29 April 2008
PRIVATISASI PT KRAKATAU STEEL

JAKARTA (SINDO)-Komisi VI DPR mengusulkan kepada pemerintah memilih opsi initial public offering/lPO untuk memprivatisasi PT Krakatau Steel Persero (KS).

Pilihan ini dinilai lebih tepat daripada opsi strategic sales meski dilakukan melalui beauty contest. "Dengan IPO, pengelolaan KS akan lebih transparan," tutur anggota Komisi VI Perdagangan,Perindustrian, Investasi, Koperasi UKM, dan BUMN) DPR Irmady Lubis kepada SINDO pagi tadi.

Dia beralasan selama ini pengelolaan KS cenderung kurang transparan dan tertutup. Bahkan, terkesan pengelolaan KS seperti birokrasi. Jika pemerintah memilih strategic sale sebagai pilihan, Irmady mengkhawatirkan pengelolaan perusahaan pelat merah sektor baja ini tidak akan mengalami perubahan. Sementara, jika dilakukan dengan IPO, KS akan menjadi perusahaan yang kontrolnya dilakukan secara terbuka.

Jika tujuan dari privatisasi itu untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan sesuai amanat Undang-Undang (UU) No 19/2003 tentang BUMN, menurut politikus PDIP ini, KS sebagai industri strategis harus dikelola secara terbuka.

Komisi VI DPR menilai selama ini kinerja KS masih rendah. "Sebagai perusahaan baja nasional, KS tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan lain dengan standar kinerja internasional Pasalnya, selama ini KS tidak memiliki standar kerja internasional," ujarnya.

Disinggung apakah para wakil rakyat yang membidangi BUMN sudah membicarakan nasib KS, dia mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR belum melakukan pembicaraan khusus mengenai privatisasi KS. "Pemerintah memang sudah mengajukan. Rencana pembahasan itu sudah ada dalam agenda tahunan, tapi saya kurang yakin agenda pembicaraan itu dilakukan semester I ataun tahun ini. Yang pasti, sampai sekarang sama sekali belum dibahas," ungkapnya.

Senada dengan Irmady, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara juga lebih setuju jika pemerintah melakukan IPO ketimbang dijual kepada investor strategis. "Namun, jangan besar-besar, antara 15-20% saja," tuturnya,menyarankan.

Sebab, jika saham yang dijual lebih dari itu. Marwan khawatir saham akan berpindah dari pemerintah ke perusahaan yang berhasil mengakuisisi. Akhirnya, kontrol terhadap KS pun berpindah tangan. Menurut dia, kontrol perusahaan baja itu harus berada di tangan pemerintah karena KS merupakan perusahaan stra tegis yang menguntungkan.

Dia menambahkan, jika strategic sales dipilih, pemerintah harus menghindari Mittal. Sebab, mereka adalah perusahaan baja terbesar di dunia. "Kalau kita tidak kuat, suatu hari nanti Mittal akan melakukan aksi corporate dan membuat saham pemerintah terdilusi," tandasnya, (jerna)

Sumber: Harian Seputar Indonesia Sore, Page : 5

 Dilihat : 3070 kali