24 April 2008
Pemerintah Siapkan Opsi Pengimbang untuk Mittal

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah akan menyiapkan opsi pengimbang bagi tawaran investasi Arcelor-Mittal di sektor industri baja dan pertambangan milik pemerintah, PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang Tbk.

Namun, opsi pengimbang baru akan muncul setelah dilakukan perundingan antara Mittal dan pemerintah sebagai pemegang saham kedua industri strategis yang dilirik Mittal itu.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris menyampaikan sikap pemerintah tersebut di Jakarta, Rabu (23/4). Mittal menawarkan tiga opsi investasi yang diinginkannya di Indonesia.

Minat serius

Konglomerasi baja ini menyampaikan minat serius untuk membeli saliam PT KS. Mittal juga menyatakan minat untuk membangun perusahaan baja joint venture dengan PT KS di Cilegon, Provinsi Banten.

Opsi lain adalah pembangunan perusahaan joint venture di sektor hulu dengan PT Aneka Tambang. Perusahaan ini akan bergerak antara lain pada penambangan bijih besi dan nikel.

Pada pola joint venture dengan kedua badan usaha milik negara (BUMN) itu, Mittal menginginkan porsi kepemilikan saham mayoritas.

Fahmi mengatakan, tawaran investasi Mittal perlu dirundingkan dengan mempertimbangkan pendapat pro dan kontra. Ia tak memungkiri pengalaman privatisasi sejumlah BUMN pada masa lalu yang justru melemahkan posisi negara.

Tak akan terulang

Fahmi menjanjikan, proses penjualan sebagian saham BUMN melalui perundingan tertutup tidak akan terulang lagi. "Sejak semula, rencana investasi Mittal kali ini sudah dibuka kepada publik agar bisa dipantau sejak dini. Pemerintah akan mempelajari opsi Mittal supaya bisa membuat opsi pengimbang," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, berpendapat, privatiasasi BUMN dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja, transparansi, dan memperoleh modal untuk ekspansi. Namun, penjualan saham melalui bursa dinilai sebagai cara yang lebih bijaksana daripada penjualan pada mitra strategis.

Dradjad juga mengingatkan, daya saing BUMN selama ini juga digerogoti campur tangan pemerintah. Integrasi antar BUMN terkait, juga dinilai penting sebelum pemerintah menjual saham. (DAY)

Sumber : Kompas, Page : 19 

 Dilihat : 4053 kali