10 Mei 2008
Jangan Paksakan Opsi Strategic Partner

Jakarta, Probisnis RM. Departemen Keuangan (Depkeu) mengingatkan, pilihan metode privatisasi PT Krakatau Steel (KS) harus merupakan pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Pilihan apapun harus bisa dipertanggungjawabkan secara baik, akuntabel, reliable (dapat dipercaya, red) dan transparan. Semua metode itu tentu saja ada plus-minusnya," kata Dirjen Kekayaan Negara Depkeu, Hadiyanto di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pemerintah dan DPR hingga saat Ini belum memutuskan pilihan metode privatisasi PT KS apakah dengan strategic sales (penjualan strategis) ataupun penawaran saham perdana (IPO).

Ia menyebutkan, pembahasannya hingga saat ini masih ada Panja Privatisasi Komisi Xl DPR. Belum ada keputusan antara pilihan strategic sales atau IPO. Nah tinggal untuk mencapai itu. Komisi Xl DPR memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengkaji itu," katanya.

Komite Privatisasi sendiri terdiri atas Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menneg BUMN. Komite juga beranggotakan menteri teknis, yang dalam divestasi PT KS adalah Menteri Perindustnan (Menperin).

Anggota Komisi Xl DPR, Dradjad Wibowo meminta Menperin dan pejabat pemerintah lainnya tidak memaksakan opsi strategic partner. "Apalagi dengan tetap meneruskan negosiasi dengan Mittal Ini berarti pemerintah hendak memfait accompli DPR," kata Dradjad.

Dia mengatakan, jika Panja Privatisasi Komisi Xl DPR menolak, negosiasi bisa batal dan pemerintah akan kehilangan kredibilitas. Apalagi menurut Dradjad, di DPR makin banyak yang mendukung IPO.

"Saya sendiri meyakini IPO opsi terbaik bg KS dan kepentingan nasional. Kalau mitra strategis itu lebih mengutamakan kepentingan bisnis, bukan nasional," ujar Dradjad. FIK

Sumber :  Rakyat Merdeka, Page : 20

 Dilihat : 2793 kali