09 Mei 2008
Mittal Tawar Saham KS Hingga 49%

Mittal menolak opsi membeli saham KS melalui opsi penawaran saham perdana (initial public offering/lPO) dan siap melobi seluruh anggota kabinet serta parlemen Indonesia.

Nilai akuisisi itu akan disesuaikan dengan harga pasar yang fair dan kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Mittal meyakini tiga rencana investasi di Indonesia, yakni mengakuisisi saham KS, membentuk perusahaan joint venture dengan KS, dan membentuk perusahaan joint venture dengan PT Aneka Tambang Tbk dapat direalisasikan dengan nilai investasi USS 5-10 miliar.

Hal itu disampaikan Executiue Vice President for Finance and Merger Aquisition Arcelor Mittal Sudhir Maheshwari dalam konferensi pers di Jakarta, kamis (8/5). Target kami adalah membeli saham KS 49% atau tidak jauh di bawah angka itu." paparnya.

Sebelum melakukan konferensi pers, perwakilan Arcelor Mittal mempresentasikan proposalnya kepada Menneg BUMN. "Namun, Menneg BUMN minta diskusi tadi dirahasiakan," ucapnya.

Ambisi Mittal untuk membeli saham KS hingga 49% melampaui target privatisasi dari pemerintah yang hanya berencana menjual 30--40% saham BUMN tersebut. Sudhir menambahkan, manajemen Arcelor Mittal tidak mempertimbangkan membeli saham KS jika opsi IPO disetujui pemerintah dan DPR dalam privatisasi BUMN tersebut.

"Kalau IPO harus dilihat timing kondisi pasar saham. Apakah mestinya sudah dilakukan, atau akan dilakukan. Kami tidak membahas opsi itu," papar Sudhir yang didampingi Executiue Vice

President for Strategy Arcelor Mittal Bill Scotting.

Saat ditanya berapa dana yang disiapkan untuk mengakuisisi 49% saham KS, dia menerangkan, itu bergantung kesepakatan dengan pemerintah sesuai jumlah saham yang dijual. "Kami belum bisa memberikan angka yang pasti untuk mengakuisisi KS. Itu bergantung saham yang disetujui dijual. Kalaupun hanya minoritas atau tidak jauh di bawah 49%, kami cukup senang bekerja sama dengan KS." tuturnya.

Menurut dia, Arcelor Mittal membuka diri untuk melobi anggota parlemen Indonesia guna memuluskan rencana tersebut. "Lobi itu bisa bermakna positif dan negatif. Kami mengambil yang positif saja yakni bertemu dan memberikan penjelasan. Jadi anggota DPR pun, jika ingin, tentu kami akan datang," tuturnya.

Tak ketinggalan, pada hari yang sama, Presiden Direktur BlueScope International (BSI) untuk Malaysia dan Indonesia Rob Crawford yang didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia melobi Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan Menneg BUMN guna menegaskan kembali minatnya membeli saham KS.

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini baru pertemuan awal. Kami memang tertarik (membeli saham KS). Kami menghormati proses yang ditetapkan pemerintah," kata Rob ketika dicegat wartawan seusai bertemu dengan Menperin.

Perlu Diskusi Lanjutan

Setelah mendengarkan presentasi dari dua raksasa baja dunia. Menneg BUMN Sofyan Djalil menerangkan, Mittal baru sebatas memperkenalkan diri dan menawarkan proposal kerja sama. "Masih sama. Mereka ingin membeli saham minoritas di KS. Lalu kerja sama pengembangan industri di Cilegon. Dan, kerja sama dengan Antam untuk pembangunan tambang. Jadi ini baru pertemuan formal saja ke saya dan juga ke manajemen KS dan Antam," paparnya.

Menurut. Sofyan, pertemuan tersebut perlu dilanjuti dengan diskusi lebih mendalam. "Baru kita lihat apakah ada kesepakatan." jelasnya.

Menanggapi tawaran Mittal yang berencana membeli saham KS hingga 49%, Sofyan menerangkan, saya tidak yakin jumlah saham sebanyak itu yang akan dibeli. Tapi itu bergantung negosiasi Mittal dan KS. Yang pasti, berapa pun saham KS yang akan dijual, Mittal siap nego," tuturnya.

Sementara itu. Komisaris Utama Krakatau Steel (KS) Taufiqurahman Rukie tetap menolak akuisisi saham BUMN itu oleh Mittal ataupun Bluescope. "Dengan kinerja yang sehat, nanti rakyat justru bertanya kenapa harus butuh dana investasi asing," paparnya.

Secara terpisah. Menteri Perindustrian Fahmi Idris menerangkan. Tugas Departemen Perindustrian menggiring proses privatisasi Krakatau Steel (KS) sudah selesai. Proses selanjutnya akan dilanjutkan ke Kementerian Negara BUMN, yang dilanjutkan ke tingkat Menkeu, Menko Perekonomian lalu ke Presiden, dan terakhir diserahkan ke DPR. "Jadi sekarang tugas Depperin sudah selesai, bahkan sudah sejak minggu lalu. Selanjutnya adalah tugas Menneg BUMN, lalu ke Menko Perekonomian, lanjut ke Presiden dan ke DPR" kata Fahmi.

Sumber : Investor Daily Indonesia, Page : 27 

 Dilihat : 3291 kali