08 Mei 2008
DPR tolak jual Krakatau Steel

RANGKASBITUNG - Pemerintah dan DPR-RI tidak memiliki rencana dan tidak akan menyetujui privatisasi atau penjualan PT. Krakatau Steel (PT KS). Wacana rencana penjualan BUMN yang bergerak dalam bidang pembuatan besi baja yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten itu, hanya sebaatas rumors yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Penegasan tentang ketidak mungkinan penjualan PTKS Cilegon itu disampaikan langsung oleh Ketua DPR-RI Ir Agung Laksono dalam kunjungan kerjanya di Rangkasbitung, Selasa (7/5). malam. Dihadapan kader Golkar Lebak dan Banten, serta undangan lain yang memenuhi pendopo kabupaten Lebak. Agung menegaskan, rencana penjualan PT.KS yang mengundang kekhawatiran, sebagaian tokoh masyarakat Banten, hanya isu yang sama sekali tidak benar.

Tanggapan lembaga DPR pada masyarakat Banten tentang munculnya isu rencana penjualan PT.KS. ujarnya, harus segera disampaikan menyusul adanya penyampaian aspirasi dari tokmas Banten ke DPR-RI.

"Sebelum mengunjungi Rangkasbitung ini. kami kedatangan beberapa tokmas Banten yang dipimpin oleh Bapak Sorjadi Soedirja, mantan gubernur DKI. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan aspirasi dan keberatan jika PT KS diprivatisasi." ungkapnya.

"Rencana penjualan PT KS itu hanya isu yang sama sekali tidak benar. Saya perlu tegaskan hal ini pada masyarakat Banten agar tidak menimbulkan keresahan, khususnya dari para tokoh masyarakat yang sangat peduii pada Banten," ujar Agung.

Salah satu alasan penolakan Tokmas Banten akan rencana privatisasi PT.KS, katanya, didasarkan pada kebutuhan besi baja nasional, serta terus meningkatnya harga besi baja dipasaran dunia internasional seiring meroketnya harga minyak.

Penyampaian aspirasi penolakan tokmas Banten itu. katanya, merupakan,bentuk keprihatinan, kekhawatiran, dan kepedulian pada Banten, dan negara jika benar pemerintah berencana untuk memprivatisasi PT.KS. "Kami memberikan apresiasi yang tinggi alas kepedulian tokmas banten itu. Namun yang jelas dari 43 rencana privatisasi yang diusulkan pemerintah, tidak ada penyebutan nama PT.KS. Hal ini juga kami sampaikan pada para tokmas Banten pada pertemuan kami sore tadi." katanya

Sumber : Harian Terbit, Page : 9 

 Dilihat : 3043 kali