09 Mei 2008
Privatisasi Krakatau Steel Harus Transparan

Jakarta-Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris menegaskan privatisasi PT Krakatau Steel harus dilaksanakan secara transparan.

Pemerintah tidak boleh dirugikan oleh privatisasi. "Kita mengharapkan perundingan terbuka, jangan sampai tidak transparan," kata Menperin seusai bertemu petinggi BlueScope Steel Limited. Pejabat BlueScope yang datang adalah Presiden Direktur BlueScope Steel Malaysia-Indonesia Rob Crawford, Chief Financial Officer Charlie Ellias, dan VP Commercial Corporate Finance Bluscope Steel Adrisui Chng.

Dia menegaskan tidak ingin penjualan BUMN seperti masa lalu, yang akhirnya merugikan pemerintah Indonesia. Dia merujuk pada kasus penjualan saham pemerintah di Semen Gresik ke Cemex (Meksiko) yang pola penjualannya sama dengan KS.

Cemex hanya menguasai 25,53 persen saham di Semen Gresik namun menjadi pengendali atau penentu operasional perusahaan. Sebagai pemegang saham minoritas, Cemex mendapat jatah wakil direktur utama dan wakil komisaris di jajaran manajemen. Ternyata kekuasaannya sama dengan direktur utama dan komisaris utama.

Setiap pengambilan keputusan direktur utama dan komisaris utama (yang orang Indonesia) harus mendapat persetujuan dari wakilnya (orang Cemex Meksiko). Ketentuan itu merupakan bagian dari isi CSPA (Conditional Sale and Purchase Agreement) yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Cemex pada 1998.

Dia menegaskan privatisasi KS hanya menjual sebagian kecil saham pemerintah, sehingga pemerintah tetap mayoritas. Konsekuensinya, hak suara terbesar ada pada pemerintah.Oleh karena itu dia menegaskan prosedur penjualan saham pemerintah di KS harus bertanggung jawab dan diketahui oleh semua menteri terkait.

Menperin mengemukakan BlueScope sangat tertarik untuk ikut dalam privatisasi KS. BlueScope menjanjikan peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar bila menjadi pemilik saham KS. "BlueScope juga sudah melakukan kerja sama cukup lama dengan KS. Bahan baku BlueScope banyak dipasok dari KS,"jelas Fahmi.

Fahmi menegaskan privatisasi bertujuan memperbaiki kinerja KS, bukan untuk mendapatkan dana untuk menutupi defisit anggaran. Oleh karena itu, menurut dia, koridor yang harus dipenuhi pemenang tender adalah memiliki teknologi, kemampuan meningkatkan produksi bermutu tinggi dan KS mampu memasok paling tidak seluruh kebutuhan baja dalam negeri serta penyerapan tenaga kerja.

Fahmi menilai kinerja KS tidak semakin membaik meski sudah puluhan tahun berdiri. Untuk memenuhi kebutuhan baja di industri otomotif, dikatakan, KS tidak mampu memenuhinya.

Produsen baja terbesar dunia Arcelor Mittal (Mittal) menyatakan siap mengambil alih 49 persen saham KS. Ancelor juga siap berinvestasi di KS meskipun kepemilikan saham yang ditawarkan kurang dari 49 persen.

"Kami tetap bisa menerima jika kepemilikan saham kami dalam kerja sama tesebut di bawah 50 persen," kata Executive Vice President for Finance Mittal Sudhil Maheswari, Kamis (8/5). Segala keputusan privatisasi KS berada dii tangan pemerintah Indonesia dan DPR selaku pemangku kepentingan.

Ia menambahkan pihaknya telah melakukan presentasi di Kementerian negara BUMN. Pihaknya akan bekerja sama dengan KS membuat perusahaan patungan (joint venture) kompleks baja Greenfield di Cilegon.

Di samping itu, pihaknya akan melakukan join venture dengan Antam untuk membuat perusahaan patungan guna mengembangkan pertambangan batu bara, bijih besi, nikel, dan mangan di Indonesia. "Kami menawarkan investasi di Indonesia sebesar US$ 5-10 miliar,"kata Sudhil.

Sumber : Sinar Harapan, Page : 14 

 Dilihat : 2875 kali