT KS dan parlemen.

Dari parlemen. Komisi VI DPR sendiri lewat ketuanya. Totok Daryanto, menolak keras rencana pemerintah menggunakan opsi SS PT KS.

"Opsi Strategic Sales yang dipilih pemerintah pada PT KS bukanlah opsi terbaik yang telah disiapkan dengan matang. Opsi ini justru membuka peluang terjadinya praktik KKN sejumlah oknum yang membuat hasil penjualan yang diperoleh tidak memberi keuntungan maksimal bagi negara," tegas Totok di Gedung DPR/MPR, kemarin.

Hal ini juga diamini anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara. Opsi SS di-pandangnya memang tidak transparan dan rawan KKN.

"Dominannya kepentingan partai atau kelompok dalam partai tersebut dan sering digunakan untuk mendapatkan dana pemilu," tegas Marwan.

Jika alasan yang dikatakan pemerintah untuk melakukan opsi SS lantaran situasi pasar untuk opsi IPO sedang memburuk. Marwan menyatakan sebaiknya pemerintah menunda rencana privatisasi.

Sedangkan Komisaris Utama PT KS Taufiequrachman Ruki mengatakan jejak Arcelor Mittal di belahan dunia lain terbukti selalu menuai masalah. "Kebijakannya kerap mengorbankan kesejahteraan karyawan melalui pemotongan gaji dan pemecatan massal," ungkap Ruki.

Ruki juga menilai perusahaan baja yang didirikan Mittal 30 tahun lalu yakni PT Ispat Indo di Sidoarjo Jawa Timur juga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap industri baja nasional.

Sedangkan Anggota Perhimpunan Jurnalis Indonesia, Ismed Hasan Putro mengatakan, penjualan PT KS melalui opsi SS hanya tinggal tunggu waktu..

"BUMN selalu menjadi mesin politik untuk membiayai politik Jadi Pak Taufiequrraman Ruki jangan lakukan langkah blunder, jika tidak mau berhadapan dengan KPK," tegasnya

Kini tinggal ditunggu, siapa yang paling kuat. Pemerintah sebagai penyokong opsi SS atau pihak yang mendukung opsi Initial Public Offering (IPO).

Sumber  : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 2842 kali