09 Mei 2008
Mittal Ingin 49% Saham KS - Pemerintah Diminta Transparan dalam Proses Privatisasi BUMN

JAKARTA (SINDO) - ArcelorMittal menetapkan target mengakuisisi 49% saham dalam proses privatisasi PT Krakatau Steel (KS) melalui mekanisme penjualan strategis.

Untuk memuluskan langkahnya.Mittal telahmenyiapkan dana sebesar USD10 miliar. Namun hal itu tergantung kesepakatan dengan pemerintah tentang jumlah saham yang akan dilepas. "Target kami adalah memiliki 49% saham KS atau tidak jauh dari angka itu," ujar Executive Vice President for Finance and MA ArcelorMittal Sudhir Maheshwari di Jakarta kemarin.

Sudhir menjelaskan, total dana sebesar USD10 miliar yang telah disiapkan akan digunakan untuk menjalankan ketiga opsi yang ditawarkan Mittal kepada Pemerintah Indonesia. Opsi tersebut adalah menjadi mitra strategis KS, mendirikan pabrik baja baru secara joint venture dengan KS di Cilegon, serta bersama Aneka Tambang membuka pertambangan bijih besi, nikel, dan mangan.

Menurut Sudhir, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kementerian BUMN. Kepada Kementerian BUMN, Sudhir menegaskan, Mittal tidak tertarik mengikuti program penerbitan saham perdana (Initial Public Offering! IPO). "Pertemuannya sangat rahasia, tapi kita optimistis akan terjadi diskusi lebih lanjut,"ujarnya.

Dia menambahkan, ArcelorMittal membuka diri untuk melobi DPR guna memuluskan rencana tersebut. "Lobi itu bisa bermakna positif dan negatif. Kami mengambil yang positif saja, yakni bertemu dan memberikan penjelasan. Jadi, anggota DPR pun, jika ingin penjelasan, tentu kami akan datang," tuturnya.

BlueScope Berkomitmen

Di tempat terpisah, Presiden Direktur Blue Scope Rob Crawford bertemu dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris. Dalam pertemuan tersebut, Crawford yang didampingi Duta Besar Australia Bill Farmer menegaskan komitmennya untuk membeli saham KS melalui skema strategic sales.

"Kami memang tertarik (dengan KS) dan kami menghormati proses yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia. Kita akan bertemu pihak pemerintahan lainnya dan akan berbicara (investasi) setelah itu," ujar dia.

Sementara Menperin Fahmi Idris mengatakan, privatisasi KS tidak hanya pada persoalan keuangan, namun untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kekuatan perusahaan. "Dengan demikian, BUMN bisa memberikan keuntungan dividen yang besar kepada pemerintah," tuturnya.

Dia menjelaskan, saat ini tugas Depperin dalam proses privatisasi KS sudah selesai. Selanjutnya, proses akan dilakukan Kementerian BUMN dengan berkoordinasi dengan menteri keuangan yang kemudian akan disampaikan kepada presiden untuk diputuskan, sebelum dilaporkan ke DPR.

Direktur Utama KS Fazwar Bujang mengungkapkan, keuangan KS saat ini bisa dibilang sangat baik, bahkan bisa untuk membeli teknologi pengolahan yang baik. Selama empat bulan ini, KS sudah memperoleh keuntungan Rp400 miliar dengan dana tunai Rp 1,2 triliun. "Kalau dibilang KS akan mati jika tidak ada mitra asing yang membantu, itu tidak benar," ujar Fazwar.

Fazwar mengakui kinerja KS saat ini tidak berkembang.Namun,dia berdalih hal tersebut akibat minimnya pasokan energi yang tersendat sehingga mengganggu produksi pada masa lalu. "Industri baja baru mulai berkembang pada 2004, jadi tidak bisa disalahkan pihak manajemen karena tidak bisa berkembang," ungkap Fazwar.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro meminta pemerintah agar bersikap arif dalam menyelesaikan program privatisasi BUMN. Terlebih, menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun depan. "Jangan memaksakan kehendak sendiri karena kental dengan praktik range seller atau pemburu rente dalam proses ini. Masyarakat jangan sampai dirugikan hanya karena ada pihak yang ingin memperoleh dana pemilu 2009," ujar Ismed. Menurut dia, privatisasi yang paling tepat untuk KS adalah melalui IPO. (agung kurniawan)

Sumber : Harian Seputar Indonesia, Page : 15 

 

 Dilihat : 3793 kali