10 Mei 2008
Menneg BUMN Tawaran Mittal Terlampau Tinggi

JAKARTA - Menneg BUMN Sofyan Djalil menilai tawaran proposal Arcelor Mittal yang berencana membeli saham PT Krakatau Steel hingga 49% terlampau tinggi, sehingga membutuhkan negosiasi lanjutan.

Seiring dengan itu, raksasa baja dari India lainnya. Tata Steel, siap bernegosiasi dengan Menneg BUMN untuk ikut meramaikan kompetisi dalam privatisasi KS.

Menneg BUMN meminta kedua perusahaan asing, Arcelor Mittal (India) dan Bluescope (Australia), yang telah mempresentasikan proposalnya berdiskusi lebih detail dengan manajemen KS untuk memihh opsi kerja sama terbaik.

Sofyan Djalil menerangkan, pemerintah masih membuka pembahasan terkait privatisasi KS, sehingga keputusan final belum ditetapkan. Saat ditanya tentang tawaran Mittal yang berambisi membeli saham KS hingga 49%, Sofyan menerangkan, "Saya tidak yakin jumlah segitu (49%) yang akan dibeli (Mittal). Tapi tergantung negosiasi Mittal dan KS. Nanti dibicarakan lagi," paparnya di Jakarta, Jumat (9/10).

Sebelumnya, Executive Vice President for Finance and Merger Aquisition Arcelor Mittal Sudhir Maheshwari menyatakan, Mittal secara resmi mengajukan tawaran akuisisi saham KS hingga 49% dan menolak opsi membeli saham BUMN itu melalui penawaran saham perdana {initial public offering IPO).

Sofyan mengakui, Mittal sangat antusias membeli saham KS. Yang pasti berapa pun saham yang dijual, Mittal siap nego," paparnya.

Sedangkan untuk Bluescope, dia menerangkan, investor baja asal Australia itu perlu mendiskusikan rencana kerja sama secara lebih rinci dengan KS sebelum memberikan opsi penawaran. "Mereka harus bicara lebih detail dengan manajemen KS sehingga ada opsi-opsi dan nantinya dipilih yang terbaik," katanya.

Sofyan Djalil dan manajemen KS menerima dua calon investor yaitu Mittal dan Bluescope yang ingin memaparkan proposal kerja sama dengan KS pada Kamis (8/5), "Kami baru mendengarkan minat mereka. Biarkan mereka bicara detail dan nantinya kami pilih yang terbaik," katanya.

Di sisi lain. Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai salah satu pemegang saham KS meminta privatisasi BUMN itu harus bisa dipertanggungjawabkan. "Pilihan apa pun harus bisa dipertanggungjawabkan secara baik, akuntable, realiable (dapat dipercaya), dan transparan. Semua metode itu tentu saja ada plus-minusnya," kata Dirjen Kekayaan Negara Depkeu Hadiyanto.

Menurut dia, pemerintah dan DPR hingga saat ini belum memutuskan pilihan metode privatisasi KS apakah dengan strategic sale (penjualan strategis) ataupun penawaran saham perdana (IPO). "Kedua-duanya sedang dikaji, baik oleh manajemen. Kementerian Negara BUMN, maupun Depkeu agar diperoleh suatu metode yang reliable yang bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Secara terpisah. Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian (Depperin) Anshari Bukhari menjelaskan. Chief Executive South EXxst/Last Asia Project Tata Steel Indronil Sengupta telah berkunjung ke Depperin untuk meminta penjelasan tentang rencana privatisasi KS. "Setelah bertemu dengan perwakilan Depperin, Tata Steel akan segera mengirim surat guna meminta waktu bertemu dengan Menneg BUMN. Waktunya belum ditentukan, tapi segera," paparnya.

Dia menjelaskan. Tata Steel menjelaskan bahwa pihaknya cukup berpengalaman melakukan kerja sama maupun akuisisi perusahaan baja, termasuk National Steel Singapura. "Akuisisi yang dilakukan Tata tanpa mengganggu manajemen dan karyawan yang lama," ujar Anshari mengutip perkataan Indronil Sengupta.

Sumber : Investor Daily Indonesia, Page : 23 

 

 Dilihat : 2885 kali