03 Oktober 2007
Baja Tulangan Tanpa SNI Banyak Beredar

JAKARTA: Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa Departemen Perdagangan (Depdag) menemukan baja tulangan beton yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) beredar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Saat ini, pemerintah sudah menyatakan wajib SNI untuk baja tulangan beton yang beredar.

Baja tulangan beton di NAD itu diketahui tak sesuai standar SNI setelah pengujian kelayakan di laboratorium milik Departemen Perindustrian dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laboratorium yang melakukan uji mutu tersebut adalah Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Bandung, dan Balai Bahan dan barang Teknik Pemrov DKI Jakarta.

Hasil temuan Depdag ini tak berbeda dengan temuan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di tahun 2005. BSN pernah mengungkap sekitar 98,5% baja tulangan beton yang beredar tidak memenuhi persyaratan SNI. "Kami mengambil sampel bulan Juli lalu," kata Syahrul Sampurna Jaya, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Selasa (2/10).

Yang pertama kali mendeteksi peredaran baja tulangan beton berkualitas,rendah itu adalah Kantor Dinas Perdagangan NAD. Namun, karena NAD tak memiliki alat pengujian, maka dilimpahkan ke Depdag. Secara kasat mata, baja tulangan beton yang beredar itu tak memiliki label SNI. "Baja tulangan beton perlu standar karena digunakan untuk bangunan. Jika tak sesuai persyaratan, bisa membahayakan manusia," cetus Syahrul.

Depdag belum memutuskan apakah akan menggelar razia produk tulangan baja beton yang beredar di pasaran itu. Syahrul menyatakan akan membicarakan penemuan itu terlebih dahulu dengan Departemen Perindustrian (Depperin), yang membina para produsen baja tulangan. Direktur Industri Logam Depperin I Putu Suryawirawan membantah baja minus SNI itu merupakan produksi lokal. Putu mencurigai baja tulangan tanpa SNI itu merupakan produk impor. "Saat ini tak ada larangan mengimpor," kilah Putu.

(Sumber: Harian Kontan - 03 Oktober 2007)

 Dilihat : 3958 kali