24 April 2008
Penjualan Krakatau Dibatasi Maksimal 35 Persen

JAKARTA - Penjualan saham PT Krakatau Steel (Persero) dibatasi maksimal 35 persen jika tawaran Arcellor Mittal menjadi mitra strategis disetujui pemerintah dan Dewan Perwakiian Rakyat. Jumlah saham yang akan dilepas berkurang dari rencana awal (40 persen) karena industri baja asal India itu meminta menjadi mayoritas di Krakatau. "Kemungkinan lepas 30 persen maksimal 35 persen, faktornya keinginan Mittal yang menjadi mayoritas dalam usaha patungan," ujar Menteri Perindustrian Fahmi Idris kemarin.

"Tawaran Mittal menjadi mayoritas itu dikemukakan pemilik Arcellor Mittal, Lakshmi Mittal, melalui suratnya pada 17 April lalu. Surat itu ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta beberapa menteri yang terlibat dalam proses penawaran.

Menurut Fahmi, surat tertulis menandakan keseriusan Mittal. Sebelumnya, perusahaan baja yang memiliki pangsa pasar dunia sebesar 10 persen ini mengemukakan rencananya secara lisan kepada Presiden dan Wakil Presiden pada 10 April lalu.

Dalam surat tertulisnya, Mittal menyebutkan total investasi senilai US$ 5-10 miliar atas tiga jenis tawaran Pertama, Mittal bekerja sama dengan PT Aneka Timbang Tbk. dan Krakatau Steel mengelola penambangan batu bara, bijih besi, mangan, dan nikel. Kedua, menjadi mitra strategis Krakatau Steel. Ketiga, membangun usaha patungan memproduksi baja di Cilegon dengan komposisi saham Mittal sebagai mayoritas.

Hingga kini, kata Fahmi, pemerintah terus mempelajari tawaran Mittal. "Seperti menjual barang, bisa saja semua tawaran diterima atau separuhnya," ujarnya. Dia menegaskan, opsi penjualan saham melalui penjualan saham perdana (IPO) sudah didrop pemerintah, "tinggal keputusan strategic sales diterima atau tidak."

Komisaris Utama Taufiqurahman Ruki telah meminta waktu kepada Presiden agar mendengarkan hasil kajian Krakatau Steel. Krakatau menolak opsi strategic sales dan memilih IPO untuk meraup dana Rp 2 triliun. "Keputusan memang ada di tangan pemerintah, namun mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat," ujarnya.

Sumber : Koran Tempo, Page : B5 

 Dilihat : 3461 kali