06 Mei 2008
IPO Atau Strategic Sales?

RENCANA privatisasi BUMN yang bergerak di bidang produksi baja nasional ini memang tengah hangat dibicarakan. Dua opsi yang bergulir antara Initial Public Offering (JPO) dan Strategic Sales (SS) memiliki pro kontra tersendiri.

Komisaris Utama PT Krakatau Steel (KS), Taufiequrachman Ruki menganggap rencana pemerintah melakukan privatisasi melalui strategic sales itu mengabaikan kemampuan industri baja milik negara yang bersejarah itu.

"Seharusnya semua melihat pola privatisasi KS ini paling tidak menjual 40 persen saham kepada pengusaha baja India itu, lama-lama akan menimbulkan asingisasi di industri baja," ujar Ruki.

Dia mencontohkan privatisasi serupa di Rumania, Aljazair, Prancis dan Nigeria yang juga dilakukan dengan pengusaha India. Semuanya berakhir menyedihkan, hilangnya porsi pemerintah dalam saham industri tersebut, semua dicaplok India.

Pemerintah Perancis, lanjut Ruki, terpaksa membayar 40 jutaeuro untuk membeli kembali pabrik baja mereka.

Ruki menceritakan. Presiden Aljazair di depan jajaran direksi dan komisaris PT KS tahun lalu juga menjelaskan pengalaman dan kondisi buruk pabrik baja mereka saat ini setelah dibeli pengusaha dari India.

Terlebih lagi ungkap Ruki, rekam jejak Lakshmi Mittal di Surabaya tidak cukup baik. Menurut dia, Mittal telah lebih 30 tahun berada di Surabaya tapi tak ada perkembangan signifikan bahkan pabrik pakunya di Surabaya collaps.

Menurut Ruki, pengusaha India itu bukan mau memajukan industri baja tapi hanya mau mengusai pasar untuk kepentingan pabriknya yang ada di India.

Jangan sampai lanjut Ruki, privatisasi KS bernasib seperti Indosat atau Jakarta Container Terminal (JCT) yang justru dilakukan karena adanya kebohongan publik oleh pemerintah yang lampau.

Ruki menambahkan, pihaknya juga berniat menemui Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengungkapkan sikap terkait penolakan penjualan saham KS ke investor asing.

Dalam kesempatan itu, pihaknya ingin menjelaskan keuntungan melakukan IPO kepada pemerintah. "Minggu depan kami berencana untuk bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden, karena mereka adalah representasi dan pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, dengan banyaknya investor asing yang tertarik masuk ke KS menandakan perusahaan ini sangat sehat. Dan memang, menurutnya, sampai saat ini dari sisi keuangan tidak ada masalah.

"Pencapaian laba kami pun juga cukup bagus dan besar, apalagi prospek perusahaan ini ke depan sangat besar, serta manajemen KS sekarang sudah menerapkan clean governance," lanjutnya.

Tapi persoalannya, lanjut Ruki, kenapa perusahaan yang sebagus ini justru harus dijual. Ruki mengimbau pemerintah sebagai pemegang saham untuk tidak memutuskan menjual KS. Kalaupun membutuhkan dana, hal itu bisa dilakukan melalui IPO.

"Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada publik terutama masyarakat Indonesia untuk ikut memiliki perusahaan ini, saya kira IPO di tahun 2009 lebih banyak untungnya," tegasnya.

Sementara itu, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merasa heran karena ada instansi pemerintah lain yang menawar-nawarkan PT KS pada investor dalam rangka privatisasi.

Padahal menurut undang-undang, pelaksana privatisasi BUMN adalah Menneg BUMN.

"Menurut aturan, pelaksana privatisasi adalah Meneg BUMN, bukan yang lain." kata Sekretaris Kementerian Negara BUMN, M Said Didu di Jakarta, Minggu (4/5).

Ia mengatakan, Kemeneg BUMN tidak dilibatkan sama sekali dalam rencana privatisasi KS, salah satu BUMN pada saat ini. "Kita tidak dilibatkan sama sekali," akunya.

Menurut Said Didu, Kemeneg BUMN sama sekali belum menawarkan KS kemana pun lantaran belum mendapat persetujuan DPR.

"Jika nanti sudah mendapat persetujuan DPR, maka Kemen-neg BUMN selaku kuasa pemegang saham juga akan melelangnya sebagai suatu proses," katanya.

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 2824 kali