07 Mei 2008
Depperin Tak Campuri Privatisasi Krakatau Steel - Manajemen PT Krakatau Steel (KS) diminta terbuka terhadap berbagai peluang yang ada.

MENNEG BUMN Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya tidak melihat adanya campur tangan Departemen Perindustrian (Depperin) dalam privatisasi PT Krakatau Steel.

Menurut dia, semua pihak menginginkan bagaimana program privatisasi KS bisa meningkatkan kapasitas produksi baja nasional. "Ini untuk kepentingan negara. Menperin memberikan saran yang bagus sekali," katanya di Jakarta, Selasa (6/5). Ketika disinggung mengapa proposal investasi Mittal tidak disampaikan langsung ke Kementerian Negara BUMN, Sofyan hanya mengatakan bahwa dalam hal ini kebetulan Depperin dan BKPM yang mempunyai hubungan dengan perusahaan raksasa baja tersebut.

Dia menyebutkan bahwa Mittal telah diundang untuk mempresentasikan proposal investasinya. Rencananya presentasi tersebut akan dilakukan pekan ini Juga. Terkait niat lnvestor lain, yakni BlueScope dan Tata Steel yang Juga berniat investasi, Sofan bersikap terbuka. "Jika yang lain tertarik kepada KS, mereka juga dapat mengajukan proposal," ujarnya.

Hingga saat ini, opsi privatisasi KS masih terbuka luas, tidak semata-mata strategic sales namun juga dapat melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO).

Tetapi dia tetap meminta pihak manajemen KS untuk terbuka terhadap berbagai peluang yang ada. "Kalau proposalnya bagus kenapa tidak? Oleh karena itu, manajemen KS mencoba mendengar dulu proposal Mittal. Setelah ini baru ambil keputusan. Jangan belum apa-apa sudah langsung menolak," kata Sofyan.

Terkait surat yang dikirimkan Menteri Pertahanan belum lama ini yang mempertanyakan keterjagaan keamanan industri senjata. Sofyan menegaskan tetap menjamin keamanan industri alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri.

Menteri Pertahanan mengirimkan surat terkait rencana akan dilepasnya sebagian saham KS kepada investor. Dia menjamin pasokan untuk industri senjata dalam negeri akan tetap aman, mengingat saham KS secara mayoritas akan tetap dipegang pemerintah.

Sofyan menyebutkan, bahwa selama ini di negara yang pabrik baja dimiliki oleh investor asing, dari sistem pertahanan tidak akan menjadi masalah atau dipermasalahkan. Menurutnya, Indonesia tetap memiliki kebijakan industri dan kebijakan lain yang tujuannya untuk mengamankan sistem pertahanan dalam negeri. "Tidak ada masalah untuk keamanan alutsista," kata dia menegaskan.

Dalam kesempatan yang berbeda, tokoh masyarakat Banten mendatangi Gedung DPR untuk menyatakan sikap menolak masuknya Mittal sebagai investor KS. Kehadiran mereka disambut oleh Ketua DPR Agung Laksono.

Menurut Corporate Communicatlon KS, Alfauzi Salam, kedatangan para pemuka Banten ini merupakan wujud dukungan mereka terhadap apa yang selama ini diinginkan KS, yakni memilih IPO. Hingga saat ini, manajemen KS tetap bersikukuh untuk memilih IPO sebagai mekanisme privatisasi. "Kami tetap pada pilihan IPO. Tidak ada perubahan sikap untuk masalah ini," katanya kepada Jurnal Nasional, Selasa (6/5).

Tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang mengorbankan lahannya untuk pembangunan pabrik KS di Cilegon, Banten itu menilai bahwa privatisasi KS melalui strategic sales sama dengan menggadaikan aset negara. Oleh karena ini, mereka meminta pemerintah unmk secara tegas menolak rencana investasi tersebut. Lepas dari menemui DPR, para tokoh masyarakat tersebut menemui manajemen KS untuk memberikan dukungan.

Sumber ; Jurnal Nasional, Page : 3 

 Dilihat : 3026 kali