02 Oktober 2007
Pemerintah Akan Pertahankan BUMN Stategis

Jakarta: Industri-industri strategis yang berstatus badan usaha milik negara (BUMN) satu demi satu lunglai dan sekarat. Beberapa di antaranya secara teknis sudah bangkrut. Sejauh ini baru PT Dirgantara Indonesia saja yang sudah mencapai puncak kemelut dan "meledak" ke publik hingga dipalitkan oleh pengadilan. BUMN lainnya juga menghadapi permasalahan akut yang hanya menunggu waktu saja untuk mengikuti jejak PT DI.
Namun begitu, pemerintah bersikukuh mengutamakan keberadaan perusahaan milik negara yang bersifat strategis dan diperlukan keberadaannya oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, perusahaan negara yang rugi namun mengemban tugas layanan publik (public service obligation) akan dipertahankan. "Tapi tanpa mengurangi tuntutan efisiensi dan transparansi manajemen," tukas Sofyan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (1/10).

Menurut dia, selama ini kriteria BUMN strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi perdebatan berbagai kalangan. Pihaknya menerjemahkannya menjadi BUMN yang mengemban amanat pendirian oleh peraturan perundangan dan mengemban PSO.
Selain itu, BUMN tersebut terkait erat dengan keamanan negara, melakukan konservasi alam/budaya, berbasis sumber daya alam, padat karya, dan penting bagi stabilitas ekonomi/keuangan negara. "Untuk kriteria PSO kita juga bagi menjadi dua, yaitu PSO temporer seperti PLN yang bisa saja PSO-nya dicabut kalau proyek 10 ribu MW terlaksana, dan PSO tetap," katanya.
Sofyan juga mencontohkan, BUMN yang terkait dengan keamanan negara seperti Batan Teknologi yang memproduksi unsur-unsur nuklir juga tidak akan diprivatisasi. "BUMN strategis yang mengelola Borobudur dan Prambanan juga akan tetap kita pertahankan karena keduanya strategis dari aspek komersialnya," katanya.

Sedangkan BUMN-BUMN yang tidak tergolong strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak maka akan dilakukan aksi pemegang saham. "Di antaranya akan dilakukan divestasi, merger atau akuisisi, likuidasi atau diintegrasikan dengan BUMN-BUMN yang masuk kategori strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak," katanya.
Kebijakan "rightsizing" atau perampingan BUMN dinilai juga semakin relevan dan penting dalam efektivitas dan efisiensi pembinaan BUMN. Dari 140 BUMN yang ada, 22 BUMN terbesar di antaranya menguasai sekitar 90 persen dari aset, ekuitas dan penjualan, serta hampir 80 persen dari laba bersih seluruh BUMN.

Sementara itu, perlu diketahui juga bahwa pemerintah pernah merilis 19 BUMN denagn tingkat utilisasinya paling tinggi 60 persen dan akan ditata kembali oleh pemerintah. BUMN yang akan ditata kembali di antaranya PT Krakatau Steel, PT Tambang Timah, PT Inalum, PT Rekayasa Industri, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Garuda Indonesia, PT LEN Indonesia, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).
Kasus paling mengemuka adalah PT Dirgantara Indonesia. Perusahaan yang memproduksi pesawat terbang ini menjadi contoh bagaimana buruknya manajemen BUMN. Masalah PT DI yang sampai saat ini belum selesai akibat menanggung utang yang mencapai Rp3,06 triliun. Di antaranya sebesar Rpl,87 triliun merupakan utang kepada BPPN dan Rp 1,29 triliun kepada pemerintah.  Akibat beban utang ini, mau tak mau perusahaan ini harus melakukan restrukturisasi yang berbuntut pada rasionalisasi 6.000 karyawan.

(Sumber: Harian Ekonomi Neraca - 02 Oktober 2007)

 Dilihat : 2427 kali