27 April 2008
LSM Minta Tak Lebih Dari 10 Persen

Jakarta, Probisnis RM,Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM harus mendapat dukungan mutlak dari DPR-RI dan bukan dukungan dari perorangan atau individu anggota dewan.

"Jika pemerintah akan menaikkan harga BBM, terkait semakin meningkatnya harga minyak dunia, maka kenaikan harga jualnya tidak lebih dari 10 persen untuk premium-solar dan 50 persen untuk minyak tanah," kata Sekjen Komite Indonesia Untuk Pengawasan dan Penghematan Energi (KIPPER), Sofyano Zakaria di Jakarta, kemarin.

Pemerintah, lanjutnya, harus menegaskan kembali bahwa BBM bersubsidi hanya untuk dipergunakan bagi alat transportasi darat non industri yang hanya dijual di Stasiun Pengisian Bahari Bakar Umum (SPBU).

Sehingga, penjualan kepada pengguna di luar sektor tersebut melanggar ketentuan dan kepada SPBU yang menjual BBM di luar kendaran alat transportasi darat non industri dapat dituduh melanggar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

"Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas Bumi (BPH Migas) dan Polri agar benar-benar melakukan pengawasan dan tindakan terhadap SPBU khususnya SPBU diluar Jabodetabek yang menjual BBM bersubsidi kepada pembeli yang menggunakan jrigen/drum, karena hal ini rawan penyelewengan dalam penggunaannya," tegasnya.

Menurut Sofyano, pemerintah sendiri harus segera menetapkan jenis kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi dan untuk kendaran angkutan umum haruslah kendaraan yang plat kuning.

Sedangkan untuk kendaraan angkutan umum plat hitam harus dirubah menjadi plat kuning dan perubahan tersebut tidak dikenakan biaya. Perubahan ini untuk mempermudah pengawasan ketika penjualan BBM di SPBU.

Sementara margin jasa penyaluran penjualan BBM bersubsidi pada SPBU ditetapkan maksimal Rp 100 per liter dengan cara menggunakan sistem konsinyasi.

KIPPER juga mengusulkan kepada pemerintah unluk segera membentuk badan pengawasan penghematan energi hingga tingkat kelurahan sampai desa.

Khusus untuk penghematan keuangan negara, Sofyano mengatakan agar penghematan dijalankan aparatnya, maka penghematan itu dilakukan dengan cara memotong minimal 25 persen biaya pembayaran rekening lisrik untuk bangunan-bangunan gedung-gedung pemerintah, TNI/Polri dan lembaga-lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD yang selama ini dibayar dengan anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dan lain-lain.

"Sedangkan untuk biaya rekening listrik and air pada rumah-rumah dinas pemerintah, instansi/ lembaga/BUMN.BUMD dan anggota DPR harus dibayar oleh penghuni uang bersangkutan." tegasnya.

Menyinggung rencana Kementerian Negara BUMN untuk melibatkan BUMN Konstruksi menangani program konversi minyak tanah ke tabung elpiji 3 kg, Sekjen KIPPER menegaskan, kebijakan dan rencana tersebut tidak tepat dan terkesan melecehkan peran dan keberadaan Deparlemen Energi dan Sumber DayaMineral (DESDM) dan Depertemen Perindustrian.

"Pertanyaannya, apakah BUMN-BUMN tersebut memiliki pabrik/industri kompor dan tabung gas. Demikian pula dengan konsultan pencacah/distribusi sertakonsultan pengawas/verifikasi," ucapnya.

Dia melihat, rencana tersebut terkesan seperti ada sesuatu yang dituju. Bahkan menurutnya, jika rencana ini diwujudkan, juga bisa mengebiri peran Deperin dan Departemen ESDM.

Menurutnya, ia lebih mendukung peran Deperin yang memang fungsi dan perannya tepat untuk hal tersebut. Sedangkan Kementerian BUMN fokus pada fungsinya membina BUMN saja.

"Jika ingin berperan, sebaiknya BUMN seperti Krakatau Steel fokus menyiapkan baja sebagai bahan baku tabung dan kompor. Konsultan yang ada di negeri ini pun sudah sangat mampu melaksanakan pencacahan dan distribusi tabung dan kompor dan ini bukan bidang yang butuh tekno-logi/pengetahuan tinggi dan nyatanya berjalan lancar," tegas Sofyano menambahkan. MAF

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 4677 kali