23 April 2008
Gejolak Harga Minyak dan Ketahanan APBN

KETIDAKPASTIAN, genting, dan kekhawatiran mungkin merupakan ekspresi paling tepat menggambarkan perkembangan ekonomi dunia dan nasional belakangan ini. Ketika gejolak harga pangan mulai dirasakan dampaknya di hampir seluruh penjuru dunia, gejolak harga minyak ternyata masih jauh dari reda. Boleh dibilang, tidak ada satu pun pihak merasa optimistis melihat perekonomian dunia 2008, terutama setelah melihat kenyataan bahwa belum ada jalan keluar mujarab untuk meredam gejolak harga pangan dan minyak bumi dalam waktu yang relatif singkat.Yang lebih mengemuka adalah upaya setiap negara mengatasi krisis pangan dan energi, menggunakan semua instrumen kebijakan jangka pendek yang memungkinkan di sisi fiskal dan moneter.

Khusus di Indonesia, gejolak harga pangan memang belum hilang, meski sudah ada tendensi penurunan harga beras bersamaan dengan pasokan yang di anggap cukup dan bahkan sempat timbul wacana ekspor beras untuk memanfaatkan surplus.Pemerintah masih harus bekerja keras menjaga dan menstabilkan bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, cabai, dan sayur-mayur. Upaya menjaga kestabilan harga pangan ini tidak boleh dianggap enteng karena kegagalan akan dapat membuat target inflasi 2008 sekitar 7% tidak tercapai.

Perlu juga di perhatikan bahwa gejolak harga pangan ini bukanlah akibat gejala sesaat atau musiman seperti gagal panen,atau gangguan iklim,tetapi lebih karena upaya keras masyarakat dunia mencari energi alternatif dengan bioenergi yang bahan dasarnya berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti jagung, singkong, tebu, kelapa sawit. Strategi pengamanan energi nasional menjadi sangat dibutuhkan saat ini untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan pangan.

Makin menggilanya harga minyak di pasaran dunia dengan harga tertinggi mencapai USD118 per barel serta makin tingginya unsur spekulasi dalam penentuan harga perdagangan minyak harian,membuat ketidakpastian perekonomian nasional semakin besar. Asal-muasal dari ketidakpastian harga minyak dunia sebenarnya berasal dari makin langkanya minyak bumi itu sendiri di pasaran, serta belum ditemukannya energi alternatif yang sepadan dengan minyak bumi. Sedikit saja muncul berita tentang gejolak politik atau gangguan keamanan di suatu negara penghasil minyak, segera membuat harga melonjak.

Sayangnya, apabila ada berita positif-misalnya membaiknya keamanan di negara penghasil minyak atau ditemukannya sumber minyak baru yang cukup signifikan tidak langsung dapat mengoreksi harga menjadi lebih rendah .Yang lebih memusingkan lagi, faktor musim di belahan bumi bagian utara tidak lagi terlalu memengaruhi pembentukan harga minyak.

April ini seharusnya sudah merupakan peralihan dari musim dingin yang menggigit di belahan bumi tersebut menuju musim semi yang lebih hangat. Seharusnya permintaan minyak juga segera menurun, yang juga menurunkan harga perdagangan minyak itu sendiri. Faktor spekulasi tampaknya lebih sakti di pasar berjangka minyak bumi dibanding faktor musim tersebut.

Dan alhasil, para konsumen BBM di mana pun mereka berada harus gigit jari dan harap-harap cemas melihat pergerakan harga. Sementara di sisi lain, segelintir eksportir utama minyak bumi menikmati limpahan pendapatan yang luar biasa.

Ketahanan APBN 2008 kini menjadi taruhan manajemen ekonomi makro Indonesia menghadapi ketidakpastian global yang cukup dahsyat ini. Setelah mencatat rekor tercepat dilakukannya perubahan terhadap APBN atau APBNP, bukan mustahil akan ada rekor lagi yaitu perubahan APBN lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran. Menteri keuangan sudah menegaskan bahwa APBNP yang saat ini dipakai akan dilihat ketahanannya sampai enam bulan ke depan, terutama dikaitkan dengan beberapa asumsi krusial seperti harga minyak bumi, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah.

Tingkat bunga tampaknya akan tetap bertengger di tingkat 8%, apa pun yang dilakukan Fed dalam menurunkan tingkat bunga agar perekonomian AS selamat dari stagflasi. Yang menjadi masalah dari perubahan asumsi APBN tersebut adalah konsekuensi yang ditimbulkan dalam besaran yang sudah dialokasikan terutama subsidi BBM.

Antisipasi menkeu sudah tepat dilihat dari begitu fluktuatifnya harga minyak bumi dunia sehingga yang harus diperhitungkan dalam APBN adalah rata-rata harga dalam jangka waktu panjang. Menkeu tentunya harus terus mengantisipasi bagaimana besaran subsidi BBM sebagai akibat rata-rata harga tersebut. Terlepas dari apa yang benar-benar akan terjadi, perlu dipersiapkan dulu berbagai kemungkinan kebijakan untuk menangkal dampak terburuk dari meroketnya harga minyak bumi internasional tersebut.

Melihat struktur APBN 2008, sebenarnya sangat terbatas ruang gerak pemerintah dalam menangkal keadaan yang di luar perkiraan seperti kenaikan harga minyak, kenaikan harga pangan, maupun lesunya perekonomian dunia sebagai akibat krisis keuangan di AS.

Pilihan kebijakan utama tentunya terbatas pada menaikkan sisi penerimaan atau menurunkan sisi pengeluaran. Berharap pada peningkatan penerimaan tampaknya kurang realistis pada kondisi perekonomian yang lesu seperti saat ini. Peningkatan pajak dan bea cukai akan sangat terbatas apabila pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5-6%. Intensifikasi pajak berikut perbaikan administrasi mungkin bisa meningkatkan penerimaan tetapi tidak akan terlalu banyak, terutama apabila tidak ada langkah radikal yang dibuat.

Substitusi tambahan penerimaan dari privatisasi BUMN tampaknya kurang tepat pada kondisi saat ini karena privatisasi melalui IPO tidak akan layak pada kondisi pasar modal saat ini, sedangkan privatisasi melalui mitra strategis berpotensi terjebak pada upaya penjualan aset murah negara mengingat Indonesia dalam posisi terdesak ketika melakukan upaya privatisasi.

Kalaupun ada upaya penjualan saham pada mitra strategis seperti pada kasus PT Krakatau Steel, harus ada ketegasan bahwa upaya tersebut adalah dalam rangka menambah produksi dan menjadikan PT KS sebagai pemain baja kelas dunia.

Dari sisi pengeluaran, setali tiga uang, tidak banyak lagi yang bisa direalokasikan. Untuk belanja rutin seperti gaji.belanja barang tentunya tidak mungkin dilakukan pemotongan mengingat pemerintah sudah berkomitmen untuk memperbaiki taraf hidup pegawai negeri sipil. Yang urung dilakukan, tentunya adalah upaya reformasi birokrasi seperti yang dilakukan di departemen keuangan mengingat besarnya dana yang dibutuhkan. Belanja barang mungkin bisa dikurangi meskipun penghematannya tidak akan terlalu signifikan.

Menunda pembayaran bunga dan cicilan utang mungkin akan menjadi jalan keluar yang sangat baik secara politis, tetapi praktiknya tidak akan mudah dilakukan dengan para kreditor, apalagi pemerintah sudah mempersiapkan pinjaman baru dari tiga kreditor utama, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Jepang untuk menambal kemungkinan meningkatnya defisit anggaran.

Harus diingat pula bahwa sebagian utang Indonesia saat ini adalah dalam bentuk surat utang negara yang tentunya tidak boleh mencederai kepercayaan investor melalui pembayaran bunga tepat waktu. Yang mungkin masih bisa dilakukan adalah pengalihan utang (debt swap) dikaitkan dengan upaya mencegah perubahan iklim global (climate change). Dengan metode ini, sisa utang luar negeri yang masih harus dibayarkan bunga dan cicilan pokoknya dialihkan menjadi program pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan hidup tersebut.

Apabila kedua komponen pengeluaran utama tersebut sudah terbatas kemampuannya, tinggal subsidi yang masih bisa diutak-atik. Untuk subsidi listrik, tidak banyak yang bisa dilakukan PLN kecuali berusaha mengurangi pemakaian BBM sebanyak mungkin. Mengganti BBM dengan gas tidak bisa langsung dilakukan mengingat belum selesainya sebagian upaya pasokan gas ke beberapa PLTG/ PLTGU.

Pasokan batu bara harus di jaga hati-hati agar tidak ada lagi kejadian PLTU yang harus membakar BBM sebagai akibat gelombang besar yang menghalangi transportasi batu bara. Membeli Iebih banyak MFO sebagai pengganti HSD yang lebih mahal berikut mengurangi alpha dari harga BBM adalah jalan lainnya menghemat pengeluaran BBM. Untuk subsidi BBM sendiri, pembatasan pemakaian BBM dengan kartu pintar tampaknya berpotensi rumit dalam implementasi sehingga akan lebih efektif kalau mulai dipikirkan kenaikan harga BBM secara selektif baik dari jenis BBM-nya maupun tingkat kenaikannya. Premium tampaknya merupakan kandidat pertama untuk dinaikkan,dan diusulkan kenaikan secara bertahap setiap bulan dengan suatu besaran sebagai target akhir kenaikan. Kenaikan bertahap ini dilakukan untuk meredam laju inflasi yang telah membuat trauma masyarakat pada 2005.

Untuk segera meredam kemungkinan meningkatnya inflasi, subsidi BBM tersebut segera dialihkan menjadi subsidi pangan untuk rakyat miskin. Yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam meredam dampak kenaikan harga minyak bumi internasional adalah mempertahankan daya beli masyarakat. Kalau memang BBM memang harus naik, rakyat miskin harus dimudahkan kemampuannya dalam membeli pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

Apabila misalnya kenaikan BBM diperluas ke solar, maka perlu dipertimbangkan suatu subsidi langsung untuk angkutan umum dan sekaligus untuk menunjang proses konversi minyak tanah menjadi elpiji dengan memberikan sejumlah uang bagi para pengguna baru elpiji, terutama dalam pengisian ulang gas elpiji itu sendiri.

Yang harus dicegah pemerintah adalah menciptakan jaring pengaman sosial (JPS) yang bersifat temporer dan tidak berkelanjutan. Segala upaya mempertahankan daya beli masyarakat haruslah mempunyai dimensi jangka menengah dan panjang. (*)) Guru Besar dan Dekan FEUI

Sumber : Harian Seputar Indonesia, Page : 1

 Dilihat : 3669 kali