12 Mei 2008
PPBUMN Public Nonlisted Tunggu Pengesahan

JAKARTA- Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan, pengesahan peraturan pemerintah (PP) tentang perusahaan pubhk tidak terdaftar {public nonlisted) bisa selesai bulan ini. Kebijakan tinggal menunggu pengesahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan, seluruh isi draft PP public nonlisted sudah memperoleh persetujuan dari sejumlah departemen terkait. Teraturannya tinggal dikirim oleh Departemen Keuangan kepada Presiden," kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kementerian Negara BUMN sudah mengajukan PT Pertamina dan PT Krakatau Steel (KS) menjadi public nonlisted. PT Perusahaan Listrik Negara kemungkinan diikutsertakan.

Manajemen KS lebih tertarik menjadi perusahaan publik melalui penawaran perdana umum (inilial public offering-lPO) saham. Manajemen Pertamina siap melaksanakan aturan baru ini tahun ini dan sudah membentuk tim teknis yang menangani prosesnya.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebelumnya menyatakan, BUMN yang ingin menjadi perusahaan public nonlisted harus memiliki nilai aset minimal. Untuk menentukan nilai tersebut, pemerintah harus menentukan kriteria, seperti modal dan nilai aset dari sekitar 15() BUMN.

Salah satu syarat menjadi perusahaan publik adalah sahamnya dimiliki lebih dari 300 pihak. Namun, Bapepam menilai, BUMN public nonlisted agar diatur tersendiri lewat PP khusus. Keinginan pemerintah menjadikan sejumlah BUMN menjadi public nonlisted guna meningkatkan transparansi karena mereka harus mengikuti semua aturan keterbukaan informasi. Saham-saham BUMN public nonlisted tidak diperjual belikan di bursa layaknya perusahaan terbuka pada umumnya, (shd)

Sumber :  Investor Daily Indonesia, Page : 11 

 Dilihat : 2990 kali