13 Mei 2008
Strategic Sales Krakatau Steel Tak Dipaksakan

Jakarta | Jurnal Nasional KESAN bahwa pemerintah memaksakan opsi kemitraan strategis (strategic sales) dalam mekanisme privatisasi PT Krakatau Steel (KS) dibantah keras oleh Menneg BUMN, Sofyan Djalil.

Menurutnya suatu hal yang wajar jika banyak opsi dalam penentuan suatu kebijakan. "Kami tidak memaksakan opsi manapun. Tapi jika strategic sales merupakan opsi terbaik, kenapa tidak. Mengingat pasar saham saat ini sedang lesu. Hanya mencari yang terbaik," katanya di Jakarta, Senin (12/5).

Kedatangan ArcelorMittal untuk presentasi proposal investasi dan sikap optimis yang ditunjukkannya dapat meraih 49 persen KS disinyalir karena kemampuan perusahaan baja dunia ini melobi orang-orang di jajaran pemerintahan.

Menurut Sofyan, pemerintah hanya menawarkan batas maksimal pelepasan saham KS sebesar 40 persen. Diakuinya bahwa Mittal meminta kalau diperbolehkan dapat mengakuisisi 49 persen. Namun, ia mengatakan bahwa Mittal tidak memaksa pemerintah melepas 49 persen saham KS. "Mittal hanya bilang kalau boleh 49 persen, tapi kita batasi maksimal 40 persen saja. Dikasih 100 persen mereka juga pasti mau, tapi kan nggak mungkin kita lepas saham KS begitu," ujarnya sembari bergurau.

 Menurutnya, jika diputuskan untuk memberi saham 35-40 persen Mittal pasti setuju. Tapi, jika hanya lima persen, kata Sofyan, Mittal mungkin tidak akan tertarik. Saat ini sudah ada empat peminat KS  ArcelorMittal, Bluescope Steel Limited International, Essar Steel Limited dan Tata Steel Limited. Namun yang terkesan paling getol adalah Mittal,melihat aksinya yang bertemu langsung dengan Presiden pada 10 April 2008 lalu untuk menawarkan investasi.

Di lain pihak. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhidin M Said mengatakan, bahwa pilihan terbaik untuk privatisasi KS adalah pelepasan saham perdana (TPO). Dengan IPO, kepemilikan mayoritas saham pemerintah di KS akan tetap terjamin. Dia meminta Kementerian Negara BUMN tidak tergesa-gesa mengambil keputusan strategic sales, karena menurutnya mekanisme tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk saham negara terdelusi. Kondisi pasar saham yang masih memburuk bukan alasan untuk tidak memilih mekanisme IPO.

Sedangkan pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy menilai bahwa opsi pemerintah untuk strategic sales pada investor asing adalah bentuk denasionalisasi industri. Dia melihat pemerintah tidak punya visi misi yang jelas dalam mengembangkan industri dalam negeri. "Pemerintah tidak sungguh-sungguh membangun industri, malah deindustrialisasi dan denasionalisasi," katanya.

Menurutnya, pemerintah sedang berupaya mengalihkan kepemilikan alat produksi ke tangan asing, padahal KS sendiri tidak butuh dijual dan malah memilih IPO. Ia heran dengan privatisasi yang dilakukan pemerintah, padahal menurutnya negeri penggagas privatisasi saja (yakni Amerika Serikat dan Inggris) sudah meninggalkan pola tersebut, tapi Indonesia malah menjalankannya. "Jika strategic sales yang dipilih, pemerintah menikmati proses transaksi dari pilihan. Ini menunjukkan pemerintah konsisten melanjutkan kebijakan Washington Consensus," tandasnya.b Antarini Vellandrie

Sumber : Jurnal Nasional, Page : 3

 Dilihat : 2935 kali