09 Mei 2008
Pemerintah Syaratkan Tidak Ada PHK

JAKARTA (Suara Karya) Dua perusahaan raksasa baja dunia, yaitu Arcelor-Mittal (AM) dan Bluescope Steel International (BSI), mengajukan proposal kerja sama sebagai mitra strategis PT Krakatau Steel (KS). Kemarin (8/5), AM dan BSI mempresentasikan proposalnya di hadapan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

Jika pemerintah dan DPR memutuskan untuk privatisasi melalui penjualan strategis, maka kemungkinan besar AM atau BSI bisa mendapatkan 30-40 persen saham KS. Namun dalam privatisasi nanti, pemerintah mensyaratkan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menekankan penambahan karyawan baru.

Terkait rencana privatisasi KS tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris mengatakan, Depperin tidak akan melangkahi kewenangan Kementerian Negara BUMN. "Sebetulnya kalau mereka (Kemenneg BUMNT tahu ketentuan dan aturan, serta undang-undangnya dan sebagainya, tidak perlu risau," kata Fahmi usai menerima delegasi Bluescope di Gedung Depperin Jakarta, Kamis (8/5).

Depperin sendiri sangat memahami bahwa proses privatisasi BUMN baja tersebut merupakan kewenangan Kemeterian Negara BUMN. Namun demikian, sejumlah produsen baja dunia yang berminat dalam proses privatisasi KS memang menginformasikan minatnya terlebih dahulu ke Depperin. "Dalam era komunikasi yang semakin terbuka, setiap kebijakan yang sifatnya strategis direkam media. Selain itu, mereka (produsen baja dunia) memiliki orang-orangnya di sini (Indonesia)," ujar Fahmi.

Lebih jauh Fahmi mengatakan, dengan pernyataan minat secara tertulis dan kedatangan para petinggi Acelor-Mittal dan Bluescope Steel ke Depperin, maka hal itu merupakan tanda keseriusan pada produsen baja dunia untuk ikut dalam proses privatisasi KS. "Bagi pemerintah yang penting para investor  membawa teknologi terbaru yang memampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di KS. Jadi KS bisa memenuhi kebutuhan baja di Indonesia," tuturnya.

Selain itu, lanjut Fahmi, pemerintah mensyaratkan dipertahankannya tenaga kerja yang ada, dan bahkan penambahan tenaga kerja baru dengan adanya perluasan kapasitas produksi. "Sebelum masuk ke Dewan (DPR), ke Presiden dulu sebelum final betul. Tidak mungkin Menneg BUMN ke DPR langsung tanpa ada klarifikasi semua pihak yang dikoordinasi oleh Menko Perekonomian, Wapres atau Presiden," katanya.

Seperti diketahui, AM dan BSI juga memiliki sederet kegiatan, di antaranya berkoordinasi dengan para pemimpin perusahaannya di Indonesia.

Sumber : Suara Karya, Page : 7

 

 Dilihat : 3378 kali