29 April 2008
Kalau Opsi Joint Venture, Tak Perlu Izin DPR

Fahmi Idris, Menteri Perindustrian Soal Kontroversi Rencana Investasi Produsen Baja Dari India.RENCANA investasi produsen baja dari India yaitu ArcelorMittal menimbulkan kontroversi. Pihak Serikat Pekerja Krakatau Steel (SKKS) tak sudi menjalin kerja sama dengan Mittal. Bahkan, kabarnya kontroversi itu sudah sampai ke DPR.

Penolakan keras tersebut disampaikan Ketua Umum SKKS Budi Santoso. Bagaimana sikap pemerintah menanggapi hal ini? Apakah ada agenda politik tertentu di balik rencana investasi ataupun aksi penolakannya? Berikut wawancara dengan Menteri Perindustrtan Fahmi Idris di Jakarta, kemarin.

Apa sebenarnya yang menjadi kontroversi rencana investasi Arcelor Mittal tersebut?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin tegaskan bahwa kita serius untuk memberikan karpet merah kepada calon investor. Buktinya, UU investasi pun kita revisi demi memberikan kepastian hukum kepada investor.

Ini yang jadi dasar pemikirannya. Kita harus merespons dengan baik penawaran investor yang masuk. Kita pelajari dan lakukan perundingan, begitulah semestinya.Pada 10 April lalu, dalam pertemuan dengan Presiden SBY yang saat itu ikut hadir, ada niatan secara lisan dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat terkait dengan rencana investasi produsen baja dari India, Arcelor Mittal.

CEO-nya, Lakhsmi Mittal mengajukan tiga rencana investasi dengan nilai invesiasi sekitar 5-10 miliar dolar AS. Hal itu tertuang dalam surat dia yang tembusannya dikirim pada saya, karena surat itu juga dikirimkan ke Presiden dan Wakil Presiden, tertanggal 17 April 2008.

Pertama. Mittal menawarkan kemitraaan strategis dengan PT Krakatau Steel (KS) untuk memodernisasi dan mengoptimalisasi pabrik baja KS. Selain itu, Mittal juga menyatakan keinginannya untuk berpatungan dengan KS guna membangun pabrik baja baru dekat KS di Cilegon. Banten, dengan posisi mayoritas bagi Mittal, Pabrik baja baru di Cilegon itu berkapasitas 2.5 -1,0 juta ton per tahun dan memproyeksikan pengembangan produksi sampai 5-6 juta ton per tahun, tergantung kondisi pasar.

Di samping investasi di sektor indusiri baja, Mittal juga menawarkan patungan dengan BUMN PT Aneka Tambang Tbk untuk penambangan batu bara, bijih besi, nikel, mangan, dengan posisi mayoritas bagi Mittal.

Bagaimana tanggapan pemerintah dengan rencana investasi tersebut?

Tentunya, kita respons baik dan harus segera dipelajari. Kita juga belum memberikan jawaban karena masih dibahas. Bapak Presiden sendiri meminta kami, para menteri untuk mempelajarinya dari berbagai aspek dengan cermat dan hati-hati.

Maksud Anda...

Jangan sampai dalam negosiasi nanti, tim masuk angin. Kita benar-benar harus belajar dari pengalaman masa lalu. Kita sadari juga adanya pro kontra. Harus diingat, hingga saat ini belum ada keputusan final, baik lisan maupun tertulis. Bilamana nanti dilakukan, negosiasi pun harus dilakukan dengan terbuka, sehingga publik tahu dan bisa ikut mengawasi.

Menurut Anda, lamaran mana yang menarik jika dikaitkan dengan kondisi KS saat ini?

Saya kira, opsi kemitraan strategis dalam privatisasi KS akan lebih baik dengan harapan untuk mengoptimalisasi kemampuan KS dalam memasok kebutuhan dan berbagai jenis baja di Indonesia.

Bukankah ada rencana mau dengan IPO (penawaran saham perdana ke publik)?

Kalau dengan IPO, KS akan mendapatkan uang. Padahal masalah KS yang dilihat pemerintah adalah tingkat produktivitas yang rendah selama 30 tahun, hanya dua juta ton per tahun.

Sementara kebutuhan baja nasional itu sekitar 6 juta ton per tahun. Artinya, ada potensi pasar yang besar dan itu belum dipenuhi. Selain itu. berbagai kebutuhan baja dan besi yang dibutuhkan industri di Indonesia tidak bisa dipasok KS. seperti plat untuk mobil masih diimpor dari luar.

Pemerintah juga melihat biaya produksi KS tinggi karena masih mengimpor bahan baku dari luar. Sementara produsen baja dari Cina memakai bahan baku biji besi dari Indonesia. Ini berarti teknologinya yang belum mampu.

Dengan pertimbangan tersebut yang perlu dilakukan KS bukan cari duit lewat IPO, tapi bagaimana meningkatkan produktivitas di KS dengan menerapkan teknologi yang tepat, baru, dan modern agar produktivitasnya meningkat dan mengembangkan produk yang dibutuhkan di Indonesia.

Kalau terus ada penolakan?

Saya kira, kita semua harus duduk bersama dan berpikir secara jernih sehingga tidak berprasangka negatif dulu. Yang penting, prosesnya ke depan bersifat terbuka, sehingga bisa diawasi.

Bisa dijamin, tim dari Indonesia tidak masuk angin?

Makanya saya katakan tadi, kita harus belajar kepada masa lalu. Jangan sampai kekayaan bangsa ini digadaikan. Tapi kita semua juga jangan berprasangka negatif dulu, awasilah semua proses ini.

Ini kan belum ada keputusan final baik lisan maupun tertulis. Namun saya jamin semuanya akan terbuka. Kita kan ke mana-mana jualan, bahwa berinvestasi di Indonesia menarik. Tenis, sekarang ada yang berniat berinvestasi, kita sudah ribut. Mari ikuti  dululah.

Bagaimana dengan keterlibatan DPR?

Bukankah saat ini belum ada keputusan final... Tapi yang jelas, kalau opsi kemitraan strategis dipilih, DPR harus memberikan persetujuan karena itu privatisasi. Tapi kalau opsi joint venture, hanya patut diberitahu tapi tidak perlu persetujuan.

Bukan hanya DPR tentunya, semua stakeholder terkait, seperti masyarakat Banten, manajemen KS, juga harus didengar dan diajak bicara.

Ini kan belum apa-apa. Pemerintah berhak untuk menyalakan A, B, atau C kepada Mittal. Toh mereka pun baru mengajukan penawaran. Tapi tentu, dengan semangat perlunya investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana kini menjadi prinsip pembangunan, kita sebut pro growth, semua tawaran itu harus disambut dengan baik dan dipelajari. IU

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 3

 Dilihat : 3163 kali