09 Mei 2008
Pengamat Menperin Langgar GCG Terkait Privatisasi KS - Depperin-Kemeneg BUMN Makin Panas

Jakarta. Pelita Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai Menteri Perindustrian Fahmi Idris telah melanggar dan tidak melaksanakan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/ GCG), terkait privatisasi PT Krakatau Steel (KS).

Mestinya Menperin melihat kembali siapa yang berhak. Dengan seperti sekarang, maka la tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang," kata Ichsanuddin Noorsy, di Jakarta, Kamis (8/5).

Ia berpendapat sesuai dengan UU yang berlaku bahwa kuasa pemegang saham di PT KS adalah Meneg BUMN, sehingga menteri bersangkutanlah yang berhak mengurus privatisasi KS. Namun, belakangan ini ada kesan Menperin berupaya keras untuk "menawar-nawarkan" KS kepada Investor baja luar negeri.

Bahkan, dari empat raksasa baja dunia, tiga di antaranya telah menyatakan minatnya untuk turut dalam proses privatisasi KS yaitu Archelor-Mlttal, Bluescope International, dan Tata Steel Ltd. "Ini contoh sikap seorang menteri tidak melakukan GCG." kata Ichsanuddin.

Terkait rencana privatisasi KS sendiri, dia mengatakan pemerintah mestinya belajar dari kegagalan sejumlah privatisasi BUMN di masa lalu. "Pemerintah sepertinya tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Bahkan, seperti sedang menggali lubang kesalahan untuk kedua kalinya." ujarnya.

Pemerintah berencana memprivatisasi KS melalui dua opsi yang belum diputuskan yaitu penawaran saham perdana dan strategic sales sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas baja nasional.

Saat ini industri baja nasional terutama di PT KS masih memerlukan investasi sekitar 200-400 juta dolar AS. Investasi tambahan diharapkan mampu mendongkrak produktivitas baja nasional menjadi di atas 5 juta ton dari saat ini yang hanya 2.5 juta ton.

Investasi sebesar itu rencananya akan didapatkan melalui privatisasi PT KS yang saal ini sudah ditentukan dengan dua pilihan yang belum diputuskan yaitu strategic sale atau IPO [initial Public Offering/ penawaran saham perdana).

Namun, menurut Ichsanu-din Noorsy, pada dasarnya pemerintah memiliki banyak pilihan lain selain melepas kepemilikan KS kepada investor asing. "Bisa melalui perkuatan permodalan dari perbankan atau format strategic sales terbatas dalam artian penjualan kepada mitra-mitra secara terbatas." katanya.

Dengan kinerja KS dan aset-asetnya termasuk pelabuhan terbaiknya, bukan hal yang tidak mungkin bagi KS untuk mengajukan perkuatan permodalan dan investasi kepada perbankan.

PT KS juga bisa mendapatkan modal melalui penjualan atau strategic sales kepada mitra-mitra secara terbatas yang selama ini menjadi patner kerja KS. "Banyak sekali cara penyebaran kepemilikan di antaranya kepada suplier KS. penguasa daerah dimana KS berproduksi yaitu Pemda Banten dan Kalimantan Selatan, costumer terbesar KS. atau juga karyawannya," katanya. Dengan begitu, investasi tetap bisa didapatkan tanpa harus memperbesar porsi kepemilikan Investor asing.

Tak perlu risau


Namun, Menperin Fahmi Idris mengatakan Kementerian Negara (Kemeneg) BUMN tidak perlu khawatir Depperin akan melangkahi kewenangan yang ada dalam proses privatisasi PT KS.

"Sebetulnya kalau mereka (Kemeneg BUMN) tahu ketentuan dan aturan, serta Undang-Undangnya dan sebagainya, tidak perlu risau," jelasnya. Hal Itu dikemukakannya terkait pernyataan Kemeneg BUMN yang merasa Depperin melangkah terlalu jauh dalam proses privatisasi KS dengan membuka penawaran ke berbagai produsen baja dunia.

Fahmi mengatakan pihaknya sangat memahami proses privatisasi BUMN baja tersebut merupakan kewenangan Kementerian BUMN. Namun, sejumlah produsen baja dunia yang berminat dalam proses privatisasi KS datang ke kantornya terlebih dahulu. Hal itulah yang diperkirakan membuat Kemeneg BUMN tersinggung.

"Dalam era komunikasi yang semakin terbuka, setiap kebijakan yang sifatnya strategis direkam media. Selain itu mereka (produsen baja dunia) memiliki orang-orangnya di sini (Indonesia)."ujarnya.

Dengan demikian, para produsen baja dunia yang menyatakan minatnya ikut dalam proses privatisasi KS tersebut datang ke Depperin untuk mencari tahu lebih jauh.

Ketika ditanya kenapa produsen baja tersebut datang ke Depperin dulu dibandingkan ke Kemeneg BUMN, apakah mereka lebih percaya ke Depperin. Fahmi dengan enteng menyatakan, "Tidak juga. Itu kebetulan saja."

Ia juga menjawab dengan bercanda ketika wartawan menanyakan apakah karena jalan ke Depperin lebih "mulus". Fahmi dengan tersenyum mengatakan, "Barang-kali, karena kalau ke sana kan (jalan ke Kemeneg BUMN) harus satu arah."

Fahmi menambahkan dengan pernyataan minat secara tertulis dan kedatangan para petinggi Acelor Mittal dan Bluescope merupakan tanda keseriusan pada produsen baja dunia ikut dalam proses privatisasi KS.

"Bagi pemerintah terpenting para investor itu membawa teknologi terbaru yang memampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di KS. sehingga bisa memenuhi kebutuhan baja di Indonesia." katanya.

Selain itu. yang tidak kalah penting pemerintah mensyaratkan dipertaha-kannya tenaga kerja yang ada serta adanya penambahan tenaga kerja baru dengan adanya perluasan kapasitas.

Menurut dia. proses selanjutnya akan diadakan proses tender yang dilakukan Ke meneg BUMN berkoordinasi dengan Departemen Keuangan serta Menko Perekonomian.

"Sebelum masuk ke dewan (DPR), ke Presiden dulu sebelum final betul. Tidak mungkin Meneg BUMN ke DPR langsung tanpa ada klarifikasi semua pihak yang dikoordinir oleh Menko Perekonomian, Wapres atau Presiden," kata Fahmi.

Sumber : Pelita, Page : 1

 

 Dilihat : 3394 kali